Aceh Utara | Fokusinspirasi.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menganggarkan anggaran senilai Rp2,3 Miliar untuk pengadaan mobil dinas baru Bupati. Anggaran tersebut tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Sekretariat Daerah Aceh Utara tahun anggaran 2025.
Selain pengadaan mobil dinas tersebut yang dikhususkan kepada Bupati Aceh Utara terpilih pada Pilkada 2024 lalu, terdapat juga paket belanja sewa kendaraan untuk keperluan para asisten dan SKPK dengan pagu anggaran Rp576 juta.
Pj Bupati Aceh Utara, Mahyuzar menjelaskan, bahwa anggaran pengadaan mobil dinas baru telah sesuai mekanisme dan melalui kesepakatan bersama antara DPRK dan Pemkab Aceh Utara serta disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2025.
“Anggaran ini direncanakan untuk mendukung operasional Bupati Aceh Utara terpilih setelah Pilkada 2024, bukan untuk kebutuhan operasional Pj Bupati. Pengadaan mobil dinas jenis jeep dipertimbangkan karena kondisi geografis Aceh Utara yang luas dan medannya cukup berat,” tutur Mahyuzar, Selasa, (14/1/25).
Mahyuzar mengatakan, meskipun mobil dinas saat ini masih dalam kondisi baik, kendaraan dinas wakil bupati sebelumnya sudah tidak layak pakai. Oleh karena itu, kendaraan yang dianggarkan juga akan berpengaruh dengan kebutuhan operasional wakil bupati yang akan dilantik nanti.
Dirinya juga mempertimbangkan, opsi sewa mobil dinas dibandingkan pengadaan unit baru. Menurutnya, sewa mobil dinas dapat memberikan sejumlah keuntungan, baik dari sisi keuangan maupun fleksibilitas pengelolaan aset daerah.
“Sewa kendaraan dinas biasanya lebih hemat dibandingkan pembelian unit baru, terutama jika kendaraan hanya digunakan selama masa jabatan tertentu. Selain itu, biaya perawatan, pajak, dan depresiasi nilai kendaraan menjadi tanggung jawab penyedia jasa,” jelasnya.
Lebih lanjut kata Mahyuzar, efisiensi anggaran sewa kendaraan memungkinkan penghematan biaya karena tidak memerlukan pengeluaran besar di awal, kemudian juga pengurangan beban operasional biaya perawatan dan perbaikan ditanggung oleh pihak penyedia, sehingga mengurangi beban operasional pemerintah daerah.
Selain itu, fleksibilitas pemerintah dapat menyewa kendaraan dengan spesifikasi terbaru sesuai kebutuhan tanpa harus khawatir dengan penurunan nilai aset, proses administrasi yang cepat pengadaan kendaraan melalui sistem sewa, memiliki proses administrasi yang lebih sederhana dibandingkan pengadaan unit baru.
Dia juga memastikan, bahwa setiap kebijakan pengadaan atau sewa kendaraan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Anggaran yang telah tersedia akan digunakan secara optimal untuk mendukung mobilitas dan kinerja pemerintah daerah, tanpa mengesampingkan prioritas pembangunan lain seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Sebagai langkah lanjutan, akan mengevaluasi masukan dari masyarakat dan pihak terkait untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Aceh Utara,” cetusnya.
