Aceh Utara | Fokusinspirasi.com – Hampir lima tahun lamanya, ribuan petani di sembilan kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, hidup dalam penderitaan akibat proyek pembangunan bendungan irigasi Krueng Pase yang tak kunjung rampung, Kamis, (24/04/25).
Bendungan Krueng Pasee yang terletak di Desa Lubok Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, itu jebol akibat banjir beberapa tahun lalu, dan hingga kini proses perbaikannya berjalan lamban.
Proyek yang semestinya menopang kehidupan petani justru menjadi ironi. Sawah-sawah mengering, hasil panen menurun drastis, dan para petani terpaksa bergantung pada curah hujan yang semakin tidak menentu. Banyak yang mengalami gagal tanam karena ketiadaan pasokan air irigasi.
“Setiap musim tanam kami hanya bisa berharap pada hujan. Kalau tidak turun, ya gagal tanam kami merugi. Sudah bertahun-tahun seperti ini,” ungkap Fauzan T. Iskandar, salah satu petani yang terdampak.
Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap keberlangsungan program swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional.
Presiden RI kerap menegaskan pentingnya kedaulatan pangan dalam berbagai pidatonya. Namun, di Aceh Utara, mimpi itu seakan tak menyentuh tanah karena masalah infrastruktur yang mangkrak.
Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil, yang meninjau langsung kondisi proyek, menyampaikan keprihatinan mendalam. Ia menyerukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar memberikan perhatian khusus terhadap penderitaan petani di daerahnya.
“Tanpa bendungan ini, petani akan terus menderita. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal ketahanan pangan dan masa depan anak cucu kita,” tegasnya.
Masyarakat berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden, segera turun tangan menyelesaikan proyek bendungan Krueng Pase yang terbengkalai. Mereka menanti bukti nyata bahwa sektor pertanian benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar narasi nasional.
“Ini tentang hidup kami. Bukan lagi soal kemajuan, tapi soal bisa makan atau tidak,” kata seorang petani lainnya dengan nada getir.
Sejumlah janji percepatan pembangunan telah disampaikan pemerintah, namun hingga April 2025, belum ada kepastian konkret. Warga pun kini mengadu langsung ke kepala negara sebagai harapan terakhir demi keadilan irigasi yang telah lama dinantikan.
