Aceh Utara| Fokusinspirasi.com– Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Utara, Dr. A. Murtala, angkat bicara menanggapi isu keterlambatan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di wilayahnya.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul pemberitaan sejumlah media lokal, termasuk Waspada Medan, yang menyoroti persoalan tersebut.

Dalam pernyataan resminya, Jumat (18/4/2025), Dr. Murtala menjelaskan bahwa dirinya baru aktif kembali menjabat sebagai Sekda Aceh Utara sejak 21 Februari 2025, usai menyelesaikan tugas sebagai Penjabat (Pj) Bupati Aceh Jaya.

“Seharusnya TPP untuk ASN dan PPPK sudah bisa diproses sejak awal tahun, setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) disahkan. Apalagi jika anggarannya tidak termasuk dalam program efisiensi,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari sejumlah pihak, anggaran untuk TPP, Tunjangan Hari Raya (THR), dan gaji ke-13 tidak terkena kebijakan efisiensi. Oleh karena itu, lanjutnya, seharusnya tidak ada alasan kuat untuk terjadinya penundaan pembayaran.

“Kalau memang dana tersedia, kenapa sampai tertunda begitu lama? Ini menjadi indikator bahwa pelaksanaan tugas Sekda saat saya masih di Aceh Jaya tidak berjalan optimal,” tegasnya.

Pernyataan ini, menurut Murtala, bukan ditujukan untuk menyudutkan pihak manapun. Ia menekankan bahwa klarifikasi perlu disampaikan agar publik tidak mendapatkan informasi yang keliru dan bisa memahami duduk persoalan secara utuh.

“Kita perlu sampaikan fakta secara objektif agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat,” pungkasnya.

The post Keterlambatan TPP ASN di Aceh Utara, Ini Penjelasan Sekda A. Murtala appeared first on Fokus Inspirasi.

Lhokseumawe | Fokusinspirasi.com – Wali Kota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar, mengatakan bakal merotasi jabatan bagi aparatur sipil negara (ASN) di pemerintah setempat yang tidak disiplin.

Hal itu disampaikan dalam rapat evaluasi serta pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota menegaskan pentingnya peningkatan kedisiplinan di kalangan aparatur sipil negara (ASN) demi kelancaran pemerintahan dan pembangunan kota.

“Dalam bekerja saya tidak bisa sendiri. Saya mohon kepada bapak dan ibu sekalian untuk meningkatkan kedisiplinan. Jika tidak, maka bisa saja diberhentikan dari jabatan,” tutur Sayuti.

Menurutnya, ada dua pilihan dalam bekerja, yaitu mematuhi aturan kedisiplinan atau memilih untuk tidak menjalankannya. Konsekuensi dari ketidakdisiplinan adalah mutasi jabatan.

Ia menyebutkan, kepala bidang (Kabid) dan kepala bagian (Kabag) sangat mudah untuk dirotasi karena telah tersedia kandidat lain yang siap menggantikan. Oleh karena itu, ia meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk dapat mengatur bawahannya dengan baik.

Selain itu, Sayuti juga menekankan, langkah tegas ini diambil karena ia merasa memiliki tanggung jawab penuh dalam membangun Kota Lhokseumawe. Program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat harus dijalankan dengan baik dan apabila diabaikan, tentu merasa berdosa pada rakyat.

“Oleh sebab itu, pembenahan internal menjadi prioritas agar setiap OPD dapat bekerja secara harmonis. Jika dalam waktu satu minggu para pimpinan tidak mampu mengontrol bawahannya, maka mereka akan diganti,” ungkap Sayuti.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam evaluasi jabatan. Semua pejabat, tanpa memandang latar belakang asalnya, akan dinilai berdasarkan kinerja mereka. Tidak ada kepentingan primordial dalam kebijakannya, melainkan hanya fokus pada kemajuan Kota Lhokseumawe.

Selain itu, ia menegaskan bahwa dalam proses pemilihan kepala OPD, Kabid, dan Kabag, tidak ada praktik jual beli jabatan.

“Saya butuh pejabat yang bekerja dengan ikhlas membangun kota, bukan yang bekerja karena ada kepentingan finansial,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menyoroti kondisi wajah kota, terutama di sepanjang jalan protokol. Ia menyoroti penggunaan kanopi ruko yang menjorok ke depan, yang dapat mengganggu estetika dan kepentingan publik. Ia meminta agar pemilik usaha mematuhi aturan yang berlaku agar tata kota lebih tertata rapi.

Terkait Tunjangan Prestasi Kerja (TPP) ASN yang sempat tertunda selama dua bulan, Wali Kota memastikan bahwa tunjangan tersebut tetap akan diberikan. Saat ini, pemerintah kota sedang melakukan efisiensi anggaran. Namun, ia mengingatkan bahwa penerimaan TPP harus diiringi dengan kedisiplinan pegawai.

“Jika jam kerja dimulai pukul 08.00 WIB, maka semua pegawai harus hadir tepat waktu,” tutup Sayuti.

The post Wali Kota Lhokseumawe Ancam Rotasi Pejabat yang Tak Disiplin appeared first on Fokus Inspirasi.