Ketika Infak Menjadi Piutang, Mempercepat Pencairan Dana Baitul Mal Aceh tanpa Mengabaikan Kebijakan

Teuku Arraf Mustafa, Analis Keuangan Negara – Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). (Foto: Ist)

Oleh: Teuku Arraf Mustafa

Analis Keuangan Negara – Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Bidang Anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA)

Banda Aceh | Fokusinspirasi.com – PADA 19 November 2026, saya mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Aceh tentang penyamaan persepsi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan, penatausahaan, serta pencairan dana zakat dan infakBaitul Mal Aceh.

Surat undangan Sekretariat Daerah Aceh Nomor 400.14.1/14150 menempatkan pengelompokan kode rekening, penganggaran, penatausahaan, dan mekanisme pencairan sebagai agenda pembahasan.

Dalam pandangan saya, diskusi tersebut membuka pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kegiatan yang hendak dipercepat pencairannya memang merupakan pilihan terbaik bagi penerima manfaat?

Mempercepat penyaluran tentu penting. Dana sosial yang tertahan terlalu lama berisiko kehilangan daya guna ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

Namun, kelancaran administrasi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Tidak semua kegiatan yang dapat dicairkan merupakan kegiatan yang paling tepat untuk dilaksanakan.

Dalam pembahasan tersebut, pihak Baitul Mal Aceh menyebutkan bahwa akumulasi dana infak pada posisi 2026 mencapai sekitar Rp125 miliar.

Angka ini saya tempatkan sebagai keterangan yang masih perlu dicocokkan dengan laporan keuangan dan rincian saldo, bukan sebagai SiLPA definitif 2026.

Sebagian dana mungkin telah terikat pada program atau kewajiban tertentu. Meski demikian, besarnya dana yang belum tersalurkan patut mendorong evaluasi terhadap kecepatan sekaligus kualitas penyalurannya.

Laporan Kinerja Pemerintah Aceh Tahun 2024, Tabel 3.40, mencantumkan anggaran penyaluran infak sebesar Rp168,74 miliar dengan realisasi Rp24,87 miliar, atau sekitar 14,74 persen.

Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, anggaran sebesar Rp59,46 miliar terealisasi sekitar Rp7,85 miliar, atau 13,21 persen. Angka-angka ini perlu diverifikasi kembali terhadap dokumen sumber sebelum dipublikasikan.

Selisih antara anggaran dan realisasi bukan dengan sendirinya merupakan saldo kas ataupun SiLPA. Namun, apabila angka tersebut terkonfirmasi, rendahnya realisasi menjadi alasan kuat untuk menelusuri hambatan program, bukan sekadar mencari jalan pintas pencairan.

Dalam forum itu, pihak Baitul Mal menyampaikan alasan yang patut dipahami. Sebagian bantuan usaha tanpa kewajiban pengembalian disebut tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awal, melainkan digunakan untuk konsumsi.

Pinjaman bergulir kemudian dipandang sebagai sarana untuk membangun disiplin, tanggung jawab, dan keberlanjutan dana. Niat menjaga amanah ini layak dihargai. Dana publik maupun dana sosial memang tidak boleh dikelola tanpa pengawasan.

Baca Juga  KKJ Aceh Tanggapi Kasus Wartawan “Kontra” Oknum TNI di Aceh Utara dan Bener Meriah

Akan tetapi, pengalaman mengenai penyimpangan pemanfaatan bantuan belum cukup membuktikan bahwa pinjaman lebih efektif daripada bantuan produktif tanpa pengembalian.

Diperlukan data tentang berapa banyak kasus yang terjadi, apa penyebabnya, bagaimana keberlangsungan usaha penerima, dan apakah kewajiban mengembalikan dana benar-benar memperbaiki kesejahteraan mereka. Kebijakan yang baik harus dibangun di atas diagnosis, bukan generalisasi.

Ketika Bantuan Berubah Menjadi Piutang: Menguji Ketepatan Kebijakan

Di sinilah pertanyaan utama muncul: jika masalahnya adalah lemahnya pembinaan, mengapa solusinya harus berupa piutang
? Kekurangan keterampilan usaha semestinya dijawab dengan pelatihan, ketidaktepatan sasaran dengan asesmen penerima, dan lemahnya pengendalian dengan bantuan peralatan, pencairan bertahap, atau pengawasan penggunaan.

Mengubah bantuan menjadi pinjaman tidak otomatis menyelesaikan persoalan tersebut. Sebaliknya, penerima yang gagal menjalankan usaha kini harus menghadapi kewajiban pengembalian.

Kita juga perlu berhati-hati dalam menyamakan kemiskinan dengan perilaku konsumtif. Sepeda motor dapat menjadi alat distribusi, sedangkan telepon pintar dapat digunakan untuk pemasaran dan transaksi.
Bahkan ketika dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, penyebabnya mungkin tekanan ekonomi rumah tangga yang belum tertangani. Hal itu bukan pembenaran atas penggunaan yang menyimpang dari peruntukan bantuan, melainkan pengingat bahwa desain program harus memahami kondisi nyata penerima.

Secara hukum, pilihan instrumen perlu dilihat secara cermat. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 membuka ruang bagi pengelolaan infak melalui instrumen tertentu, termasuk penyertaan modal. Karena itu, saya tidak berpendapat bahwa setiap pinjaman bergulir atau penyertaan modal dengan sendirinya keliru.

Persoalannya terletak pada kesesuaian instrumen dengan karakter penerima dan mandat sosial Baitul Mal. Kewenangan menggunakan suatu instrumen tidak sama dengan kewajiban menjadikannya sebagai pilihan utama.

Aspek pencatatan keuangan juga tidak boleh diabaikan. Bantuan tanpa pengembalian, pinjaman yang menimbulkan hak tagih, dan penyertaan modal yang menimbulkan hak investasi memiliki substansi yang berbeda. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 membedakan belanja dari pembiayaan, sedangkan pengelolaan zakat dan infak
Aceh memiliki pengaturan khusus, antara lain dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024.

Oleh karena itu, penentuan rekening dan perlakuan akuntansi harus diuji berdasarkan substansi transaksi, dokumen pelaksanaan, serta ketentuan khusus yang berlaku. Tidak tepat menyimpulkan adanya pelanggaran hanya dari perdebatan dalam forum.

Baca Juga  Warga Lhokseumawe Diimbau Tak Rayakan Malam Tahun Baru

Risiko sosial pinjaman juga perlu diperhitungkan. Bagi usaha yang telah berjalan dengan arus kas memadai, pinjaman bergulir dapat bermanfaat dan memungkinkan dana menjangkau penerima berikutnya.

Namun, bagi keluarga miskin yang baru merintis usaha, kegagalan akibat sakit, bencana, atau perubahan pasar dapat mengubah bantuan pemberdayaan menjadi beban utang. Semangat QS Al-Baqarah ayat 280 tentang kelonggaran bagi orang berutang yang mengalami kesulitan patut menjadi pertimbangan etis sejak tahap perancangan program.

Mengukur Keberhasilan dari Kesejahteraan Penerima

Alternatifnya bukan memilih secara mutlak antara hibah dan pinjaman. Kelompok yang sangat rentan dapat diprioritaskan untuk menerima bantuan produktif tanpa pengembalian, disertai pendampingan dan pengawasan.

Pelaku usaha yang telah memiliki kapasitas pembayaran dapat dipertimbangkan untuk memperoleh pembiayaan bergulir secara selektif. Bantuan barang, pelatihan pencatatan keuangan, pemasaran, serta evaluasi berkala perlu dirancang sebagai satu kesatuan, bukan sekadar kegiatan tambahan yang mudah diabaikan.

Keberhasilan pun tidak cukup diukur dari jumlah dana yang tersalur atau persentase pinjaman yang kembali. Ukuran yang lebih bermakna ialah apakah pendapatan penerima meningkat, usaha bertahan, aset produktif bertambah, dan ketergantungan terhadap bantuan berkurang.

Perbandingan antarskema harus mempertimbangkan kondisi awal penerima agar hasilnya adil. Jika pinjaman terbukti lebih baik bagi kelompok tertentu, gunakan bukti tersebut. Jika bantuan tanpa pengembalian lebih efektif bagi kelompok lain, jangan abaikan temuan itu.

Dana infak adalah amanah yang menuntut akuntabilitas administrasi sekaligus kemaslahatan sosial. Forum sinkronisasi seperti FGD 19 November semestinya tidak berhenti pada pertanyaan tentang bagaimana dana cepat dicairkan, tetapi juga menguji kepada siapa dana diberikan, melalui instrumen apa, dan perubahan apa yang dihasilkan. Dalam semangat muhasabah, kehati-hatian mengelola dana harus berjalan bersama keberanian memperbaiki kebijakan.

Pada akhirnya, Baitul Mal Aceh tidak harus membuktikan keberhasilannya dengan memperbanyak piutang. Yang perlu dibuktikan ialah semakin banyak masyarakat yang mampu berdiri di atas kaki sendiri. Infak yang produktif bukan selalu infak yang kembali ke kas sebagai angsuran, melainkan infak yang sungguh-sungguh mengangkat kesejahteraan dan martabat penerimanya.

Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis, bukan sikap resmi institusi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *