Yogyakarta | Fokusinspirasi.com – Menteri Kebudayaan Fadli zon merespons kritik yang datang terkait gagasannya untuk bioskop dibangun di Aceh. Fadli menilai gagasannya tersebut hanyalah saran semata.
“Bukan tetap dibangun, saya menyarankan agar ada bioskop di sana,” kata Fadli saat ditemui di Yogyakarta pada Jumat (17/1). “Saya menyarankan, saya menyampaikan ini kepada kemarin juga wakil gubernur terpilih,”
“Bahkan saya menyampaikan dalam obrolan saya dengan Wali Nanggroe Aceh, kita perlu [bioskop]. Saya bilang kepada beliau juga [soal] bioskop-bioskop di Aceh,” lanjutnya.
“Tentu ini karena Aceh ini agak spesifik. Karena Aceh ini menggunakan syariat Islam, jadi perlu ada mungkin penyesuaian dan adaptasi di situ,” kata Fadli Zon.
“Tapi di negara-negara Islam di Timur Tengah kan juga banyak bioskop. Coba, kalau kita lihat di Doha, di Arab Saudi, banyak bioskop,” katanya.
Arab Saudi sebelumnya melarang keberadaan bioskop selama 35 tahun, hingga untuk pertama kalinya bioskop dibuka di negara kerajaan tersebut pada 18 April 2018. Bahkan Pemerintah Arab Saudi berambisi memiliki 300 bioskop dan 2.000 layar pada 2030.
Sementara itu, Qatar pertama kali memiliki bioskop pada 1972. Hingga 2022, negara yang berlandaskan hukum syariat Islam tersebut memiliki sekitar 163 bioskop dan sejumlah festival film internasional.
Disisi lain, Fadli zon menyadari konsep menikmati film melalui platform OTT (Over-The-Top). Namun, menurut Fadli, bioskop tetap jadi elemen penting di sektor perfilman yang membuat film bisa dinikmati dengan kualitas suara, gambar, serta pengalaman sinematik lebih baik dibanding menonton dari rumah.
“Jadi yang kita kurang justru bioskop-bioskop itu, layar-layar itu. Di Sumatera Barat yang ada bioskop hanya ada di Kota Padang,” kata Fadli.
“Jadi orang misalnya dari Bukittinggi atau Payakumbuh, itu harus tiga jam kalau mau datang menonton bioskop. Jadi kurang [jumlah bioskop]. Ini padahal di masa lalu bioskop-bioskop itu hidup,” lanjutnya.
Selain dari pada meningkatkan pengalaman sinematik dari film, bioskop juga menjadi unsur penting dari perkembangan industri perfilman Indonesia yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi kreatif.
Hal itu seperti yang diungkap Economic Adviser & Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal, pada Februari 2024, bahwa perfilman Indonesia memiliki potensi kekayaan intelektual sebesar Rp130 triliun dan bisa menciptakan 400-500 ribu tenaga kerja.
“Jadi di bioskop itu, selain menonton film, apalagi film-film Indonesia, juga ada kulinernya, ada mungkin tempat untuk diskusinya, dan sebagainya,” kata Fadli Zon.
“Jadi itu suatu ekosistem, environment. Nah, jadi termasuk di Aceh juga ya, memang di Aceh mungkin masih ada kendala terkait dengan Qanun [peraturan daerah Aceh]. Nah, tentu harus ada adaptasi.” lanjutnya.
Sineas asal Aceh sebelumnya mengkritik rencana Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menghadirkan bioskop di provinsi berbasis syariah tersebut. Hingga saat ini, Aceh menjadi provinsi di Indonesia yang tidak memiliki bioskop.
Sutradara dokumenter pendek peraih Piala Citra 2021, Three Faces In The Land of Sharia, Davi Abdullah mengatakan Fadli Zon tidak memahami budaya Aceh dan tren digital yang saat ini memengaruhi perfilman dunia.
Davi mengingatkan Fadli Zon bahwa pandangan Aceh soal bioskop tak lepas dari prinsip syariat Islam yang dianggap penting masyarakat.
Lebih dari itu, kata dia, budaya Aceh soal hiburan tontonan tak sebatas pelarangan bangunan bioskop. Jika hanya soal biskop, dia menyebut Menteri Fadli Zon berpandangan mundur.
Dikutip dari media Cnnindonesia.com, Sabtu (18/1/2025).
