Risky Djum Adi Ingatkan Pemerintah: MBG Jangan Jadi Beban Sekolah

Risky Djum Adi, Tokoh Pemuda Lhokseumawe. (Foto: Ist)

Lhokseumawe | Fokusinspirasi.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah kembali menjadi sorotan. Program pemerintah yang bertujuan meningkatkan asupan gizi peserta didik tersebut dinilai patut diapresiasi, namun pemerintah diminta tidak hanya memikirkan makanan yang sampai ke meja siswa.

Mekanisme pelaksanaan hingga dampaknya terhadap proses belajar juga harus menjadi perhatian serius.
Tokoh muda Kota Lhokseumawe, Risky Djum Adi, mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan MBG tidak justru membuat sekolah kehilangan waktu efektif untuk pembelajaran.

Menurutnya, pembagian makanan, pengaturan antrean, waktu makan hingga pembersihan setelah makan membutuhkan sistem yang jelas. Jika tidak diatur dengan baik, kegiatan tersebut berpotensi menyita waktu belajar siswa sekaligus menambah pekerjaan guru dan tenaga kependidikan.

Baca Juga  Santri Aceh Dibekali Literasi Hukum & Keuangan Syariah

“Programnya baik, tetapi jangan sampai tujuan meningkatkan gizi justru mengorbankan proses belajar. Guru harus tetap fokus mendidik dan siswa tetap mendapatkan waktu belajar yang cukup,” ujarnya.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kualitas dan keamanan makanan. Ketika makanan diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah besar, pengawasan tidak boleh sebatas memastikan makanan tiba di sekolah.

Pemerintah harus memastikan bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan, distribusi hingga makanan dikonsumsi siswa benar-benar memenuhi standar keamanan pangan.

Risky menilai, pemerintah perlu turun lebih jauh dalam memastikan kesiapan sekolah sebelum program diterapkan secara penuh.
Sebab, setiap sekolah memiliki kondisi berbeda, baik dari sisi jumlah siswa, fasilitas, tenaga pendukung maupun ketersediaan ruang untuk kegiatan makan.

Baca Juga  DPD PAN Aceh Utara Buka Pendaftaran Calon Formatur Ketua, Ini Syarat dan Jadwalnya

Jangan sampai sekolah akhirnya harus mencari cara sendiri untuk mengatur distribusi makanan, sementara guru kembali dibebani pekerjaan tambahan di luar tugas mengajar.

Karena itu, pemerintah diminta menyusun mekanisme MBG yang tidak mengganggu jam pelajaran dan tidak membebani sekolah.
Program pemenuhan gizi seharusnya menjadi pendukung pendidikan, bukan malah menciptakan persoalan baru di ruang kelas.
Siswa memang membutuhkan makanan bergizi. Tetapi mereka juga membutuhkan guru yang fokus mengajar dan waktu belajar yang tidak terpotong.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *