Banda Aceh | Fokusinspirasi.com — Penemuan cadangan gas raksasa di Blok South Andaman menjadi kabar positif bagi sektor energi nasional. Dengan estimasi cadangan mencapai 8 hingga 10 triliun kaki kubik (TCF), temuan tersebut disebut sebagai salah satu penemuan gas terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir.

Pemerintah pusat menaruh harapan besar terhadap proyek tersebut sebagai salah satu penopang ketahanan dan swasembada energi nasional di masa depan. Saat ini, Mubadala Energy bersama para mitranya terus mempercepat tahapan pengembangan lapangan gas tersebut dengan target produksi awal pada 2028.

Di tengah rencana pengembangan proyek tersebut, muncul berbagai tanggapan dari sejumlah elemen masyarakat Aceh terkait isu penyaluran gas dari Andaman ke Pulau Jawa melalui jaringan pipa.

Salah satunya disampaikan Misbahuddin atau yang akrab disapa Marcos, mantan anggota Tentara Nasional Aceh (TNA) Sagoe Malikussaleh, Daerah II Wilayah Samudera Pase. Ia menilai pengelolaan sumber daya gas di Aceh harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daerah penghasil.

“Dalam beberapa hari terakhir masyarakat Aceh mendengar adanya rencana pembangunan pipa gas Andaman menuju Pulau Jawa. Kami berharap pemerintah pusat mempertimbangkan secara matang kebijakan tersebut dan memastikan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Aceh,” kata Marcos dalam keterangannya.

Menurutnya, Aceh selama ini masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, ia meminta pemerintah mengedepankan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Marcos juga menyatakan dukungannya terhadap upaya hilirisasi industri migas di Aceh. Ia mendorong agar gas dari Blok South Andaman dapat diolah terlebih dahulu di fasilitas yang tersedia di Aceh, termasuk Kilang Arun di Lhokseumawe.

“Kami mendukung pengelolaan gas Andaman melalui proses hilirisasi di Aceh sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat daerah dinilai penting untuk menjaga rasa keadilan dan memperkuat stabilitas sosial di Aceh.

Marcos berharap pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dapat melibatkan masyarakat Aceh dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan Blok South Andaman, sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi daerah maupun kepentingan nasional.

Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi pemerintah terkait skema penyaluran gas dari Blok South Andaman, termasuk mengenai rencana pembangunan jaringan pipa menuju wilayah lain di Indonesia.

The post Mantan TNA/GAM Soroti Wacana Penyaluran Gas Andaman ke Jawa, Dorong Hilirisasi di Aceh appeared first on Fokus Inspirasi.

JAKARTA – Fokusinspirasi.Com ~ PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap praktik bisnis berwawasan lingkungan, BNI berhasil mempertahankan kinerja positif di bidang Environmental, Social, and Governance (ESG), sekaligus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam agenda transisi energi menuju target net zero emission Indonesia.
‎
‎Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar, menegaskan bahwa perseroan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan profitabilitas dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Strategi bisnis berkelanjutan yang diterapkan BNI dinilai mampu menciptakan nilai tambah tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan ekosistem ekonomi nasional.
‎
‎Salah satu pencapaian penting BNI pada tahun 2025 adalah keberhasilannya mempertahankan MSCI ESG Rating pada level A, sekaligus meningkatkan skor penilaian dari Sustainalytics. Capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa tata kelola perusahaan BNI dinilai semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan keberlanjutan global.
‎
‎Pengakuan internasional ini semakin memperkuat posisi BNI sebagai salah satu institusi perbankan nasional yang konsisten menerapkan prinsip ESG dalam strategi bisnis inti. Di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap aspek keberlanjutan, konsistensi BNI menjaga standar ESG juga memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek bisnis jangka panjang perusahaan.
‎
‎Tidak hanya dari sisi tata kelola, implementasi keberlanjutan BNI juga tercermin dalam efisiensi operasional perusahaan. Sepanjang tahun 2025, BNI mencatat total penghematan energi mencapai 559.194 Giga Joule (GJ). Pencapaian tersebut didorong oleh penerapan standar Green Building di berbagai kantor operasional, optimalisasi digitalisasi layanan, hingga pengurangan konsumsi kertas melalui transformasi proses bisnis berbasis teknologi.
‎
‎Langkah efisiensi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan emisi karbon nasional dan mendorong ekonomi rendah karbon. Digitalisasi yang dilakukan BNI tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya operasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penurunan jejak karbon perusahaan.
‎
‎Di sektor pembiayaan, BNI juga terus memperbesar porsi green portfolio melalui ekspansi kredit ke sektor-sektor berkelanjutan. Penyaluran pembiayaan untuk energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati, bangunan hijau, serta transportasi ramah lingkungan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang tahun.
‎
‎Peningkatan pembiayaan hijau ini menjadi bagian dari kontribusi aktif BNI dalam mendukung dekarbonisasi nasional sekaligus mempercepat transformasi pelaku usaha menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan. Dukungan terhadap sektor hijau juga diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih inklusif dan berdaya tahan tinggi.
‎
‎Meski menghadapi tantangan ekonomi global, kontribusi BNI terhadap perekonomian nasional tetap solid. Perseroan terus menciptakan nilai ekonomi bagi para pemangku kepentingan, termasuk menjaga pembagian dividen secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip ESG tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan bisnis, melainkan justru menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan perusahaan di masa depan.
‎
‎Ke depan, BNI optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekosistem ekonomi hijau nasional melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang ESG, inovasi digital berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
‎Dengan kombinasi antara performa finansial yang sehat dan komitmen nyata terhadap lingkungan, BNI membuktikan bahwa pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan demi menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan hidup Indonesia.ujarnya •

The post BNI Pertahankan Rating ESG Global, Kredit Hijau Terus Tumbuh Dorong Transisi Energi Nasional appeared first on Fokus Inspirasi.

Aceh Utara| Fokusinspirasi.com – Kondisi Pasar Geudong (Keude Geudong) yang kini semakin sepi dan kehilangan perannya sebagai pusat perdagangan masyarakat mendapat perhatian serius dari kalangan mahasiswa.

Fajar Ramadhan, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Samudera (IMA-SAMUDERA), menilai kemunduran Pasar Geudong bukan persoalan biasa, melainkan masalah yang harus menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut pengelolaan aset daerah yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan masyarakat Aceh Utara, khususnya Kecamatan Samudera dan sekitarnya.
‎
‎Menurut Fajar, Keude Geudong pernah menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di wilayah tersebut. Aktivitas jual beli berlangsung setiap hari, pedagang memperoleh penghasilan, dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah. Namun, kondisi saat ini sangat berbeda. Kawasan yang dahulu ramai kini terlihat sepi dan kehilangan denyut ekonominya.
‎
‎”Bek meuen-meuen bak kanot bu ureung chik kamo (Jangan main-main di periuk nasi orang tua kami)“. Keude Geudong adalah milik rakyat dan menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Jika revitalisasi dan pembangunan dilakukan atas nama kemajuan, maka masyarakat berhak mengetahui hasil dan manfaatnya. Jangan sampai yang dijanjikan adalah kemajuan, tetapi yang dirasakan masyarakat justru kemunduran,” tegas Fajar.
‎
‎Fajar menjelaskan bahwa Pasar Geudong merupakan aset daerah yang pengelolaannya berada di bawah PT Bina Usaha Perseroda sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, pembangunan, revitalisasi, maupun pemanfaatan aset tersebut harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
‎
‎Ia menambahkan bahwa Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menegaskan bahwa BUMD didirikan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
‎
‎”Jika sebuah aset daerah yang dulunya menjadi pusat ekonomi masyarakat justru mengalami kemunduran, maka wajar apabila publik mempertanyakan efektivitas pengelolaannya. Pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat,” ujar Fajar.
‎
‎Atas dasar itu, Kami Mahasiswa Samudera meminta Bupati Aceh Utara, DPRK Aceh Utara, Inspektorat, BPK, BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk melakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Pasar Geudong. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa pengelolaan aset daerah benar-benar berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
‎
‎”Masyarakat berhak mengetahui mengapa pusat ekonomi yang telah hidup selama puluhan tahun kini mengalami kemunduran yang begitu drastis. Audit harus dilakukan secara terbuka dan objektif agar persoalan yang sebenarnya dapat diketahui. Jika ada kesalahan kebijakan, kelalaian, atau penyimpangan dalam pengelolaannya, maka harus dievaluasi dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
‎
‎Mahasiswa juga menegaskan bahwa apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum, atau tindakan yang merugikan keuangan daerah maupun masyarakat, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu.
‎
‎”Keude Geudong bukan hanya deretan kios dan bangunan pasar. Ia adalah ruang hidup masyarakat, tempat banyak keluarga mencari nafkah dan menggantungkan harapan.

Ketika pasar ini kehilangan fungsinya, yang terdampak bukan hanya aktivitas perdagangan, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung padanya. Karena itu, sudah saatnya semua pihak serius mencari solusi dan memastikan Pasar Geudong kembali hidup sebagaimana mestinya,” tutup Fajar.

The post Kemunduran Pasar Geudong Jadi Sorotan, Mahasiswa Minta Audit Menyeluruh Pengelolaan Aset Daerah appeared first on Fokus Inspirasi.

Aceh Utara | Fokusinspirasi.com — Sudah enam bulan sejak banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Utara, khususnya Kecamatan Samudera yang disebut-sebut sebagai salah satu daerah paling parah terdampak. Namun hingga hari ini, korban bencana mengaku belum menerima kejelasan terkait bantuan pemulihan dari pemerintah, (28/05/26).

Keluhan demi keluhan terus disampaikan warga. Mereka mempertanyakan lambannya pencairan bantuan, mulai dari uang jadup, bantuan rehabilitasi rumah, hingga dana pemulihan ekonomi atau stimulan dari Kementerian Sosial. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, masyarakat merasa seperti ditinggalkan setelah musibah berlalu.

Praktisi hukum Riki Iswandi turut menyoroti lambannya penanganan tersebut. Ia mengaku kecewa terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dinilai belum mampu menghadirkan kepastian bagi korban banjir meski sudah berlalu setengah tahun.

“Enam bulan bukan waktu yang singkat. Masyarakat korban banjir sampai hari ini masih bertanya-tanya, apakah data belum selesai, atau masih terus diperbaiki? Kalau memang ada kendala, harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Kecamatan Samudera merupakan salah satu wilayah dengan dampak terparah saat banjir melanda. Banyak warga kehilangan harta benda, rumah rusak, usaha lumpuh, masih tinggal di tenda, bahkan ada yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan akibat belum pulihnya kondisi ekonomi keluarga.

Ia meminta Bupati Bupati Aceh Utara untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang menangani persoalan bantuan bencana, termasuk bagian pendataan dan instansi terkait seperti BPBD maupun tim penanganan bantuan sosial.

“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lambannya birokrasi. Bila ada pihak yang tidak kompeten atau menghambat pencairan bantuan, maka harus segera dievaluasi. Jangan biarkan penderitaan rakyat berlarut-larut,” tegasnya.

Riki juga mengingatkan bahwa masyarakat korban banjir saat ini bukan lagi membutuhkan janji, melainkan tindakan nyata. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih serius memperjuangkan hak-hak masyarakat yang hingga kini masih menunggu uluran bantuan dari pemerintah pusat.

Di sejumlah desa di Kecamatan Samudera, bekas banjir masih menyisakan luka mendalam. Sebagian rumah warga belum sepenuhnya diperbaiki, aktivitas ekonomi belum stabil, dan banyak masyarakat kecil yang harus berjuang sendiri untuk bangkit dari keterpurukan.

“Kasihan masyarakat kecil. Ketika banjir datang, mereka kehilangan segalanya. Tetapi setelah air surut, mereka kembali harus menghadapi kenyataan pahit karena bantuan yang diharapkan tak kunjung tiba,” tambahnya.

Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya hadir saat bencana terjadi dan kamera menyorot penderitaan rakyat, tetapi juga hadir ketika korban membutuhkan kepastian untuk kembali melanjutkan hidup mereka dengan layak.

Sementara itu, saat ditanya mengenai total anggaran dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi pemulihan pascabencana, Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayah Wa mengatakan persoalan anggaran lebih tepat dijelaskan oleh bagian keuangan daerah.

Saat ditanya berapa total anggaran pemulihan paskabencana diterima Aceh Utara? “Persoalan anggaran sebaiknya ditanyakan ke bagian keuangan,” ujar Ayah Wa, usai melakukan pertemuan dengan sejumlah Wartawan Aceh Utara dan Lhokseumawe, di Aula Kantor Bupati Aceh Utara pada Selasa, 26 Mei 2026.

Saat ditanya terkait persentase pemulihan pascabencana, Ayah Wa mengakui proses pemulihan bencana saat ini masih tergolong rendah.

Namun demikian, ia memastikan penyaluran bantuan bagi korban bencana terus berjalan dan tidak mengalami kendala berarti.

“Sebenarnya tidak ada kendala. Untuk beberapa kecamatan sudah mulai disalurkan dengan nilai hampir Rp29 miliar. Sementara untuk kecamatan terdampak lainnya akan menyusul dalam waktu dekat karena data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah diserahkan ke Kementerian Sosial,” jelasnya.

The post Enam Bulan Pascabanjir, Korban Menanti Kepastian: Praktisi Hukum Desak Bupati Aceh Utara Evaluasi Kinerja Penanganan Bencana appeared first on Fokus Inspirasi.

Jakarta | Fokusinspirasi.com— Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah melakukan silaturahmi sekaligus pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdulla Salem Al-Dhaheri, di Kedutaan Besar UEA, Jakarta, Senin (25/5/2026).
‎
‎Pertemuan tersebut membahas penjajakan kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan UEA di sejumlah sektor, khususnya terkait lingkungan hidup dan energi.
‎
‎Dalam pertemuan itu, Wagub Aceh menyampaikan pentingnya kolaborasi internasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh, termasuk upaya menjaga kelestarian kawasan hutan dan ekosistem Gunung Leuser yang menjadi salah satu paru-paru dunia.
‎
‎Selain isu pelestarian lingkungan, pembahasan juga menyentuh peluang kerja sama di bidang energi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Aceh berharap kemitraan dengan UEA dapat membuka ruang investasi dan program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
‎
‎Fadhlullah juga menjajaki peluang kerja sama pengembangan sektor pariwisata, khususnya kawasan Sabang yang dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan. Pengembangan wisata bahari, ekowisata, hingga infrastruktur pendukung pariwisata menjadi bagian dari pembahasan dalam pertemuan tersebut.
‎
‎Menurut Fadhlullah, Aceh memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, hingga pariwisata yang dapat dikembangkan melalui sinergi dengan mitra internasional.

The post Wagub Aceh Jajaki Kerja Sama Lingkungan, Energi dan Wisata dengan UEA appeared first on Fokus Inspirasi.

Jakarta | Fokusinspirasi.com – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) mendadak muncul di pintu ruang rapat Badan Lagislasi DPR-RI, Jakarta, Senin (25 Mei 2026). Hari itu, Banleg DPR_RI sedang Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Aceh membahas revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Seperti pengunjung umumnya, Mualem yang ditemani Sekretaris Daerah Aceh Nasir Syamaun serius menyimak jalannya RDP revisi UUPA.

“Saya memang ingin menyaksikan sendiri proses revisi UUPA ini,” kata Mualem. “Saya mengapresiasi DPR Aceh yang berupaya berbuat terbaik untuk Aceh.”

Tak berapa lama kemudian, datang Ketua Banleg DPR-RI, Dr Bob Hasan, dan mengajak Mualem dan Nasir ke ruang VIP Banleg. Sebelumnya, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga terlihat datang ke Banleg DPR-RI sebelum rapat berlangsung. “Semangat ya,” kata Dek Fadh kepada anggota DPR Aceh yang menghadiri RDP.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, yang ikut hadir dalam RDP revisi UUPA tersebut menjelaskan bahwa rapat berjalan dengan baik. “Tidak ada perdebatan. Hanya ada upaya untuk menyelaraskan draft revisi UUPA dari DPR-RI dengan usulan DRP Aceh dan Pemerintah Aceh,” kata Nurlis.

RDP di Banleg DPR-RI berlangsung pada pukul 14.40-15.00. Ketua Panja Banleg DPR-RI Rapat, Ahmad Imam Sukri, mengatakan pada prinsipnya revisi ini dilakukan untuk kebaikan rakyat Aceh. “Bagaimana kita semua dapat memahami dengan baik tentang apa yang disepakati,” katanya.

Setelah dipersilahkan memberi tanggapan, Ketua DPR Aceh, Zulfadhli (Abang Samalanga), membuka pembicaraan dan beriterimakasih kepada Banleg DPR-RI yang telah mengundang tim DPR Aceh. “Saya persilahkan Wakil Ketua DPR Aceh (Ali Basrah) untuk membacakan tanggapan,” kata Abang Samalanga.

Secara umum, dari tanggapan DPR Aceh yang dibacakan Ali Basrah, terdapat 28 poin perubahan pada sejumlah pasal UUPA versi revisi. Termasuk pada konsideran. Sebelumnya, DPR Aceh dan Pemerintah Aceh mengusulkan perubahan pada 8 pasal dan satu pasal tambahan.

Namun, setelah ditelaah oleh Tim Pembahas Revisi UUPA dari DPR Aceh dan Pemerintah Aceh, dari 28 poin perubahan tersebut yang tidak sinkron hanya 8 poin yang berkaitan dengan kewenangan Aceh.

“Banleg DPR-RI akan membahas lagi 8 poin tersebut. Sedangkan Dana Otsus Aceh di dalam draft revisi UUPA itu sudah dicantumkan setara 2,5 persen plafon Dana Alokasi Umum Nasional,” kata Nurlis.

Sebelumnya, Mualem telah menyebutkan dua poin penting pada revisi UUPA yaitu tentang kewenangan Pemerintah Aceh sesuai MoU Helsinki, dan Dana Otsus setara 2,5 persen plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

The post Mualem Saksikan Langsung RDP DPR-RI Bahas Revisi UUPA appeared first on Fokus Inspirasi.

Aceh Besar | Fokusinspirasi.com – Ketua Dekranasda Aceh Marlina Muzakir, menyumbang 3 mal batik cap dan 1 unit mesin tenun untuk perajin binaan Dekranasda Aceh Besar, Kamis (21/5/2026).

Sumbangan 3 mal batik cap diberikan oleh istri Gubernur Aceh itu, saat meninjau workshop Malaka Batik, di kawasan Kuta Mala. Sedangkan sumbangan 1 unit mesin tenun diberikan oleh perempuan yang akrab disapa Kak Na itu, saat berkunjung ke workshop perajin di komplek kantor Dekranasda Aceh Besar.

“Luar biasa, kreatifitas para perajin di sini sangat bagus. Berdasarkan informasi Ketua Dekranasda Aceh Besar, sebelum membuka gerai Malaka Batik ini, para perajin di kirim langsung ke Jogjakarta untuk belajar seni membatik di sana,” ujar Kak Na.

Tak hanya batik tulis, para perajin di Malaka Batik juga memproduksi batik cap. Berbeda dengan teknik pembuatan batik tulis, batik cap dilakukan dengan menggunakan canting cap atau stempel bermotif dari tembaga yang dicelupkan ke dalam cairan lilin panas dan ditekankan ke kain.

Untuk memperkaya motif batik, serta mengapresiasi kegigihan para perajin, Kak Na berjanji menyumbangkan 3 motif baru kepada para perajin.

“Perbanyak lagi motifnya, khususnya yang motif khas Aceh. Nanti saya akan sumbang 3 canting motif motif baru, coba dikreasikan yang khas Aceh. Tadi sudah ada motif Gunung Seulawah, mungkin nanti bisa dibuat motif baru, batik motif Gunung Geurutee. Nanti kalau sudah jadi saya pesan lagi,” ujar Kak Na.

“Rumah produksinya sudah sangat bagus, rapi dan terintegrasi langsung dengan galerinya. Jadi, para pembeli tidak semata hanya melihat hasil karya para perajin di gerai, tapi bisa langsung melihat bagaimana proses pembuatan batik dari awal hingga selesai,” sambung Kak Na.

Setelah berkeliling, Kak Na mengakui proses membatik memiliki rangkaian yang panjang dan melelahkan untuk menghasilkan selembar kain batik.

“Prosesnya panjang, mulai dari pencelupan, lukis, cap, peluruhan lilin hingga pengeringan dan menjadi sebuah karya batik sangat panjang dan melelahkan. Belum lagi upaya para perajin menemukan kreasi-kreasi motif baru, salut atas kegigihan dan kerja keras para perajin,” ucap Kak Na.

Pada kesempatan tersebut, Kak Na juga menyarankan agar setiap kabupaten dan kota di Aceh memiliki sentra batik. “Seni membatik tidak semata bicara kreasi tetapi juga membuka lapangan kerja serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi.”

Dari Malaka Batik, Kak Na dan rombongan bertolak ke kantor Dekranasda Aceh Besar di kawasan Gani, untuk melihat berbagai kerajinan hasil karya perajin yang beraktifitas di komplek perkantoran tersebut serta di Galeri Dekranasda Aceh Besar.

“Para perajin menginap di komplek ini Bu. Ini sangat memudahkan kami jika ada tamu yang berkunjung, karena mereka tidak hanya melihat hasil karya tapi juga bisa proses pembuatan berbagai kerajinan yang ada di sini,” ujar Rita Maya Sari.

Di komplek kantor Dekranasda Aceh Besar, tersedia berbagai gerai dan sentral pembuatan para perajin, mulai dari sirup, kriya hingga songket . Kak Na berkesempatan meninjau dan berinteraksi dengan para perajin.

Saat berdialog dengan perajin songket, Kak Na mendorong agar mereka tak hanya memproduksi songket tetapi juga kerajinan tenun agar hasil kerajinan Aceh Besar semakin beragam.

“Nanti coba kembangkan tenun. Untuk itu, saya menyumbangkan 1 unit mesin tenun untuk Dekranasda Aceh Besar. Semoga para perajin Aceh Besar bisa menginspirasi para perajin di 22 kabupaten dan kota lainnya di Aceh,” kata Kak Na.

Tak hanya berkunjung, di kedua lokasi tersebut Kak Na juga membeli dan memesan sejumlah produk kerajinan para perajin Aceh Besar. 

The post Kak Na Sumbang 3 Canting Batik Cap dan 1 Mesin Tenun untuk Perajin Binaan Dekranasda Aceh Besar appeared first on Fokus Inspirasi.

Jakarta  | Fokusinspirasi.com— Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melakukan kunjungan silaturrahmi sekaligus pertemuan kerja dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, di Jakarta, Rabu (20/5/2026) sore. Pertemuan yang berlangsung pukul 17.00 WIB tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait kesejahteraan sosial masyarakat Aceh.

Dalam pertemuan itu, Wagub Aceh yang didampingi Kadis Sosial Aceh Budi Afrizal, menyampaikan beberapa usulan dan kebutuhan prioritas Pemerintah Aceh kepada Kementerian Sosial RI, terutama terkait penguatan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Wakil Gubernur Aceh yang juga akrab dipanggil Dek Fadh mengatakan, fokus utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut adalah permohonan penambahan alokasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) bagi penduduk Aceh sebanyak 331.984 jiwa.

“Kami menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri Sosial terkait kebutuhan penambahan alokasi PBI JK bagi masyarakat Aceh. Ini menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang layak,” ujar Fadhlullah usai pertemuan.

Menurut Wagub, Pemerintah Aceh terus berupaya memastikan seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan dan masyarakat miskin, memperoleh akses terhadap layanan kesehatan melalui skema jaminan sosial yang memadai.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Pemerintah Aceh juga menyampaikan permohonan dukungan bantuan penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir.

Wagub menjelaskan, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan guna mempercepat proses penanganan dan pemulihan.

“Kami juga menyampaikan kondisi sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Sosial, agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal,” katanya.

Pada pertemuan itu, Pemerintah Aceh turut memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh serta meminta dukungan dari Kementerian Sosial RI terhadap pengembangan program tersebut.

Wagub menyebutkan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya Pemerintah Aceh dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

“Kami juga menyampaikan progres pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh dan berharap adanya dukungan serta sinergi dari Kementerian Sosial agar program ini dapat berjalan maksimal dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujar Wagub.

Wakil Gubernur Aceh menambahkan, pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh semangat kolaborasi antara Pemerintah Aceh dan Kementerian Sosial RI dalam memperkuat program-program kesejahteraan sosial di Aceh.

“Pemerintah Aceh berharap sinergi dengan pemerintah pusat terus diperkuat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh,” demikian Wagub Aceh.

The post Wagub Aceh Temui Mensos RI, Bahas Penambahan PBI JK hingga Dukungan Penanganan Bencana dan Sekolah Rakyat appeared first on Fokus Inspirasi.

Banda Aceh | Fokusinspirasi.com  — Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan bahwa penyaluran LPG subsidi 3 Kg di wilayah Banda Aceh tetap berjalan dan terus dimonitor secara intensif guna memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi, 20 Mei 2026.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, distribusi LPG 3 Kg dari SPPBE ke agen hingga pangkalan di wilayah Banda Aceh tetap berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku. Pertamina juga terus berkoordinasi dengan agen, pangkalan, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi serta menjaga ketersediaan pasokan di lapangan.

Sebagai langkah antisipatif terhadap kebutuhan masyarakat, Pertamina Pattelah menyiapkan rencana penambahan pasokan LPG 3 Kg untuk wilayah Banda Aceh sebesar sekitar ±3.360 tabung yang akan disalurkan bertahap dalam beberapa hari ke depan guna memperkuat ketersediaan serta menjaga kelancaran distribusi di masyarakat.

Pertamina bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kondisi penyaluran di lapangan guna memastikan distribusi berjalan lancar serta harga penjualan tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk melakukan pembelian LPG 3 Kg di pangkalan resmi agar memperoleh harga sesuai ketentuan serta membeli sesuai kebutuhan secara bijak guna menjaga ketersediaan bagi masyarakat yang berhak menerima LPG subsidi.

The post Pertamina Pastikan Distribusi LPG 3 Kg di Banda Aceh Tetap Berjalan, Perkuat Monitoring dan Rencanakan Penambahan Pasokan appeared first on Fokus Inspirasi.

Jakarta | Fokusinspirasi.com — Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengutuk keras tindakan penangkapan terhadap empat jurnalis dan seorang aktivis kemanusiaan asal Indonesia yang dilakukan militer Israel, 20 Mei 2026.

IJTI menilai tindakan tersebut merupakan bentuk intimidasi, kekerasan, dan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers serta prinsip-prinsip kemanusiaan internasional.

Dalam pernyataan sikapnya, IJTI menegaskan bahwa jurnalis menjalankan tugas profesional untuk menyampaikan informasi kepada publik dan mendapat perlindungan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa serta berbagai resolusi internasional terkait perlindungan jurnalis di wilayah konflik.

“Penangkapan terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugas profesional merupakan tindakan yang mencederai kebebasan pers dan hak publik untuk memperoleh informasi,” demikian isi pernyataan IJTI.

IJTI menilai tindakan militer Israel menunjukkan sikap arogan dan brutal yang tidak dapat dibenarkan. Organisasi profesi jurnalis tersebut juga menilai tindakan itu diduga melanggar sejumlah prinsip hukum internasional.

Beberapa dugaan pelanggaran yang disorot IJTI antara lain pelanggaran terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, pelanggaran perlindungan jurnalis sipil di wilayah konflik bersenjata sesuai Konvensi Jenewa, hingga tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik serta misi kemanusiaan.

Selain itu, IJTI menilai tindakan tersebut juga mengabaikan prinsip hak asasi manusia dan keselamatan warga sipil, sekaligus menghalangi akses informasi publik terkait situasi kemanusiaan di wilayah konflik.

Atas peristiwa tersebut, IJTI menyampaikan enam poin sikap. Pertama, mengutuk keras tindakan militer Israel terhadap para jurnalis dan aktivis kemanusiaan asal Indonesia. Kedua, mendesak Pemerintah dan Militer Israel segera membebaskan para jurnalis dan aktivis kemanusiaan tanpa syarat dalam kondisi selamat.

Ketiga, IJTI meminta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI melakukan langkah diplomasi tingkat tinggi dan berbagai upaya internasional guna memastikan keselamatan serta pembebasan para jurnalis dan aktivis yang ditahan.

Keempat, IJTI meminta perusahaan pers tempat para jurnalis bekerja untuk terus melakukan pendampingan hukum, advokasi internasional, dan koordinasi lintas lembaga demi memperjuangkan pembebasan mereka.

Kelima, IJTI mengajak organisasi pers nasional dan internasional, lembaga hak asasi manusia, serta komunitas global untuk bersama-sama memberikan tekanan kepada Israel agar menghormati kebebasan pers dan perlindungan terhadap jurnalis.

Terakhir, IJTI menegaskan bahwa jurnalis bukan target kekerasan dan tidak boleh dikriminalisasi saat menjalankan tugas jurnalistik maupun misi kemanusiaan.

“IJTI menyampaikan pernyataan sikap ini sebagai bentuk solidaritas dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan pers, keselamatan jurnalis, dan nilai-nilai kemanusiaan,” tulis IJTI dalam pernyataannya.

The post IJTI Kutuk Penangkapan Jurnalis dan Aktivis Kemanusiaan Indonesia oleh Militer Israel appeared first on Fokus Inspirasi.