
Mantan Kombatan GAM Wilayah Samudera Pase. (Foto: Ist)
Banda Aceh | Fokusinspirasi.com – Menjelang peringatan 4 Desember 2026, mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Samudera Pase, Misbahuddin yang dikenal dengan nama Marcos, mengimbau seluruh pihak, khususnya aparat keamanan, agar mengedepankan pendekatan persuasif dan tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat Aceh, (16/11/26).
Ia menegaskan, momentum peringatan Milad GAM yang semakin dekat harus dijaga dalam suasana damai. Menurutnya, tidak boleh ada lagi masyarakat yang menjadi korban kekerasan, apalagi sampai mengalami pemukulan maupun penembakan sebagaimana peristiwa yang terjadi di Tiro, Kabupaten Pidie.
Dalam pernyataan tertulisnya, Misbahuddin mengajak aparat keamanan dan masyarakat untuk sama-sama menjaga stabilitas serta menghormati perdamaian Aceh yang telah dibangun melalui proses panjang.
“Menjelang 4 Desember 2026, mari kita sama-sama menjaga masyarakat Aceh. Jangan sampai ada lagi rakyat yang terluka, apalagi tertembak. Kita tidak ingin peristiwa seperti yang terjadi di Tiro, Pidie, kembali terulang dan menambah luka serta trauma masyarakat,” demikian pesan Misbahuddin.
Ia menjelaskan, aspirasi masyarakat Aceh terkait penggunaan simbol-simbol daerah, termasuk bendera, lambang, dan himne, menurutnya memiliki landasan dalam sejumlah dokumen dan regulasi yang menjadi bagian dari proses perdamaian Aceh.
Misbahuddin merujuk pada poin 1.1.5 Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang menyebutkan bahwa Aceh memiliki hak menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang, dan himne.
Selain itu, ia juga menunjuk Pasal 246 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) serta Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 sebagai dasar hukum yang menurut pandangannya mengatur keberadaan dan penggunaan bendera Aceh.
Menurut Misbahuddin, persoalan simbol daerah tersebut tidak semestinya terus menjadi sumber ketegangan antara masyarakat dan pemerintah. Ia menilai, penyelesaian berbagai agenda yang berkaitan dengan implementasi MoU Helsinki telah berlangsung terlalu lama.
Ia menyebut, masyarakat Aceh telah menunggu selama 21 tahun sejak penandatanganan kesepakatan damai pada 15 Agustus 2005. Padahal, menurutnya, sejumlah ketentuan dalam kesepakatan tersebut semestinya dapat dituntaskan dalam kurun waktu 18 bulan setelah MoU Helsinki ditandatangani.
“Ini bukan kesalahan rakyat Aceh yang terus menyuarakan haknya. Masyarakat sudah cukup bersabar selama 21 tahun. Yang menjadi persoalan adalah masih adanya hal-hal dalam kesepakatan damai yang belum diselesaikan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya penyelesaian sejumlah persoalan yang dinilainya belum tuntas dalam implementasi MoU Helsinki dan UUPA. Menurutnya, masyarakat Aceh tidak seharusnya terus berada dalam ketidakpastian ketika menyampaikan aspirasi yang mereka anggap sebagai bagian dari hak-hak yang telah disepakati dalam proses perdamaian.
Meski demikian, Misbahuddin menekankan bahwa penyampaian aspirasi harus tetap berlangsung dalam suasana damai. Ia berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan tuntutannya secara terbuka, termasuk kepada dunia internasional.
Ia menilai, ruang demokrasi harus tetap dihormati agar berbagai persoalan yang belum terselesaikan di Aceh dapat disuarakan tanpa harus memunculkan ketegangan maupun tindakan represif.
“Rakyat Aceh menuntut haknya dalam suasana damai. Jangan sampai masyarakat yang menyampaikan aspirasi justru mengalami kekerasan. Tidak boleh ada pemukulan, apalagi penembakan terhadap rakyat di masa damai. Mari kita hormati perdamaian Aceh,” tegasnya.
Sebagai mantan kombatan GAM, Misbahuddin menyebut dirinya lahir dari rakyat dan memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen, baik aparat keamanan, pemerintah maupun masyarakat, agar menempatkan perdamaian sebagai kepentingan bersama.
Ia berharap peringatan 4 Desember 2026 tidak diwarnai tindakan yang dapat mencederai hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan. Sebaliknya, momentum tersebut diharapkan menjadi kesempatan untuk memperlihatkan bahwa Aceh mampu menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan penyelesaian berbagai persoalan melalui jalur damai.
“Sebagai mantan kombatan GAM yang lahir dari rakyat untuk rakyat, saya mengimbau semua pihak agar tetap menjaga perdamaian. Berikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Jangan menambah trauma dan sakit hati rakyat Aceh dengan tindakan kekerasan,” pungkas Misbahuddin.