Aceh Tenggara | Fokusinspirasi.com – Ratusan mahasiswa di Aceh Tenggara menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Gedung DPRK Aceh Tenggara pada Senin (24/2). Aksi tersebut nyaris ricuh setelah para demonstran memaksa masuk ke gedung dan terlibat saling dorong dengan petugas keamanan.
Dalam aksi ini, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Bersatu membakar ban sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Mereka menilai kebijakan tersebut berdampak pada pemangkasan berbagai program yang menyentuh masyarakat kecil.
Koordinator aksi, Raja, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat menghambat program pembangunan dan bantuan sosial bagi masyarakat. Salah satu kebijakan yang mereka kritik adalah program makan bergizi gratis, yang dianggap tidak melalui kajian mendalam dan berpotensi tidak tepat sasaran.
“Kami mendesak agar Presiden Prabowo melakukan kajian lebih dalam sebelum menetapkan kebijakan, agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Raja.
Berikut tuntutan Mahasiswa:
- Menuntut pemerintah untuk evaluasi kebijakan efisiensi anggaran kementerian agar tidak merugikan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
- Menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan karena mengancam investasi masa depan bangsa menuju Indonesia emas 2045.
- Memberikan hak-hak dosen yang mangkrak seperti tunjangan kinerja atau Tukin bagi dosen ASN dan memastikan kesejahteraan tenaga pendidik
- Meminta pemerintah untuk memperbaiki konsep dan implementasi program makan bergizi gratis agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kebijakan lainnya
- Mendesak adanya evaluasi mendalam terhadap kinerja kabinet Merah Putih dengan mempertimbangkan profesionalisme dan kepentingan rakyat sebagai prioritas yang dapat mengajak elemen masyarakat akademisi dan mahasiswa untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kesejahteraan rakyat dan prinsip keadilan sosial
- Menolak penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lingkungan kampus, yang berpotensi merusak lingkungan akademik mencederai independensi perguruan tinggi, serta bertentangan dengan prinsip keberlanjutan.
- Mewujudkan Reforma Agraria dengan mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang justru merugikan masyarakat.
- Melakukan evaluasi terhadap Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 tahun 2025 sehingga adanya peraturan turunan dari Inpres tersebut
- Hapuskan multifungsi TNI/Polri dalam sektor sipil karena melenceng dari cita-cita reformasi Indonesia
Sementara itu, Anggota DPRK Aceh Tenggara, Abi Hasan, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dengan menggelar rapat di setiap komisi. Jika disepakati, DPRK akan mengeluarkan rekomendasi resmi terkait tuntutan tersebut.
Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus menjadi peringatan agar kebijakan yang diambil lebih berpihak kepada masyarakat kecil. Situasi sempat memanas, namun akhirnya dapat dikendalikan setelah adanya mediasi antara mahasiswa dan perwakilan DPRK.
