
Banda Aceh | Fokusinspirasi.com — Keputusan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengganti Sekda Aceh M. Nasir dinilai sebagai langkah untuk merespons aspirasi dan dinamika yang berkembang di DPRA.
Hubungan yang kurang harmonis antara Sekda dengan pimpinan DPRA selama beberapa waktu terakhir telah menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan agenda pemerintahan.
Padahal, Sekda memiliki posisi strategis, tidak hanya dalam mengoordinasikan SKPA, tetapi juga sebagai Ketua TAPA yang membutuhkan komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan DPRA.
Sejumlah persoalan, mulai dari penanganan pascabanjir hingga polemik kebijakan anggaran dan JKA, semakin menunjukkan pentingnya konsolidasi antara pemerintah dan legislatif.
Karena itu, pergantian Sekda dinilai sebagai momentum untuk memperbaiki komunikasi dan membangun kembali hubungan yang lebih harmonis antara Pemerintah Aceh dan DPRA.
“Ini bukan soal siapa menang atau kalah. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan berjalan efektif, komunikasi dengan DPRA membaik, dan seluruh energi diarahkan untuk kepentingan masyarakat Aceh,” ujar sumber yang memahami dinamika pemerintahan Aceh.
Dengan keputusan tersebut, Mualem diharapkan dapat segera memilih Sekda yang mampu menjadi penghubung yang kuat antara gubernur, SKPA, dan DPRA, sehingga agenda pemerintahan dapat berjalan lebih solid dan efektif.