Aceh Utara | Fokusinspirasi.com — Wacana pelibatan kantin sekolah sebagai salah satu alternatif titik dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu dikaji secara lebih matang. Alih-alih mempermudah pelaksanaan program, kebijakan tersebut dikhawatirkan justru menambah beban sekolah dan menggeser fokus utama lembaga pendidikan.
Tokoh pemuda Aceh Utara, Maman Abdurrahman, mengatakan sekolah seharusnya tetap berkonsentrasi pada fungsi utamanya, yakni memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik.
Menurutnya, apabila kantin sekolah ikut diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan MBG, akan muncul sejumlah pekerjaan tambahan yang berkaitan dengan penyediaan makanan, pengawasan bahan pangan, kebersihan, distribusi hingga pertanggungjawaban program.
Kondisi tersebut, kata Maman, berpotensi membuat pengelolaan pendidikan dan program pemenuhan gizi berjalan dalam satu ruang dengan tanggung jawab yang berbeda.
“Wacana ini perlu dikaji secara serius. Jangan sampai niatnya mempercepat pelaksanaan MBG, tetapi justru menambah beban sekolah dan mengganggu aktivitas belajar mengajar,” ujar Maman Abdurrahman, Jumat (11/9/2026).
Ia menilai persoalan MBG bukan hanya menyangkut bagaimana makanan sampai kepada siswa, tetapi juga memastikan makanan tersebut diproduksi dengan standar keamanan pangan, memiliki nilai gizi yang tepat, serta dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, Maman menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru mengalihkan fungsi dapur MBG ke lingkungan sekolah.
Menurutnya, pengelolaan sebaiknya tetap dilakukan melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memang dipersiapkan untuk menjalankan program tersebut dengan standar operasional yang telah ditetapkan.
“Kalau dapur SPPG memang sudah dibangun dengan standar dan mekanisme khusus, sebaiknya fungsi tersebut diperkuat, bukan justru membebankan tugas baru kepada sekolah,” tegasnya.
Maman juga mengingatkan agar keberadaan kantin sekolah tidak disamakan dengan dapur penyelenggara MBG. Kantin pada dasarnya merupakan fasilitas pendukung sekolah yang menyediakan makanan dan minuman bagi siswa, sementara MBG merupakan program pemerintah dengan tuntutan tata kelola, keamanan pangan, pengawasan dan akuntabilitas yang lebih kompleks.
Ia berharap setiap kebijakan terkait pelaksanaan MBG tetap menempatkan kepentingan siswa sebagai prioritas, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah.
