Aceh Utara | Fokusinspirasi.com — Martunis, warga Gampong Matang Puntong, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, mempertanyakan penyaluran bantuan perabot rumah tangga bagi korban bencana yang dinilai belum tepat sasaran.
Martunis mengaku telah menyewa sebuah rumah di Gampong Matang Puntong sejak 2023. Menurutnya, dirinya juga merasakan dampak bencana yang melanda wilayah tersebut pada akhir tahun lalu.
Ia menyebut, bantuan bencana berupa uang untuk kebutuhan perabot rumah tangga senilai Rp3 juta telah disalurkan kepada sejumlah penerima di desanya. Namun, Martunis mempertanyakan karena bantuan tersebut disebut diterima oleh pemilik rumah yang sudah lama tinggal di Kabupaten Bireuen sampai sekarang.
Martunis merasa kondisi tersebut kurang adil, mengingat dirinya merupakan warga yang menempati rumah tersebut dan turut terdampak bencana.
Ia berharap pemerintah gampong, khususnya geuchik, dapat memberikan kebijakan yang adil serta memastikan bantuan korban bencana disalurkan kepada pihak yang benar-benar terdampak dan memenuhi kriteria penerima.
“Saya berharap bantuan tersebut dapat disalurkan secara adil dan tepat sasaran, karena kami juga merasakan dampak bencana, dan juga soal pendataan warga terdampak harus adil dan transparan” ujar Martunis.
Warga lainnya juga menyatakan perangkat desa mendapatkan bantuan uang parabot meski tinggal masih tinggal bersama orang tua atau kartu keluarga (KK) gantung.
Musliadi, Geuchik Matang Puntong, menjelaskan bahwa pendataan bantuan parabot bagi warga yang rumahnya terdampak bencana telah dilakukan secara adil sesuai instruksi dan petunjuk teknis (juknis) dari pihak kecamatan.
Menurutnya, pada tahap awal, pendataan dilakukan terhadap warga yang memiliki rumah atau merupakan pemilik rumah terdampak. Namun, setelah adanya instruksi tambahan dari pihak kecamatan untuk mendata kepala keluarga (KK) gantung, pihak desa kembali melakukan pendataan.
“Data tambahan untuk KK gantung sudah kami data dan laporkan sesuai aturan yang diminta pihak kecamatan,” ujar Musliadi.
Ia berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan perhatian terhadap warga yang masuk dalam kategori KK gantung agar turut mendapatkan bantuan bencana. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk memastikan bantuan diberikan secara adil sekaligus mencegah munculnya gejolak di tengah masyarakat.
Terkait adanya keluhan warga yang menyebut perangkat desa dengan status KK gantung turut menerima bantuan uang pengganti parabot, Musliadi membantah tudingan tersebut.
Ia menegaskan, pendataan yang dilakukan pihak desa mengacu pada aturan dan petunjuk dari kecamatan, khususnya bagi warga yang memiliki rumah terdampak bencana.
Musliadi berharap seluruh proses penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai ketentuan sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kecemburuan di tengah masyarakat.
