(Dibalek Citra Komunikasi Kapitalisme-Greenwashing)
 
Kamaruddin Hasan*

“Selama bahasa demi pembangunan dan keuntungan terus mengalahkan suara bumi dan kemanusiaan, maka ekosida akan terus diproduksi dan dinormalisasi oleh bandit-bandit korporat ekosida melalui parktik-praktik komunikasi kapitalisme greenwashing”.
 
ACEH | Fokusinspirasi.com – Secara singkat kita pahami dulu apa itu; ekosida, korporat, Komunikasi Kapitalisme- Greenwashing.

Pertama; Ekosida merupakan perusakan skala besar dan sistematis terhadap ekosistem, ekologi vital, lingkungan hidup yang dilakukan secara ceroboh dan sengaja. Mengakibatkan kerusakan parah dan luas yang mengancam keberlanjutan kehidupan, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, berdampak rusaknya semua sendi kehidupan manusia.

Sering kali dilakukan oleh korporasi melalui eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, alih fungsi hutan dan lainnya. Walaupun sampai kini diupayakan untuk diakui sebagai kejahatan internasional.

Kedua; Korporat atau Corporate adalah badan usaha atau perusahaan besar yang didirikan oleh sekelompok orang, beroperasi secara terstruktur dengan dasar hukum yang jelas, serta bertujuan utama mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal dari pemilik, penjualan saham dan memiliki sistem kerja yang formal dan profesional.

Ketiga; Komunikasi Kapitalisme-Greenwashing merupakan kejahatan komunikasi yang sengaja dipoles. Bandit-bandit ekosida global tidak bekerja dengan kekerasan semata, namun bekerja dengan strategi komunikasi yang canggih, salah satunya dengan strategi greenwashing.

Praktik komunikasi dengan menampilkan citra ramah lingkungan untuk menutupi praktik perusakan. Misal dengan laporan keberlanjutan, program CSR, penanaman simbolik ribuan pohon, kampanye net zero sering kali lebih berfungsi sebagai manajemen citra ketimbang perubahan substantif.

Dalam kacamata komunikasi, greenwashing merupakan kebohongan yang dilembagakan bukan melalui dusta terang-terangan, tetapi melalui seleksi informasi dan manipulasi makna.

Masalahnya, greenwashing sering diterima dan direproduksi oleh media. Media tidak selalu berbohong, tetapi sering kali terjebak dalam logika akses, iklan dan kepentingan modal. Akibatnya, suara rakyat, korban, aktivis lingkungan kalah nyaring dibandingkan rilis pers korporasi.

Ekosida bukan hanya soal rusaknya alam, tetapi juga rusaknya komunikasi kemanusiaan. Rakyat terdampak sering tidak memiliki ruang bicara yang setara. Ketika melawan, suaranya dicap emosional, tidak ilmiah atau menghambat pembangunan.

Dalam situasi inilah hadir kekerasan simbolik, ketika bahasa, regulasi dan wacana digunakan untuk membungkam.

Data AMDAL sulit diakses, proses konsultasi publik bersifat formalitas dan kearifan lokal, pengetahuan lokal dianggap tidak relevan dibandingkan kajian teknokratis.

Bahkan rakyat-korban mengalami penghapusan ganda; sebagai korban ekologis dan sebagai subjek komunikasi. Korban kehilangan tanah, sekaligus kehilangan suara.

Ekosida global tidak selalu datang dengan suara ledakan, sering hadir dalam bentuk yang lebih sunyi dengan laporan keberlanjutan, iklan hijau dan etalase supermarket yang rapi.

Di balik bahasa ramah lingkungan itu, beroperasi bandit-bandit ekosida korporat global perusahaan raksasa yang merusak ekosistem, sambil memoles citra melalui komunikasi kapitalisme dan greenwashing.

Ekosida sebagai proyek terstruktur kapitalisme dunia, ekosida hari ini bukan lagi praktik tersembunyi di pinggiran dunia. Hadir sebagai proyek global yang terorganisir, dijalankan oleh segelintir korporasi raksasa lintas negara, didukung oleh lembaga keuangan internasional dan dinormalisasi melalui bahasa pembangunan.

Berbagai laporan ilmiah dan investigasi global menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem berskala planet tidak terjadi secara acak, melainkan terkonsentrasi pada aktor-aktor ekonomi tertentu.

Berbagai riset internasional, seperti yang dilakukan oleh studi emisi historis perusahaan energi fosil, dikutip luas dalam laporan ilmiah dan media internasional (Nature Climate Change, Carbon Majors Report). Menunjukkan bahwa krisis iklim dan kehancuran ekosistem dunia tidak disebabkan oleh umat manusia secara umum, melainkan oleh segelintir korporasi besar.

Laporan ilmiah yang banyak dirujuk menyebutkan bahwa kurang lebih 20 perusahaan energi fosil bertanggung jawab atas porsi signifikan emisi karbon historis dunia, emisi yang memicu banjir, longsor, kekeringan dan gelombang panas ekstrem di berbagai belahan bumi.

Sebut saja, perusahaan seperti Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, dan Gazprom tercatat sebagai kontributor terbesar emisi karbon historis sejak revolusi industri.

Studi lain mengaitkan langsung emisi perusahaan-perusahaan minyak dan gas besar dengan peningkatan gelombang panas ekstrem, banjir, kekeringan dan kematian manusia. Bahwa, kerusakan ekologi tidak lagi bersifat abstrak, tetapi berwujud penderitaan manusia yang konkret.

Ekosida juga bekerja melalui rantai pasok global, investigasi Greenpeace dan lembaga lingkungan internasional menunjukkan bahwa industri kelapa sawit, kedelai, daging dan pulp & paper berkontribusi besar terhadap deforestasi tropis, terutama di Indonesia, Brasil, dan Afrika Tengah.

Perusahaan perdagangan komoditas raksasa seperti Wilmar, Cargill, dan JBS, serta jaringan pemasok yang terhubung dengan merek global produk konsumen, berulang kali dikaitkan dengan perusakan hutan, konflik lahan dan degradasi ekosistem. Ironisnya, produk-produk hasil ekosida ini hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat global, disinilah komunikasi kapitalisme-greenwashing bekerja, kejahatan ekologis disembunyikan di balik kemasan konsumsi.

Studi lain dari Global Environmental Change menemukan bahwa dari lebih dari 5.500 perusahaan yang dianalisis di Environmental Justice Atlas, 104 di antaranya terlibat dalam sekitar 20% dari total konflik lingkungan dan sosial global.

Perusahaan-perusahaan ini disebut superconflictive karena terhubung dengan konflik berulang akibat operasi extractive industries dan proyek infrastruktur yang sering menabrak hak rakyat dan kekayaan ekosistem.

Mayoritas perusahaan merupakan multinasional dari negara maju Global North, sementara dampak kerusakan paling terasa di Global South negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin mencerminkan asimetri kekuasaan ekonomi dan lingkungan.

Artinya kerusakan iklim dan ekosistem dunia sangat terkonsentrasi pada segelintir aktor korporasi besar, terutama di sektor energi fosil, tambang, agribisnis dan kehutanan.

Kurang dari dua lusin perusahaan energi fosil tercatat sebagai mendorong pemanasan global, cuaca ekstrem dan bencana ekologis. Namun, di ruang publik, perusahaan-perusahaan itu jarang disebut sebagai pelaku kejahatan. Mereka hadir sebagai sponsor konferensi iklim, mitra transisi energi dan pelopor pembangunan berkelanjutan.

Ekosida pun tidak pernah disebut sebagai kejahatan, melainkan sebagai dampak Pembangunan, hadir sebagai sponsor konferensi iklim, mitra transisi energi dan pengusung masa depan hijau.

Bahasa yang digunakan selalu optimistis. Kerusakan disebut tantangan. Eksploitasi disebut optimalisasi. Ekosida direduksi menjadi dampak yang dapat dikelola. Tentu bahasa ini bukan kebetulan, namun sebagai strategi.

Di sinilah kejahatan dipoles lewat komunikasi kapitalisme–greenwashing, laporan Greenpeace International, Investigations on Global Commodity Supply Chains, menggambarkan ekosida global tidak hanya terjadi di lokasi tambang dan ladang minyak.

Namun bersembunyi di balik rak supermarket dunia. Produk-produk yang tampak biasa; sabun, cokelat, makanan olahan, kosmetik, kertas, hingga bahan bakar, dan lainnya sering terhubung dengan rantai pasok yang menghancurkan hutan tropis dan ruang hidup rakyat, pengetahuan lokal, adat budaya dan kearifan lokal.

Industri kelapa sawit global sebagai contoh paling nyata, berbagai investigasi organisasi lingkungan, seperti laporan Greenpeace Indonesia & Friends of the Earth, deforestasi sawit dan rantai pasok global, menunjukkan bahwa ekspansi sawit telah mendorong deforestasi besar-besaran di Indonesia.

Nama-nama perusahaan dagang komoditas dan merek global berulang kali muncul dalam laporan tersebut, walau mereka mengklaim komitmen nol deforestasi.

Hutan ditebang di Aceh dan Sumatera, tetapi produknya dipasarkan di Eropa dan Amerika dengan label berkelanjutan.

Investigasi Greenpeace pernah memaparkan bahwa rantai pasokan minyak sawit global berkontribusi besar terhadap deforestasi besar-besaran di Indonesia.

Perusahaan seperti Wilmar International disebut masih terlibat dalam perusakan hutan dan konflik lahan, sementara merek-merek global seperti Unilever, Nestlé, Colgate-Palmolive, PepsiCo, dan Mondelez terhubung ke pemasok yang merusak hutan tropis demi minyak sawit meskipun secara publik mengklaim praktik yang bersih.

Memperlihatkan bagaimana produk sehari-hari dipasok melalui jaringan yang merepresentasikan ekosida tersembunyi di balik rak supermarket
Di Aceh dan Sumatra, pola ini terasa nyata, alih fungsi hutan untuk sawit dan tambang mengubah daerah tangkapan air.

Sungai menyempit, tanah kehilangan daya serap. Ketika hujan lebat datang, banjir dan longsor menjadi keniscayaan.

Namun dalam komunikasi resmi, peristiwa itu kembali disebut sebagai bencana alam, bukan sebagai akibat kebijakan tata ruang dan ekonomi ekstraktif. Bahasa ini tidak netral, namun bekerja sebagai alat pembebasan tanggung jawab.

Dengan menyebut banjir sebagai takdir alam, keterlibatan korporasi dan negara menguap dari percakapan publik.

Terkadang yang tersisa hanya empati sesaat, bantuan darurat, lalu lupa.

Termasuk peran lembaga keuangan global memperparah keadaan, laporan koalisi organisasi masyarakat sipil internasional; Koalisi NGO Internasional (Rainforest Action Network, BankTrack, dan lain-lain), bahwa pendanaan bank terhadap sektor perusak hutan pasca-perjanjian Paris mencatat bahwa triliunan dolar dana bank dan investor terus mengalir ke sektor-sektor berisiko tinggi terhadap hutan dan ekosistem, termasuk sawit, tambang dan energi fosil. Ironisnya tentu, lembaga yang sama, aktif mempromosikan kebijakan ESG (Environmental, Social, Governance) dan investasi hijau.

Diantaranya tercakup grup besar seperti JBS (Brasil), Cargill (AS), serta grup bisnis yang terlibat aktivitas di Indonesia; Royal Golden Eagle dan Sinarmas.

Menunjukkan bahwa dana investasi institusional sering mendukung aktivitas yang mempercepat deforestasi, degradasi lahan dan konflik agrarian, meskipun secara resmi juga mempublikasikan kebijakan ramah lingkungan.

Tentu, tidak ada ekosida tanpa modal, perspektif komunikasi politik ekonomi, bank dan investor berperan sebagai aktor ekosida yang tidak terlihat, karena jarang muncul di garis depan konflik lingkungan, tetapi menentukan arah pembangunan melalui keputusan pendanaan.

Bank dan lembaga keuangan global bekerja sebagai pendana senyap ekosida.

Beginilah wajah ekosida yang dilegalkan, ekosida tidak bekerja di ruang gelap, tetapi di ruang terang; laporan tahunan, iklan televisi, media baru, media sosial dan rak-rak ritel global.

Rakyat sebagai Konsumen hanya melihat produk akhir, seperti hilangnya hutan, sungai tercemar dan lainnya, sedangkan rakyat, komunitas adat kehilangan ruang hidup.

Dalam perspektif komunikasi kritis, hal ini merupakan kekerasan simbolik dan wacana. Korporasi tidak membantah kerusakan ekologis; mereka cukup memastikan bahwa kerusakan itu tidak pernah dikaitkan langsung dengannya.

Media, sadar atau tidak, sering ikut mereproduksi narasi ini melalui rilis pers dan jargon pembangunan.

Tentu, musibah Aceh dan Sumatra bukan sekadar peristiwa alam, merupakan pesan yang terus diabaikan. Pesan tentang ekosistem yang runtuh, tata ruang yang rusak dan sistem ekonomi yang menormalisasi kehancuran.

Pertambangan misalnya, sering dikomunikasikan sebagai motor pembangunan daerah, tetapi kenyataannya meninggalkan lanskap rusak, pencemaran sungai dan konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal.

Sekali lagi, bahasa pembangunan berfungsi sebagai alat normalisasi kehancuran. Namun, seperti biasa, pesan itu segera diredam oleh bahasa resmi; curah hujan tinggi, cuaca ekstrem, anomali iklim.

Semua terdengar netral, tidak ada pelaku, tidak ada penanggung jawab dan disinilah komunikasi bekerja sebagai alat kekuasaan.

Aceh–Sumatra bukan pengecualian, karena bagian dari pola ekosida global, hilangnya Gampong-Gampong dan nyawa di Aceh-Sumatera hari ini sebagai dampak dari keputusan ekonomi yang dibuat jauh dari sana; di ruang rapat korporasi dan pasar global.

Namun selama bahasa pembangunan dan keuntungan terus mendominasi, ekosida akan tetap dipahami sebagai nasib bukan kejahatan.

Korporasi ekosida global memahami satu hal bahwa persepsi rakyat lebih menentukan daripada fakta ekologis.

Sehingga, alih-alih menghentikan praktik destruktif, malah membangun narasi hijau.

Laporan keberlanjutan dicetak tebal. Iklan bertema alam diperbanyak. Istilah net zero, ESG dan responsible sourcing diulang tanpa henti. Inilah strategi greenwashing praktik komunikasi yang memoles citra, bukan mengubah perilaku.

Kerusakan tetap berjalan, tetapi bahasa yang digunakan berubah. Deforestasi disebut alih fungsi lahan. Pencemaran air disebut insiden operasional. Penggusuran masyarakat adat disebut relokasi.

Kejahatan tidak dihapus, hanya disamarkan oleh istilah teknokratis. Pada saat itulah bandit-bandit ekosida yang berantai; lokal, regional, nasional dan global paling berbahaya; merusak sambil terus berbicara atas nama masa depan.

Ekosida merupakan kejahatan bandit-bandit yang dikomunikasikan, dari berbagai data global tersebut, jelas bahwa bandit-bandit ekosida korporat global tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengendalikan cara kerusakan itu dikomunikasi untuk dipahami.

Tidak sekadar mengeksploitasi sumber daya, tetapi juga mengelola narasi, membingkai kehancuran sebagai pembangunan dan menggeser kesalahan ke alam, cuaca bahkan ke rakyat itu sendiri.

Aceh–Sumatra, Amazon, Afrika, dan wilayah lain di Global South hanyalah panggung penderitaan dari sistem yang sama, diproduksi oleh bandit-bandit korporat ekosida.

Selama bahasa demi pembangunan dan keuntungan terus mengalahkan suara bumi dan kemanusiaan, maka ekosida akan terus diproduksi dan dinormalisasi oleh bandit-bandit korporat ekosida melalui parktik-praktik komunikasi kapitalisme greenwashing.

*Akademisi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Malikussaleh

The post BANDIT-BANDIT KORPORAT EKOSIDA GLOBAL appeared first on Fokus Inspirasi.

Banda Aceh | Fokusinspirasi.com — Universitas Syiah Kuala (USK) menyalurkan sebanyak 3.500 paket snack bergizi kepada anak-anak korban bencana di sejumlah wilayah terdampak di Aceh. Bantuan ini diberikan dalam rangka kegiatan Pembelajaran Darurat dan Dukungan Psikososial, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan gizi sekaligus pemulihan mental anak pascabencana.

Distribusi dilakukan di tiga kabupaten, yakni Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang, dengan menyasar anak-anak yang terdampak langsung bencana alam.

Selain mendukung ketahanan gizi, kegiatan ini juga dirancang untuk menciptakan ruang aman dan ramah anak melalui aktivitas belajar dan bermain.

Paket snack bergizi tersebut berisi berbagai makanan sehat, di antaranya Biscatur, biskuit inovatif berbahan cangkang telur sebagai sumber kalsium hasil karya mahasiswa USK.

Selain itu, paket juga dilengkapi biskuit, kacang atau sereal, kurma, madu, serta vitamin guna membantu memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi anak-anak di tengah keterbatasan akses pangan pascabencana.

Seluruh snack dibagikan bersamaan dengan kegiatan edukatif dan rekreatif, seperti belajar kelompok, bermain, dan bercerita.

Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keceriaan anak-anak sekaligus mendukung pemulihan psikososial mereka.

Di Kabupaten Bireuen, kegiatan pembelajaran darurat dan dukungan psikososial dilaksanakan di lima desa, yakni Lhoknga, Kulu, Blang Panjoe, Blang Panjoe Peusangan, dan Pante Lhong, yang tersebar di Kecamatan Kuta Blang dan Peusangan.

Kegiatan dipusatkan di Posko Blang Panjoe Peusangan dan Posko Kuta Blang.
Sementara di Kabupaten Pidie Jaya, kegiatan berlangsung di SD Negeri 2 Meureudu dan SMP Negeri 1 Meureudu, dengan melibatkan anak-anak dari Gampong Mesjid, Kecamatan Meureudu.

Adapun di Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan dilaksanakan di Desa Kota Lintang, Kecamatan Kota Kualasimpang.

Ketua Program PKM Tanggap Darurat Bencana USK, Dr. Rina Suryani Oktari, S.Kep., M.Si., FRSPH, mengatakan bahwa pemenuhan gizi merupakan bagian penting dari pemulihan holistik anak pascabencana.

“Dalam situasi darurat, anak-anak tidak hanya membutuhkan ruang belajar dan dukungan psikososial, tetapi juga asupan gizi yang memadai. Melalui Program SAHABAT, kami berupaya memastikan kebutuhan dasar anak terpenuhi secara bersamaan dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ruliani, S.Pd., M.Pd., selaku Penanggung Jawab Distribusi Snack Bergizi. Menurutnya, distribusi snack dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan ramah anak agar manfaatnya lebih optimal.

“Snack bergizi kami bagikan langsung saat kegiatan pembelajaran darurat dan dukungan psikososial. Anak-anak bisa menikmati makanan sehat sambil belajar dan bermain. Kami berharap ini dapat menjaga energi, semangat, dan keceriaan mereka di tengah kondisi yang tidak mudah,” jelasnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Tanggap Darurat Bencana yang didukung oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Program tersebut mengusung judul “Program SAHABAT: Pendidikan Darurat, Kesiapsiagaan, Pendampingan Psikososial, dan Logistik Bergizi bagi Anak di Wilayah Terdampak Siklon Tropis Senyar Tahun 2025 di Provinsi Aceh.”

Melalui program ini, USK menegaskan komitmennya dalam menghadirkan respons kemanusiaan yang holistik dan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan pendidikan darurat, pemulihan psikososial, pemenuhan gizi anak, serta inovasi mahasiswa demi memastikan hak-hak dasar anak korban bencana tetap terpenuhi.

The post USK Perkuat Pemulihan Anak Pascabencana Aceh Lewat Bantuan Gizi dan Dukungan Psikososial appeared first on Fokus Inspirasi.

Kamaruddin Hasan*

“Aceh hari ini berada di persimpangan, apakah memilih mendengar suara alam dan menata ulang cara hidup, atau terus menunda hingga kesabaran alam benar-benar habis? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan bukan hanya masa depan Aceh, tetapi juga martabat manusia yang mengaku beriman, berakal dan beradab”.

Lhokseumawe | Fokusinspirasi.com – Aceh hari ini seperti ruang sunyi yang sedang ditegur alamnya sendiri. Banjir datang hampir tiap tahun, longsor menyapu lereng-lereng gunung, sungai meluap tanpa ampun, hutan menipis dan laut perlahan kehilangan keseimbangannya.

Semua terjadi berulang, seolah alam sedang berkata dengan suara yang semakin keras; “Aku sudah lelah dan muak.” Kita saja tidak mendengar, tidak mau mendengar, menyepelekan atau bahkan mengabaikannya.

Aceh yang selama berabad-abad dikenal sebagai serambi mekkah, tanah iman, tawakkal, tanah perlawanan. Negeri para ulama, negeri para syuhada, negeri darussalam, negeri syariat, negeri Iskandar Muda, sebagai bansa teuleubeh ateuh roung donya.

Negeri yang paling sering berbicara tentang iman, syariat dan moralitas.
Namun dalam praktik pengelolaan lingkungan alam, sering kali nilai spiritual terpisah dari kebijakan pembangunan.

Sangat baik rajin membangun masjid, tetapi abai menjaga alam hutan, itu tidak baik. Fasih berbicara tentang halal-haram, tapi lupa bahwa merusak lingkungan alam sama dengan dosa sosial.

Aceh sama sekali tidak kekurangan nilai dan simbol negeri syariat, tetapi kehilangan etika ekologis tauhid, yang seharusnya manusia sebagai khalifah dimuka bumi raḥmatan lil-‘ālamīn rahmat bagi alam semesta, bukan kerakusan atas bumi.

Kini Aceh berdiri di ujung kesabaran alam. Bukan karena takdir semata, melainkan karena akumulasi kesalahan manusia yang terlalu lama diabaikan, dibenarkan, bahkan dinormalisasi atas nama pembangunan dan mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi. Padahal pendekatan ekonomi ekstraksi; paling primitive, kuno, bodoh, tolol alias ngeet.

Akhirnya Aceh kembali tenggelam; sungai meluap, tanah longsor, rumah-rumah rakyat hilang entah kemana. Gampong banyak hilang ditelan banjir, lumpur dan kayu-kayu gelondongan yang berserakan di mana-mana, bahkan ratusan meninggal dunia. Sawah, tambak, ternak, rumah, harta benda, tempat usaha, keude, pasar tengelam diterjang banjir, lumpur dan kayu-kayu gelondongan.

Setiap musim hujan kini selain pertanda berkah, juga menghadirkan kecemasan yang berulang dan mendalam. Bahkan bagi banyak warga di gampong-gampong, hujan tidak lagi dinanti, namun mulai ditakuti.

Alam Aceh seolah sedang berbicara, mula-mula pelan, kini semakin keras. Lihat saja, dalam satu dekade terakhir, Aceh mengalami peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan longsor.

Fenomena ini tidak lagi dapat dipahami sebagai kejadian alam semata, melainkan sebagai akumulasi kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.

Bencana hadir terlalu sering, terlalu dekat, dan terlalu merata. Seolah alam sedang berada di ujung kesabarannya.
Secara ilmiah, bencana ekologis bukanlah peristiwa tunggal. Bencana ini mata rantai sebab-akibat.

Data kebencanaan menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi banjir dan longsor di Aceh berkorelasi kuat dengan deforestasi, alih fungsi lahan, tambang terbuka, perkebunan skala besar dan tata ruang yang abai daya dukung lingkungan.

Hutan Aceh yang seharusnya menjadi benteng ekologis Sumatera, perlahan terkoyak, daerah tangkapan air rusak, Sungai-sungai kehilangan sempadan alaminya. Gunung dilukai oleh galian-galian tambang dan deforestasi. Ketika hujan turun, air tidak lagi diserap, tetapi dilepaskan dengan kemarahan yang meluluhlantakan semua yang menghadangnya.

Secara sains lingkungan, realitas ini bukan fenomena misterius, tapi hukum alam membuktikannya.

Aceh bukan negeri yang asing dengan musibah, sejarah panjangnya dipenuhi berbagai ujian cobaan, sebut saja; perang kolonial, konflik bersenjata, gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor. Namun yang terjadi hari ini terasa berbeda. Jika dulu bencana hadir sebagai peristiwa besar yang jarang, kini mulai menjelma rutinitas tahunan.

Dari wilayah pesisir hingga pedalaman, dari daerah aliran sungai hingga lereng pegunungan, ancaman datang berulang dan sering kali dengan dampak yang sama; kehilangan nyawa, kerugian, trauma dan ketidakpastian.

Musibah banjir dan longsor bukan sekadar kehendak langit, Alam tidak pernah murka. hanya bereaksi saja. Hutan yang gundul, dialih fungsikan, sungai yang disempitkan, gunung yang dilukai dan rawa yang ditimbun contoh luka-luka ekologis yang pelan-pelan berubah menjadi bencana, air tidak lagi diserap tanah dan vegetasi, namun dilepaskan sekaligus ke permukiman.

Aceh sesungguhnya memiliki modal ekologis yang besar. Sebagai provinsi dengan salah satu tutupan hutan terluas di Sumatra, Aceh seharusnya memiliki ketahanan lingkungan yang lebih baik.

Namun alih fungsi lahan, pembukaan hutan, aktivitas ekstraktif, serta tata ruang yang lemah telah menggerus fungsi ekologis tersebut.

Ketika hujan ekstrem datang yang kini makin sering akibat perubahan iklim bencana menjadi keniscayaan, bukan kejutan.

Maka dalam hal ini, sangat diutamakan kejujuran kolektif, mendengar hati nurani, kembali ke fitrah sebagai khalifah, adanya keseimbangan antara kecerdasan intelektual/pengetahuan, spiritualitas dan emosional.

Sehingga kalau ada yang menyebut bencana sebagai takdir tanpa evaluasi kebijakan manusia adalah bentuk pengingkaran terhadap ilmu pengetahuan sekaligus moralitas, etika public dan etika ekologis tauhid.

Allah SWT, telah mengingatkan: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.”. Ayat ini secara eksplisit mengaitkan kerusakan alam dengan perbuatan manusia.

Dalam perspektif modern, pesan ini sejalan dengan pendekatan ekologi yang menempatkan krisis lingkungan sebagai hasil interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Ayat tersebut bukan sekadar nasihat dan pedoman spiritual, melainkan cermin etika ekologis.

Namun dalam praktik, sering kali menempatkan bencana semata sebagai ujian Allah. Perspektif ini sah secara teologis, tetapi menjadi berbahaya jika menutup evaluasi kebijakan manusia.

Dalam etika Islam sendiri, manusia ditempatkan sebagai khalifah penjaga bumi, bukan penguasa yang bebas mengeksploitasi. Menjadi khalifah berarti bertanggung jawab, menahan diri dan menjaga keseimbangan. Ketika izin mudah dikeluarkan, ketika tata ruang diabaikan, ketika kepentingan jangka pendek mengalahkan keselamatan jangka panjang, maka yang terjadi bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kegagalan moral.

Alam Aceh tidak butuh pidato panjang, yang dibutuhkan keputusan berani, keputusan yang berpihak pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan hidup.Tentu, kritik ini bukan penolakan terhadap pembangunan, Aceh membutuhkan pembangunan, tentu pembangunan berpusat pada manusia (people centerd development).

Pembangunan tanpa berpusat manusia, tanpa etika lingkungan hanya akan memindahkan risiko ke rakyat dan generasi mendatang.

Aceh sangat membutuhkan pergeseran paradigma, dari pembangunan eksploitatif, ekonomi ekstraksi. Menuju pembangunan berkelanjutan berbasis moralitas dan etika.

Integrasi sains lingkungan, kebijakan publik, kearifan lokal dan nilai keagamaan bukan sekadar wacana moral, melainkan keharusan strategis untuk mengurangi risiko bencana dan konflik sosial di masa depan.

Aceh sesungguhnya ada solusi di depan mata, sebagai jalan pulang dengan menyatukan Iman, Ilmu dan Alam, yaitu warisan kearifan lokal Aceh yang kuat, hukum adat, sistem pengelolaan berbasis komunitas yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan hidup. Nilai-nilai ini perlu dihidupkan dan diperkuat kembali, bukan sebagai romantisme masa lalu, tetapi sebagai solusi kontekstual masa depan.

Di saat yang sama, kebijakan harus berbasis data dan ilmu pengetahuan. Perencanaan tata ruang, pengelolaan daerah aliran sungai dan perlindungan kawasan hutan harus menjadi prioritas. Tanpa itu, doa dan teknologi akan sama-sama kehilangan daya guna. Di sinilah nilai-nilai agama menemukan makna publiknya. Agama bukan sekadar ritual, tetapi etika hidup bersama, dengan sesama manusia dan dengan alam.

Ketika iman mendorong kebijakan yang adil dan ilmu pengetahuan menuntun praktik yang tepat, maka pembangunan tidak lagi menjadi ancaman bagi lingkungan.

Sebelum kesabaran alam benar-benar habis, selalu ada kesempatan untuk berubah sebelum penyesalan datang tanpa jeda. Jika hutan terus menyusut, banjir akan menjadi rutinitas. Jika alam runtuh, iman kehilangan rumahnya. Pada tahap tersebut, yang tersisa bukan lagi perdebatan kebijakan, melainkan penyesalan kolektif.

Aceh hari ini berada di persimpangan, apakah memilih mendengar suara alam dan menata ulang cara hidup, atau terus menunda hingga kesabaran alam benar-benar habis? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan bukan hanya masa depan Aceh, tetapi juga martabat manusia yang mengaku beriman, berakal dan beradab.

*Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unimal

The post ACEH DI UJUNG KESABARAN ALAM appeared first on Fokus Inspirasi.

Banda Aceh | Fokusinspirasi.com – Insiden perampasan dan penghapusan karya jurnalistik terhadap wartawan KompasTV di Aceh oleh sejumlah anggota TNI berakhir damai. KompasTV menerima permohonan maaf yang disampaikan TNI Angkatan Darat (AD) terkait peristiwa tersebut.

Pemimpin Redaksi Kompas TV Yogi Nugraha menyatakan bahwa masalah ini telah tuntas setelah adanya iktikad baik dan permintaan maaf dari TNI AD.

“Tentu insiden ini tidak baik, tapi kami redaksi Kompas TV melihat ini sudah selesai karena pihak Dispenad sudah datang dan menyampaikan permohonan maaf. Kami tentu menerima iktikad baik ini,” ujar Yogi Nugraha pada Sabtu (13/12/2025).

Menurut Yogi, hubungan antara media dan TNI harus dipandang sebagai kemitraan. Dia menekankan pentingnya kolaborasi antara kedua pihak demi kepentingan bangsa.

“Pada dasarnya media dan TNI adalah mitra dan harus berkolaborasi untuk Indonesia,” tegasnya.

Yogi berharap penyelesaian ini menjadi pembelajaran berharga agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang, serta kedua belah pihak dapat saling menghormati tugas masing-masing.

“Saya kira ini baik untuk ke depannya. Semoga insiden seperti ini tidak terjadi dan kita bisa saling menghormati tugas masing-masing,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Iskandar Muda Kolonel Mustafa Kamal menerima masukan dan menjadikan kasus ini sebagai bahan evaluasi.

“ini menjadi bahan evaluasi dan masukan sangat beharga bagi kami, mohon maaf apabila masih ada anggota kami yang bersikap kurang baik,” katanya.

Mustafa juga menyampaikan harapannya agar ke depan, para prajurit di lapangan dapat lebih mengerti dan memahami akan tugas jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang.

“Semoga ke depan para prajurit pelaku di lapangan lebih mengerti dan memahami akan tugas jurnalistik,” jelas Mustafa.

Penyelesaian ini diharapkan memperkuat sinergi dan pemahaman antara institusi pers dan militer dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Artikel dikutip dari : Kompas.tv

The post Kompas TV Bisa Menerima Penjelasan TNI AD, Anggap Persoalan Sudah Selesai appeared first on Fokus Inspirasi.

Banda Aceh | Fokusinspirasi.com –Jurnalis di Aceh mengalami perampasan alat kerja serta penghapusan karya jurnalistik yang diwarnai oleh intimidasi. Perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan terhadap jurnalis tersebut dilakukan oleh sejumlah aparat keamanan dari kalangan TNI yang berada di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam di Lanud Sultan Iskandar Muda sebagai pangkalan operasi jajaran Koopsau I, pada Kamis, 11 Desember 2025.

Kekerasan terhadap jurnalis ini dialami oleh Davi Abdullah, yang merupakan jurnalis Kompas TV Aceh. Berdasarkan keterangan dari Davi, peristiwa yang dialaminya berawal ketika ia dan rekan kerjanya sedang bersiap-siap untuk menggelar siaran langsung pada pukul 10.05 WIB. Selaku yang bertanggung jawab atas kebutuhan visual dari siaran langsung tersebut, Davi pun segera melakukan pengambilan gambar dengan cara menyoroti area atau aktivitas yang sedang berlangsung di sekitaran Lanud SIM.

Sewaktu sedang melakukan pengambilan gambar, sejumlah orang tampak turun dari sebuah mobil dengan membawa koper. Beberapa orang di antaranya mengenakan baju yang menurut Davi memiliki emblem bendera Malaysia.

Davi yang awalnya cukup berjarak dengan rombongan tersebut pun memutuskan untuk mendekat agar visual yang didapatnya terasa lebih jelas. Saat itu, sejumlah anggota TNI bersama orang yang mengaku intelijen datang menghampiri warga negara asing (WNA) yang sedang direkam oleh Davi.

Mereka sempat bersitegang dengan rombongan tersebut yang menurut Davi berkaitan dengan dokumen resmi perihal kedatangan para WNA tersebut. Di dalam rombongan terdapat tiga orang yang mengaku staf khusus gubernur, yang berusaha menjelaskan bahwa rombongan WNA tersebut bertujuan ke Aceh Tamiang bersama iring-iringan Gubernur Aceh untuk membantu penyintas banjir yang terdapat di sana.

Namun, oleh seorang anggota TNI yang oleh Davi dikenali sebagai Aster Kasdam IM, Kolonel Inf Fransisco, rombongan tersebut diminta untuk meninggalkan lokasi. Davi merekam semua itu melalui kamera handphone miliknya.

Saat itu, mengetahui Davi merekam semua kejadian tersebut, seorang anggota TNI AU menyamperi Davi lalu memintanya untuk menghapus rekaman yang diambil tadi. Davi serta-merta menolak dan menjelaskan bahwa apa yang dilakukannya merupakan ruang lingkup dari kerja-kerja jurnalistik yang diembannya selaku jurnalis.

Menurut Davi, saat itu seorang anggota TNI lainnya berusaha memotret dirinya serta kartu tanda pengenal yang dikenakan olehnya. Disusul oleh seorang anggota TNI lainnya yang sempat melontarkan kalimat bernada hardikan, tetapi Davi tetap berkeras dan tak mengindahkan permintaan untuk menghapus rekaman dari handphone-nya.

Merasa semakin terpojok, Davi saat itu berjanji bahwa rekaman tadi tidak akan ditayangkan dan akan disimpan sebagai dokumen pribadi. Davi pun berusaha menghindari kumpulan anggota TNI yang menekannya tadi, melipir ke tempat di mana rekan-rekan satu kantornya berada dan mulai membahas terkait siaran langsung yang terancam batal dikarenakan insiden barusan.

Sesaat kemudian, Aster Kasdam IM, Kolonel Inf Fransisco bersama beberapa tentara lainnya datang menghampiri dan kembali meminta Davi untuk menghapus rekamannya. Fransisco melontarkan kalimat intimidatif, mengancam akan ‘memecahkan’ handphone Davi, bahkan tak memedulikan penjelasan Davi perihal tugasnya sebagai jurnalis yang secara hukum dilindungi oleh konstitusi.

Fransisco dengan angkuh dan kasarnya menyatakan bahwa Lanud SIM adalah wilayah kekuasaannya, dan jika tidak terima maka jangan ke tempat itu. Handphone tadi dirampas dari tangan Davi lalu diserahkan kepada salah seorang provos TNI AU yang berada di sisinya lantas memerintahkan agar rekaman tadi dihapus.

Rekaman audio visual sebanyak dua file berdurasi empat menit yang sebelumnya direkam oleh Davi pun dihapus. Setelah memastikan rekaman tersebut lenyap, Fransisco mengembalikan handphone itu kepada Davi dan menurut Davi sempat melontarkan kalimat yang bernada mengancam sebelum melenggang pergi meninggalkan Davi dan rekan-rekannya.

Apa yang dilakukan oleh Aster Kasdam IM, Kolonel Inf Fransisco beserta anggota TNI lainnya terhadap Davi secara terang dan jelas merupakan tindakan yang menghalangi kebebasan pers, sebuah bentuk dari obstruksi atau penghalang-halangan tugas jurnalistik, masuk ke dalam kualifikasi kekerasan terhadap jurnalis. 

Perlu ditegaskan kembali bahwa jurnalis merupakan profesi yang dilindungi oleh hukum. Konstitusi kita telah memberi dasar yang kuat dalam pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang menggarisbawahi bahwa informasi bukanlah milik negara, tetapi warga negara.

Selanjutnya, UU Pers No. 40 tahun 1999, pasal 4 ayat 2 menegaskan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

Sementara itu, perbuatan Aster Kasdam IM, Kolonel Inf Fransisco dkk in casu pelaku perampasan alat kerja serta penghapusan karya jurnalistik mencerminkan tindakan yang erat dengan aksi penyensoran, serta menghalangi kerja jurnalistik sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU yang sama.

Pelakunya di dalam kasus ini diancam dengan pidana penjara selama dua tahun atau denda Rp 500 juta. Ancaman ini tentu bukan cuma sekadar angka yang dapat dihitung-hitung, tetapi menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kebebasan pers itu sendiri merupakan hal serius dan krusial karena berkaitan dengan hak publik untuk tahu.

Karena itu, dalam merespons kekerasan terhadap jurnalis yang dialami oleh Davi Abdullah, selaku jurnalis Kompas TV Aceh, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh menyatakan: 

1. Mengutuk setiap perbuatan yang mengarah kepada kekerasan jurnalistik atau aksi-aksi yang bertentangan spirit, nilai-nilai, dan prinsip kebebasan pers, sebagai bentuk penghormatan atas kebebasan pers sebagai pilar keempat dari demokrasi di Indonesia;

2. Aparat keamanan dan stakeholders agar menghormati setiap kerja jurnalistik demi tegaknya kebebasan pers sebagai bentuk implementasi dari hak publik untuk tahu supaya penyelenggaraan pemerintahan di dalam situasi penanganan darurat bencana seperti saat ini dapat berlangsung secara transparan dan lekat dengan pengawasan publik;

3. Ankum (Atasan Langsung) di level Kodam IM dari Aster Kasdam IM, Kolonel Inf Fransisco agar menjatuhkan sanksi administratif seperti baik berupa teguran lisan/tertulis, tunda kenaikan pangkat, atau penundaan gaji, sesuai UU Disiplin Militer karena perbuatan Aster Kasdam IM, Kolonel Inf Fransisco telah mencoreng kebebasan pers serta menodai moral, martabat, kehormatan, citra, juga kredibilitas prajurit TNI di mata publik terutama dalam situasi penanganan darurat bencana seperti saat ini;

4. Kepolisian agar segera memulai proses hukum, mengingat peristiwa ini merupakan delik umum yang diatur jelas dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers;

5. Pers itu bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat dalam memperoleh informasi terjamin: karena itu, seluruh elemen masyarakat agar menghormati setiap kerja jurnalistik yang dilaksanakan berdasarkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik sebagai penghormatan serta pengakuan terhadap kemerdekaan pers;

6. Siapa pun yang merasa keberatan dengan sebuah produk jurnalistik atau pemberitaan, maka dapat menggunakan mekanisme seperti yang telah diatur di dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yakni dengan menggunakan hak jawab atau hak koreksi;

7. Para jurnalis agar senantiasa mematuhi Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme, dan;

8. Para jurnalis yang menjadi korban kekerasan agar segera melaporkan setiap bentuk kekerasan yang dialami selama proses peliputan.

Sepintas tentang Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh

KKJ Aceh merupakan bagian dari KKJ Indonesia. KKJ Aceh dideklarasikan pada 14 September 2024, yang saat ini beranggotakan empat organisasi profesi jurnalis, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengda Aceh, serta Pewarta Foto Indonesia (PFI) Aceh. Selanjutnya, tiga organisasi masyarakat sipil, yakni Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh, Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh, dan Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). Pada Juli 2025, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bireuen dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe bergabung dengan KKJ Aceh.

The post KKJ Aceh Kecam Aksi Perampasan dan Penghapusan Karya Jurnalistik oleh TNI appeared first on Fokus Inspirasi.

Banda Aceh  | Fokusinspirasi-  Seorang jurnalis Kompas TV, Davi Abdullah, mengaku mengalami intimidasi dan pemaksaan penghapusan karya jurnalistik oleh sejumlah anggota TNI saat meliput di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), kamis (11/12/25).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.05 WIB ketika Davi tiba di posko bersama reporter Kompas TV, Mutia. Saat itu, ia sedang menyiapkan kebutuhan siaran langsung dan mengambil gambar untuk keperluan insert live.

Menurut penuturan Davi, ia melihat sekelompok warga negara asing (WNA) turun dari sebuah mobil Innova dengan membawa koper. Mereka mengenakan pakaian berlogo Malaysia dan tampak berasal dari etnis Tionghoa dan India.

Davi kemudian mendekat untuk merekam aktivitas tersebut. Tak lama berselang, sejumlah anggota TNI dan seseorang yang mengaku intelijen menghampiri para WNA, meminta menunjukkan dokumen perjalanan. Dalam rombongan itu, terdapat tiga orang yang mengaku sebagai staf khusus Gubernur Aceh.

Mereka menjelaskan bahwa WNA tersebut hendak menuju Aceh Tamiang bersama rombongan gubernur untuk menyalurkan bantuan. Namun perdebatan terjadi, hingga kemudian seorang anggota TNI lain bernama Fransisco, yang menurut Davi dikenal sebagai Aster Kodam Iskandar Muda, memerintahkan agar para WNA dan staf khusus meninggalkan area posko.

Seluruh proses itu direkam oleh Davi menggunakan telepon genggam.

Setelah mengetahui bahwa Davi merekam peristiwa tersebut, seorang anggota TNI AU mendatanginya dan meminta seluruh rekaman dihapus. Davi menolak dan mencoba menjelaskan tugasnya sebagai jurnalis.

Beberapa anggota TNI lainnya kemudian ikut mendekat. Salah satunya memotret Davi serta ID Card persnya, sementara yang lain membentaknya.

Davi tetap menolak menghapus rekaman dan menegaskan bahwa materi itu tidak akan ditayangkan dan hanya dijadikan dokumentasi pribadi bila suatu saat diperlukan.

Ketika sedang berkoordinasi dengan rekan-rekan Kompas TV lainnya, Nova dan Riska, mengenai rencana siaran langsung, Fransisco kembali mendatangi Davi.

Sekitar pukul 10.29 WIB, Fransisco disebut mengancam akan memecahkan telepon genggam milik Davi apabila rekaman tidak dihapus. Dalam tekanan tersebut, ponsel Davi kemudian diambil dan diserahkan kepada seorang anggota TNI AU untuk menghapus dua file rekaman berdurasi sekitar empat menit.

“Setelah memastikan dua file itu terhapus, ponsel saya ditunjukkan kepada Fransisco. Ia kembali mengecek lalu menyerahkannya kepada saya sambil mengeluarkan ancaman,” kata Davi.

Peristiwa tersebut disaksikan oleh tiga jurnalis lain dari Kompas TV yang berada di lokasi.

Raja Umar, Jurnalis lain TV lainnya yang bertugas di Aceh, mengingatkan rekan-rekan jurnalis agar lebih berhati-hati saat meliput di wilayah bencana. Ia menilai insiden ini menunjukkan masih adanya potensi pembungkaman terhadap kerja-kerja jurnalistik di lapangan.

“Jurnalis rawan dibungkam saat meliput penanganan bencana banjir. Ada sesuatu yang tidak beres dalam penanganan isu bencana banjir bandang dan longsor di Aceh,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI mengenai peristiwa dugaan intimidasi tersebut.

Media ini membuka lebar hak jawab atau klarifikasi bagi siapapun atau pihak manapun, untuk keberimbangan informasi publik ditengah penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang berdampak melumpuhkan ekonomi warga, dan masih banyak daerah terisolasi di sejumlah daerah di Aceh.

The post Jurnalis Kompas TV Dipaksa Hapus Rekaman Saat Meliput di Posko Bencana Aceh appeared first on Fokus Inspirasi.

Aceh Utara | Fokusinspirasi.com – Banjir yang merendam tujuh kecamatan di Kabupaten Aceh Utara selama dua hari terakhir memaksa ratusan keluarga meninggalkan rumah mereka. Hujan deras yang terus mengguyur wilayah tersebut membuat debit air di permukiman warga tak kunjung surut, minggu (23/11).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara melaporkan sebanyak 1.592  jiwa dari 519  kepala keluarga  terpaksa mengungsi. Para pengungsi tersebar di meunasah atau langgar desa, rumah kerabat, hingga memanfaatkan ruang-ruang sekolah sebagai tempat perlindungan sementara.

Di Desa Paya Dua, Kecamatan Seunuddon, misalnya, sebanyak 15 keluarga harus mengungsi ke salah satu sekolah setelah rumah mereka terendam banjir. Ketinggian air di permukiman bahkan berkisar antara 30 centimeter hingga satu meter.

Salah seorang pengungsi, Rosnita, mengaku terpaksa bertahan di ruang kelas dengan kondisi seadanya. Ia bersama keluarganya menggunakan meja sekolah dan sajadah panjang sebagai alas tidur. Mayoritas pengungsi di lokasi tersebut merupakan lansia dan anak-anak.
“Kami tidak tahu sampai kapan harus tinggal di sini. Hujan masih deras, air belum juga surut,” ujar Rosnita.

Selain keterbatasan fasilitas, para pengungsi juga mulai mengeluhkan berbagai penyakit, seperti batuk, pilek, dan demam akibat cuaca lembap dan dingin yang terus diguyur hujan.

Mereka membutuhan bantuan obat- obatan, pempes bayi, dan sembako untuk memenuhi kebutuhan makanan sambil menunggu banjir surut.

Selama di pengungsian, warga hanya mengandalkan bantuan masa panik untuk kebutuhan sehari-hari.

Hingga kini, BPBD dan relawan masih terus memantau kondisi banjir di lapangan sambil menyalurkan bantuan ke titik-titik terdampak.

The post Banjir Tak Surut Dua Hari, Ratusan Keluarga di Aceh Utara Mengungsi appeared first on Fokus Inspirasi.

Aceh Utara | Fokusinspirasi.com – Hujan yang terus mengguyur wilayah Aceh sejak beberapa hari terakhir kembali memicu banjir di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, minggu (23/11/25).

Dalam dua hari terakhir, air merendam permukiman warga dengan ketinggian bervariasi mulai 30 sentimeter hingga satu meter.

Sedikitnya lima kecamatan terdampak banjir, dengan kondisi terparah terjadi di Kecamatan Baktiya, Tanah Jambo Aye, dan Seunuddon.

Dua kecamatan lainnya yang turut terendam yakni Muara Batu dan Langkahan.

Genangan air menyebabkan aktivitas warga terganggu. Sebagian warga memilih tetap bertahan di rumah untuk menjaga harta benda, sementara sebagian lainnya terpaksa mengungsi ke rumah sanak saudara.

Kepala Desa Pucok Alue, Kecamatan Baktiya, Abdul Mutaleb, mengatakan warga membutuhkan bantuan masa panik serta berharap adanya normalisasi sungai untuk mencegah banjir berulang, terutama di musim hujan.

Sementara itu, Kapolsek Baktiya, Iptu Agus Maulizar, menyebutkan dari 57 desa di kecamatan tersebut, sedikitnya 27 desa terendam banjir. Petugas gabungan saat ini terus memantau perkembangan di lapangan dan mengimbau warga tetap waspada.

Hujan diperkirakan masih akan mengguyur wilayah Aceh dan sekitarnya sejak Kamis hingga hari ini. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan mengingat potensi banjir susulan masih mungkin terjadi.

The post Hujan Deras Picu Banjir di Aceh Utara, Sejumlah Kecamatan Terendam appeared first on Fokus Inspirasi.

Jakarta | Fokusinspirasi.com — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terus memperkuat agenda legislasi nasional dengan mendorong percepatan sejumlah rancangan undang-undang prioritas. Salah satunya adalah RUU tentang Daerah Kepulauan, yang kini resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 sebagai bagian dari tujuh RUU usulan DPD RI yang diterima DPR RI untuk dibahas bersama pemerintah.

Kepastian masuknya RUU tersebut ditegaskan melalui surat Ketua DPR RI kepada DPD RI tertanggal 12 November 2025. Surat ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Pimpinan DPR RI pada 1 Oktober 2025 terkait surat Pimpinan DPD RI Nomor B/HM.03/2472/DPDRI/X/2025 mengenai penyampaian daftar RUU prioritas DPD RI.

Dalam surat itu, DPR RI menyampaikan bahwa RUU Daerah Kepulauan akan dibahas bersama Presiden dalam Sidang DPR RI untuk memperoleh persetujuan bersama, serta meminta Presiden menunjuk menteri yang mewakili pemerintah dalam proses pembahasan.

Melalui rapat khusus yang dipimpin PPUU dan Komite I, para senator dari provinsi-provinsi kepulauan kembali menegaskan komitmen percepatan pembahasan. DPD RI juga sedang menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Pembahasan RUU Daerah Kepulauan sebagai langkah strategis untuk mendorong penyelesaian legislasi.

Sejalan dengan itu, Haji Uma juga menyoroti pentingnya percepatan pembahasan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang saat ini berada dalam pembahasan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Penyempurnaan UUPA dinilai penting untuk memperkuat landasan hukum kewenangan Aceh sebagai daerah Otonomi Khusus, terutama dalam aspek politik, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Haji Uma menilai pembahasan ini dapat menjadi momentum strategis untuk mempertegas posisi Aceh dalam struktur ketatanegaraan nasional.

Dalam rapat pada 19 November 2025 yang dipimpin oleh Ketua PPU Dr. Abdul Kholiq dan Ketua Komite I Dr. Andi Sofyan, sejumlah anggota DPD RI menyoroti lambatnya proses legislasi RUU Daerah Kepulauan yang telah diusulkan sejak 2017 namun belum juga disahkan. Sikap paling tegas disampaikan anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, yang menegaskan bahwa pembahasan RUU tersebut tidak boleh mengusik atau mengurangi kewenangan Aceh sebagai daerah Otonomi Khusus. Ia menilai bahwa penyempurnaan substansi RUU harus mempertimbangkan dinamika terkini agar lebih relevan dan memiliki daya dorong legislasi yang kuat, tanpa bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

“RUU ini penting, tetapi jangan sampai mengusik kewenangan Aceh yang sudah diatur dalam UU Pemerintahan Aceh. Status Otsus Aceh harus dijaga,” tegas Haji Uma. Ia menambahkan, “Saat ini juga UUPA sedang dibahas di Baleg, ini sama-sama kita perjuangkan, semoga ini menjadi momentum untuk Aceh.”

DPD RI turut menjelaskan bahwa terdapat tujuh RUU usulan DPD RI yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025/2026.

Ketujuhnya meliputi RUU Daerah Kepulauan dan RUU Bahasa Daerah sebagai usulan murni DPD RI dasar dari Komite I DPD RI serta lima RUU lainnya yang merupakan usulan bersama DPD RI dan DPR RI, yaitu Revisi UU Pemerintahan Aceh (UU PA), Revisi UU Pemerintahan Daerah, RUU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim. Seluruh RUU yang telah selesai disusun telah diserahkan kepada Pimpinan DPR RI untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah.

Dengan masuknya seluruh RUU tersebut dalam agenda Prolegnas, DPD RI berharap proses legislasi dapat berjalan lebih cepat dan responsif terhadap kebutuhan daerah, khususnya wilayah kepulauan dan daerah dengan kekhususan seperti Aceh.

The post RUU Kepulauan Usulan DPD RI Masuk Prolegnas 2025, Selain UU PA — Haji Uma Tegaskan: Status Otsus Aceh Jangan Terusik appeared first on Fokus Inspirasi.

Lhokseumawe | Fokusinspirasi.com –  Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, S.Sos kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga Aceh di perantauan.

Informasi yang diterima awak media pada Sabtu (22/11/2025) menyebutkan bahwa Haji Uma bersama Group Aceh Bersatu (GAB) memfasilitasi pemulangan jenazah Aulia Helza (38), warga Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, yang meninggal dunia di Malaysia akibat vertigo parah.

Jenazah dipulangkan ke Tanah Air menggunakan pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH 860 dan tiba di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, pada Jumat (21/11/2025) sekitar pukul 08.30 WIB. Setiba di bandara, jenazah disambut oleh Fajri, Staf Penghubung Anggota DPD RI asal Aceh Fajrin, yang turut membantu pengurusan seluruh administrasi. Dari bandara, jenazah langsung dibawa pulang ke Lhokseumawe menggunakan ambulans BP3MI.

Pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, jenazah tiba di rumah duka dan disambut penuh haru oleh keluarga, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Proses penyambutan jenazah juga didampingi Abdul Rafar, staf penghubung Haji Uma di Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan informasi dari Ketua GAB Malaysia, almarhumah meninggal dunia pada Rabu (19/11/2025) di kediamannya di Pulau Indah Klang, Selangor. Selama dua tahun berada di Malaysia, Aulia Helza bekerja di sebuah pabrik tisu. Setelah menerima kabar duka tersebut, pihak keluarga melalui Geuchik Gampong Batuphat Barat mengirimkan surat resmi kepada Haji Uma untuk meminta bantuan pemulangan jenazah ke kampung halaman.

Menindaklanjuti permohonan tersebut, Haji Uma segera berkoordinasi dengan Junaidi R, Ketua GAB di Malaysia, untuk membantu seluruh proses administrasi dan teknis pemulangan. “Begitu menerima laporan dari pihak keluarga, saya langsung berkoordinasi dengan tim penghubung di Malaysia untuk memastikan semua proses berjalan lancar,” ujar Haji Uma.

“Kita tidak boleh membiarkan keluarga di Aceh berjuang sendirian menghadapi situasi seperti ini. Tugas kita adalah memastikan jenazah dapat segera kembali dan dimakamkan dengan layak di kampung halaman,” lanjutnya.

Haji Uma menjelaskan bahwa biaya pemulangan jenazah hingga ke Bandara Kuala Namu mencapai Rp 16.500.000, yang ditanggung oleh temannya, Nursyahida, warga Malaysia. Sementara itu, biaya kargo bandara ditanggung oleh Haji Uma. Ia juga menurunkan staf Fajri dan Abdul Rafar untuk mendampingi jenazah hingga ke rumah duka, sedangkan ambulans difasilitasi oleh BP3MI Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Haji Uma menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga almarhumah serta apresiasi kepada semua pihak yang terlibat. “Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhumah Aulia Helza. Semoga keluarga diberikan ketabahan, dan Allah SWT menerima segala amal ibadahnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama GAB dan komunitas Aceh di Malaysia serta BP3MI yang telah bekerja keras mengurus kepulangan jenazah ini,” ungkapnya.

Sementara itu, pihak keluarga almarhumah menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan perhatian dari semua pihak.

“Kami dari pihak keluarga almarhum tidak bisa membalas kebaikan Haji Uma, Ketua GAB Junaidi R, Grub Koper, Grub Aceh Mutuah (GAM) serta semua pihak di Malaysia dan Aceh yang telah membantu proses pemulangan jenazah keluarga kami. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan saudara-saudara semua,” tutur Heldani, abang kandung almarhumah dengan penuh haru.

The post Haji Uma dan Group Aceh Bersatu, BP3MI Fasilitasi Pemulangan Jenazah Warga Lhokseumawe dari Malaysia appeared first on Fokus Inspirasi.