Aceh | Fokusinspirasi.com- Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi mendesak Rresiden Republik Indonesia Probowo subianto untuk mengambil sikap soal kesewenang-wenang Kemendagri mengeluarkan keputusan mengenai 4 pulau yang masuk ke wilayah Sumatra utara.
Dalam keputusan Mentri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta wilayah Adminitrasi pemerintahan dan pulau, yang di tetapkan pada 25 april 2025 , di sebutkan bahwa ke empat pulau tersebut kini masuk ke dalam wilayah Adminitrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatra utara (Sumut).
Iswandi selaku ketua Dapartemen Pendidikan dan Kaderisasi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Nasional (EN- Lmnd) menyampaikan bahwa “Kemendagri dalam kasus ini ya harus segera di copot, karna membuat kegaduhan dengan keputusan tersebut, besar kemungkinan kemendagri adalah dalang yang membuat konflik antar wilayah, yang seharusnya menjadikan analisis panjang menganai batas wilayah ,ini malah membuat kegaduhan, keputusan kesewenang-wenang tersebut membuat rugi satu pihak”.
“Keputusan tersebut di lakukan dengan cara sepihak tanpa melibatkan Pemerintah Aceh dan pemerintah Sumatra utara. Kemudian pemerintah Aceh juga sudah membangun infrastruktur dasar di pulau-pulau tersebut mulai dari tugu koordinat, dermaga, rumah singah dan musalla, masyarakat juga sudah mendiami pulau tersebut sudah lama,” Lanjutnya.
”Itu semuanya sudah ada di dalam peta kesepakatan antara pemerintah Aceh yaitu , Ibrahim hasan dan pemerintah Sumut, Raja Inal Siregar ,yang di saksikan oleh mentri dalam negeri tahun 1992, peta tersebut seharusnya menjadi rujukan, bukan sewenang-wenang buta tanpa melihat history yang jelas”, tutupnya.
