Oleh Prof. Dr. Laila Nazirah, S.P.,M.P
Dosen Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh

Aceh | Fokusinspirasi.com – Pasca banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, kerusakan lahan sawah menjadi persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga terhadap ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat desa.

Banyak sawah tertutup lumpur, pasir, serta material kayu sehingga tidak dapat langsung diolah kembali. Dalam kondisi seperti ini, pemulihan lahan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan fisik semata, tetapi membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah, petani, dan akademisi.

Menurut saya, persoalan sawah pascabanjir harus dipandang sebagai masalah multidisiplin yang membutuhkan solusi ilmiah sekaligus solusi lapangan yang praktis.

Pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-recon), seperti normalisasi irigasi, bantuan benih dan pupuk, penggunaan alat berat untuk membersihkan sawah, serta perbaikan jalan usaha tani. Program rehabilitasi ini menjadi langkah awal yang penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat tani.

Namun demikian, tantangan terbesar justru muncul setelah sawah dibersihkan. Banyak petani belum memahami bagaimana mengembalikan kesuburan tanah yang rusak akibat endapan lumpur dan pasir. Di sinilah peran akademisi menjadi sangat penting. Akademisi tidak hanya berfungsi sebagai peneliti, tetapi juga sebagai pendamping masyarakat dalam memberikan solusi berbasis ilmu pengetahuan yang mudah diterapkan di lapangan.

Hal ini sejalan dengan pandangan yang pernah disampaikan oleh Prof. Laila Nazirah bahwa pemulihan lahan pascabencana harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi kepada petani, penguatan teknologi budidaya, serta pengembangan varietas tanaman yang lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan ekstrem. Menurut beliau, pemulihan sawah bukan sekadar membersihkan lahan, tetapi juga mengembalikan fungsi biologis tanah agar produktivitas pertanian dapat pulih kembali.

Kolaborasi antara pemerintah dan akademisi dapat dilakukan melalui berbagai langkah nyata, seperti pendampingan langsung kepada kelompok tani mengenai cara memperbaiki struktur tanah menggunakan bahan organik, pelatihan pengelolaan lahan pascabanjir, hingga pengujian tingkat kesuburan tanah sebelum musim tanam dimulai. Akademisi juga dapat membantu memberikan rekomendasi penggunaan amelioran seperti dolomit, kompos, biochar, dan pupuk hayati sesuai kondisi lahan masing-masing wilayah.

Selain itu, perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui penelitian dan program pengabdian masyarakat yang fokus pada pemulihan pertanian pascabencana. Misalnya, pengembangan varietas padi toleran genangan, sistem drainase sederhana untuk sawah rawan banjir, hingga teknologi konservasi tanah yang murah dan mudah diterapkan petani. Pendekatan ini penting karena kondisi lahan pascabanjir di setiap daerah berbeda sehingga solusi yang diberikan tidak bisa disamaratakan.

Di sisi lain, akademisi juga dapat menjadi jembatan antara kebutuhan petani dan kebijakan pemerintah. Banyak program bantuan yang tidak optimal karena kurangnya data lapangan dan minimnya pendampingan teknis. Dengan adanya keterlibatan kampus dan peneliti, kebijakan rehabilitasi sawah dapat lebih tepat sasaran, berbasis data, dan sesuai kebutuhan masyarakat tani.

Petani sendiri sebenarnya telah melakukan berbagai langkah rehab-recon sederhana secara mandiri, seperti membersihkan material lumpur dan kayu secara gotong royong, membuat saluran pembuangan air sementara, memperbaiki pematang sawah, serta menambahkan pupuk kandang dan jerami untuk memperbaiki tanah. Namun upaya tersebut akan lebih efektif apabila didampingi oleh tenaga akademisi dan penyuluh pertanian yang mampu memberikan arahan teknis secara tepat.

Pada akhirnya, bencana banjir bandang harus menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem pertanian yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim.

Sawah bagi masyarakat Aceh bukan hanya tempat produksi pangan, tetapi juga sumber kehidupan dan identitas sosial masyarakat desa. Karena itu, pemulihan lahan sawah pascabanjir tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan melalui kerja sama yang berkelanjutan demi masa depan pertanian Aceh yang lebih kuat dan berdaya tahan.

The post Memulihkan Sawah Aceh melalui Kolaborasi Pemerintah, Akademisi, dan Petani appeared first on Fokus Inspirasi.

Oleh Aris Munandar, S.H, Demisioner Bendahara Umum HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara.

Banda Aceh | Fokusinspirasi.com – Aceh kembali diramaikan oleh sebuah polemik kebijakan yang menyentuh langsung hajat hidup rakyat banyak. Pengesahan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) telah memantik perdebatan sengit di berbagai lapisan masyarakat dari kalangan akademisi, mahasiswa, hingga warga biasa di gampong-gampong. Pro dan kontra pun bergolak, dan suara penolakan semakin mengeras dari hari ke hari. Sabtu, (16/05/2026).

Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab bersama adalah: apakah kebijakan ini benar-benar lahir dari semangat memperbaiki tata kelola jaminan kesehatan, ataukah justru merupakan langkah mundur yang mengkhianati spirit perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Aceh?

Landasan Hukum yang Dipertanyakan

Secara formal, Pergub Nomor 2 Tahun 2026 disusun dengan merujuk pada ketentuan Pasal 22 dan Pasal 43 Ayat (4) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Aceh. Dasar hukum ini memang memberi kewenangan kepada Gubernur untuk menerbitkan peraturan teknis dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan di Aceh.

Namun demikian, sejumlah kalangan menilai bahwa substansi Pergub tersebut justru bertabrakan dengan norma hukum yang lebih tinggi dan lebih mendasar.

Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 224 Ayat (1), secara tegas menyatakan bahwa “Setiap penduduk Aceh mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.” Frasa “hak yang sama” adalah norma yang bersifat universal dan tidak boleh dibatasi berdasarkan pengelompokan ekonomi atau desil tertentu.

Kedua, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan, Pasal 1 Ayat (31), mendefinisikan JKA sebagai “subsistem pendanaan kesehatan perorangan menggunakan prinsip-prinsip asuransi kesehatan sosial yang berlaku untuk seluruh penduduk Aceh.” Kata kunci di sini adalah “seluruh penduduk Aceh” sebuah mandat inklusif yang tidak memberi ruang bagi pemilahan berbasis desil ekonomi.

Dua norma hukum ini menjadi pijakan utama gerakan penolakan masyarakat dan mahasiswa yang menuntut agar Pergub tersebut segera dicabut dan dikaji ulang secara menyeluruh. Tuntutan ini bukan sekadar reaksi emosional, melainkan didasarkan pada argumen hukum yang cukup kuat.

Dalih Fiskal dan Bayangan Dana Otsus

Pemerintah Aceh, dalam hal ini Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, menyebut bahwa kebijakan pembagian penerima JKA berdasarkan desil didorong oleh kekhawatiran atas keberlanjutan fiskal daerah khususnya menyusutnya Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan akan berakhir pada tahun 2027. Logika yang dibangun adalah: dana terbatas, maka penerima manfaat harus diprioritaskan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.

Dalih ini memang terdengar rasional secara administratif. Namun faktanya, narasi tersebut jauh dari kondisi kebijakan nasional yang sesungguhnya sedang berjalan.

Apa yang telah di sampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, telah menyatakan secara terbuka bahwa perpanjangan dana otonomi khusus untuk Aceh telah menjadi kesepakatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Beliau menegaskan:

“Dalam pembicaraan-pembicaraan kami selama di Badan Legislasi, terutama panitia kerja penyusunan RUU Aceh ini, kita sudah sepakat akan memperpanjang kekhususan pemerintahan Aceh ini dan juga termasuk akan memperpanjang dana otonomi khusus.”

Pernyataan ini seharusnya menjadi angin segar bagi Pemerintah Aceh. Jika perpanjangan Otsus telah menjadi konsensus di tingkat nasional, maka urgensi pemangkasan anggaran JKA yang dijadikan alasan utama lahirnya Pergub Nomor 2 Tahun 2026 menjadi sangat lemah secara argumentatif. Mengapa pemerintah Aceh begitu terburu-buru merespons ancaman yang belum tentu terwujud?

Perlawanan Kebijakan oleh Kepala Daerah: Kabupaten/Kota Pilih Tetap Universal

Yang lebih menarik dan patut menjadi cermin bagi Pemerintah Provinsi Aceh adalah sikap yang ditunjukkan oleh sejumlah kepala daerah kabupaten/kota di Aceh.

Di tengah penerapan kebijakan sistem desil dalam pelayanan jaminan kesehatan Aceh oleh Pemerintah Aceh, para kepala daerah tersebut justru memilih tetap mempertahankan program kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat tanpa menerapkan pembatasan berdasarkan kategori desil. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen yang nyata pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

Para kepala daerah itu berpandangan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat yang harus diberikan secara menyeluruh, tanpa hambatan administratif dalam bentuk apapun. Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa prinsip universalitas layanan kesehatan masih dapat dipertahankan di level daerah, dan sekaligus menjadi koreksi diam-diam atas kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi Aceh. Tentu Sikap para kepala daerah ini juga diharapkan mampu menjaga pemerataan pelayanan publik serta memberikan perlindungan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Fakta ini semakin memperlemah argumentasi fiskal yang dibangun oleh Pemerintah Aceh. Jika pemerintah daerah kabupaten/kota saja, mampu mempertahankan layanan kesehatan universal tanpa diskriminasi desil, maka sesungguhnya tidak ada alasan yang cukup kuat bagi Pemerintah Provinsi Aceh untuk menarik hak tersebut dari sebagian rakyat Aceh.

Kritik Prosedural: Fast-Track Legislation yang Mencederai Partisipasi Publik

Dari sisi hukum tata negara, proses pembentukan Pergub Nomor 2 Tahun 2026 juga patut dipertanyakan. Pemerintah Aceh tampaknya menempuh apa yang dalam ilmu perundang-undangan dikenal sebagai Fast-Track Legislation (FTL) yakni metode pembentukan peraturan yang dilakukan secara cepat dengan memangkas prosedur dan memperpendek waktu pembahasan.

Dalam banyak pengalaman praktik legislasi, FTL memang dimungkinkan dalam situasi darurat atau mendesak. Namun jika diterapkan dalam konteks kebijakan yang berdampak luas terhadap hak dasar masyarakat seperti jaminan kesehatan metode ini justru rawan dikritik karena mengabaikan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation), mengabaikan prinsip kehati-hatian (prudential approach) dalam pembentukan kebijakan, dan berpotensi melanggar asas keterbukaan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sebuah kebijakan yang baik seharusnya lahir dari proses konsultasi yang matang, kajian akademis yang mendalam, dan dialog yang terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan bukan dikejar-kejar oleh tekanan anggaran atau agenda politik jangka pendek.

Solusi Berbasis Teknologi: Membenahi Data, Bukan Memangkas Hak Kesehatan Masyarakat

Terlepas dari polemik yang ada, Aris Munandar, S.H menilai bahwa Pemerintah Aceh sesungguhnya memiliki ruang dan kapasitas untuk melakukan reformasi tata kelola JKA secara lebih adil dan tepat sasaran tanpa harus mengorbankan prinsip universalitas layanan kesehatan.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah penerapan sistem pendataan terintegrasi berbasis teknologi informasi. Sistem ini memungkinkan seluruh komponen data kependudukan, aplikasi, perangkat lunak, dan basis data layanan publik terhubung dalam satu platform terpadu. Dengan demikian, proses pendataan penerima JKA dapat dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan benar-benar tepat sasaran.

Lebih jauh, pemerintah gampong perlu dilibatkan secara aktif dengan diberikan akses untuk melakukan pembaruan dan verifikasi data warganya secara langsung melalui platform tersebut. Pendekataan dari bawah (bottom-up approach) semacam ini akan menghasilkan data yang jauh lebih valid dibanding pendataan dari atas yang kerap menghasilkan ketimpangan.

Selama ini, masalah terbesar dalam pengelolaan JKA bukan pada universalitas penerima manfaat, melainkan pada ketidakakuratan data. Masih banyak ditemukan warga yang secara faktual tergolong kurang mampu, namun secara administratif tercatat dalam desil 8 sehingga berpotensi kehilangan hak atas layanan kesehatan dasar. Pembenahan data, bukan pemangkasan hak, itulah solusi yang sesungguhnya dibutuhkan rakyat Aceh.

Dimensi Politik: Manuver di Akar Rumput dan Bahaya Pembunuhan Karakter

Di balik pergolakan kebijakan ini, terdapat pula dinamika politik yang tidak bisa diabaikan. Gerakan penolakan terhadap Pergub JKA ini sejatinya telah bergulir dari lingkaran internal kekuasaan itu sendiri sebelum kemudian membesar dan menarik berbagai elemen masyarakat untuk bergabung.

Yang perlu dicermati adalah bahwa momentum penolakan ini tampaknya mulai dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki agenda politik tersendiri termasuk pihak-pihak yang pernah bersaing dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Aceh. Situasi ini berpotensi mengaburkan substansi perjuangan rakyat dan menjadikan isu kesehatan sebagai komoditas politik semata.

Kebijakan ini, jika tidak segera dikoreksi, akan meninggalkan luka yang dalam di hati masyarakat Aceh. Rakyat akan mulai membanding-bandingkan kepemimpinan Gubernur saat ini dengan era kepemimpinan sebelumnya khususnya sosok yang selama ini dianggap sebagai “Bapak JKA” oleh sebagian masyarakat Aceh. Jika kepercayaan publik ini runtuh, maka dampaknya bukan hanya terhadap figur gubernur semata, tetapi juga terhadap kredibilitas partai politik lokal yang selama ini menjadi tumpuan aspirasi rakyat Aceh.

Dalam kajian ilmu politik, Prof. Eric Shiraev dan Sergei Samoilenko dari George Mason University mengingatkan bahwa “pembunuhan karakter adalah serangan terhadap reputasi moral seseorang di arena kompetitif, yang bertujuan melemahkan target dengan memutus kepercayaan publik, aliansi, dan akses sumber daya kekuasaan.”

Kepemimpinan Gubernur Aceh saat ini sedang berada dalam pusaran ujian yang sesungguhnya dan pilihan kebijakan yang diambil dalam waktu dekat akan sangat menentukan arah kepercayaan rakyat ke depan.

Penutup: Saatnya Mualem Menunjukkan Kebijaksanaan Negarawan

Menutup tulisan ini, Aris Munandar, S.H sebagai Anak Aceh ingin menyampaikan pesan yang tulus kepada Gubernur Aceh(Panglima), Sebagai seorang pemimpin yang lahir dari rahim perjuangan rakyat Aceh, Gubernur memiliki modal kepercayaan yang tidak ternilai harganya. Modal itulah yang harus dijaga, dipelihara, dan tidak boleh dikorbankan demi efisiensi anggaran jangka pendek.

Sebuah kebijakan yang baik tidak hanya diukur dari kebenaran teknisnya secara hukum, tetapi juga dari kematangan prosesnya, kedalaman empatinya terhadap rakyat, dan keberanian pemimpinnya untuk mengoreksi diri ketika terbukti salah arah.

Pemerintah Aceh seharusnya menjadikan respons publik yang bergolak ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai masukan berharga. Tinjaulah kembali Pergub Nomor 2 Tahun 2026 ini secara serius. Libatkan akademisi, pakar hukum, tokoh masyarakat, dan representasi mahasiswa dalam proses revisi. Benahi data penerima JKA melalui sistem yang transparan dan akuntabel bukan memangkas hak dasar warga.

Rakyat Aceh tidak membutuhkan pemimpin yang tak pernah salah. Rakyat Aceh membutuhkan pemimpin yang berani mengakui kesalahan dan cukup bijak untuk memperbaikinya. Itulah hakikat seorang negarawan sejati.

The post Mualem di Persimpangan: JKA Didesil, Kepercayaan Rakyat Terbelah appeared first on Fokus Inspirasi.

Oleh: Regita KS

Aceh | Fokusinspirasi.com –  Fenomena Ocha dalam ajang Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 bukan sekadar viral sesaat di media konvenisonal, media baru termasuk media sosial. Kasus seorang siswi yang berani mengoreksi keputusan juri dengan santun dan argumentatif justru membuka luka lama dunia pendidikan di negara ini: mengapa siswa Indonesia masih takut berbicara?

Di tengah era digital yang serba cepat, generasi muda Indonesia sebenarnya hidup dalam banjir informasi. Mereka aktif di TikTok, Instagram, X, hingga forum diskusi online. Mereka mampu membuat konten, berdebat di kolom komentar, bahkan mengkritik isu nasional dengan sangat vokal. Ironisnya, ketika masuk ruang kelas atau forum resmi, banyak yang mendadak kehilangan suara. Kepala tertunduk. Mulut terkunci. Ide hanya berhenti di bisikan teman sebangku.

Kasus Ocha menjadi menarik karena ia menunjukkan sesuatu yang mulai langka: keberanian berpikir kritis yang tetap beradab. Di tengah budaya digital yang sering mengajarkan orang untuk marah lebih dulu daripada berpikir, Ocha justru tampil tenang, sopan, tetapi tegas. Ocha membuktikan bahwa kritik tidak selalu harus meledak-ledak. Dan tentu inilah kualitas yang sebenarnya sangat dibutuhkan Indonesia hari ini.

Masalahnya, keberanian seperti itu tidak lahir secara instan. Tentu bukan hanya bakat bawaan, melainkan hasil dari lingkungan belajar yang sehat. Sayangnya, sistem pendidikan kita masih terlalu sering membentuk siswa menjadi “penjawab soal”, bukan “pemikir”.

Data Programme for International Student Assessment (PISA) dari Organisation for Economic Co-operation and Development menunjukkan kemampuan literasi dan berpikir kritis pelajar Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara lain. Dalam banyak kasus, siswa mampu menghafal informasi, tetapi kesulitan mengaitkan konsep, menganalisis masalah atau menyampaikan argumen secara mandiri.

Fenomena ini sebenarnya terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Guru bertanya, “Ada yang ingin bertanya?” lalu kelas mendadak hening. Namun begitu pelajaran selesai, siswa justru ramai berdiskusi sendiri: “Harusnya jawabannya bukan itu.” “Aku sebenarnya mau nanya tadi.” Mereka punya pikiran, tetapi takut menyampaikannya.

Akar persoalannya bukan semata-mata karena siswa tidak mampu, melainkan karena budaya pendidikan kita terlalu lama menempatkan kesalahan sebagai sesuatu yang memalukan. Anak-anak tumbuh dengan rasa takut dianggap bodoh, takut ditertawakan, takut dicap sok pintar. Akibatnya, keberanian intelektual perlahan mati sebelum berkembang.

Padahal dunia hari ini tidak lagi hanya membutuhkan orang pintar menghafal. Era kecerdasan buatan, otomatisasi dan disrupsi digital justru lebih membutuhkan manusia yang mampu berpikir kritis, menyelesaikan masalah, berkolaborasi dan berani menyampaikan gagasan. Ketika teknologi dapat menggantikan pekerjaan rutin, maka kemampuan berpikir mendalam menjadi nilai utama manusia.

Di sinilah konsep deep learning atau pembelajaran mendalam menjadi sangat relevan dengan realitas tersebut. Tokoh pendidikan paling relevan seperti; Ki Hajar Dewantara. Filosofinya menekankan bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia, bukan menakut-nakuti siswa. Konsep: “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani” menunjukkan guru harus menjadi pembimbing yang membangun keberanian dan kemandirian berpikir.

Anies Baswedan, sering menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis, komunikasi dan karakter dalam pendidikan abad 21. Gagasannya tentang pendidikan sebagai alat mobilitas sosial relevan dengan isu generasi muda dan ruang berpikir kritis.

Najelaa Shihab, dikenal dengan pendekatan pendidikan yang menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran. Ia sering mengkritik sistem pendidikan yang terlalu fokus pada nilai dibanding proses berpikir.
Darmaningtyas, kritis terhadap birokratisasi pendidikan dan budaya sekolah yang terlalu administratif sehingga mematikan kreativitas guru maupun siswa.

Buya Hamka, menekankan bahwa pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi pembentukan akhlak dan keberanian moral. Sangat relevan dengan karakter Ocha yang kritis tetapi tetap santun.

KH Ahmad Dahlan, mengajarkan pentingnya pembaruan pendidikan Islam yang rasional, terbuka terhadap ilmu pengetahuan, dan mendorong umat berpikir maju.

KH Hasyim Asy’ari, menekankan keseimbangan antara adab, ilmu, dan karakter. Pendidikan menurut beliau harus melahirkan manusia berilmu sekaligus beretika. Nurcholish Madjid, tokoh pembaruan pemikiran Islam yang sangat menekankan kebebasan berpikir, keterbukaan intelektual, dan budaya dialog.

Abdurrahman Wahid, mendorong pendidikan yang humanis dan menghargai perbedaan pendapat. Gus Dur percaya humor, dialog, dan keberanian berpikir adalah bagian penting dari demokrasi.

Syed Muhammad Naquib al-Attas, menekankan konsep ta’dib bahwa pendidikan bukan hanya mencetak manusia pintar, tetapi manusia beradab. Ismail Raji al-Faruqi, mendorong integrasi ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam agar umat tidak anti-kritik dan tidak anti-ilmu.

John Hattie, dengan menekankan bahwa pembelajaran efektif terjadi ketika siswa benar-benar memahami, bukan sekadar menerima informasi. Robert Marzano, hingga John Biggs menekankan bahwa pembelajaran sejati bukan sekadar membuat siswa aktif secara fisik, tetapi aktif secara mental, dalam konsep deep learning dan pembelajaran reflektif.

Termasuk Paulo Freire, melalui konsep Pedagogy of the Oppressed, mengkritik pendidikan gaya “bank”, siswa hanya dijadikan tempat menyimpan hafalan, bukan manusia yang diajak berpikir.

Sayangnya, banyak ruang kelas kita masih terjebak dalam ilusi aktivitas. Diskusi dilakukan, presentasi berjalan, kelompok dibentuk, tetapi siswa sebenarnya hanya mengulang isi buku atau pendapat guru. Mereka terlihat aktif, tetapi belum benar-benar berpikir.

Kita sering lupa bahwa kualitas pertanyaan guru menentukan kualitas pemikiran siswa. Jika pertanyaan hanya berkisar:
“Apa definisinya?” “Siapa penemunya?” “Berapa jumlahnya?” maka siswa hanya dilatih menghafal.

Namun ketika pertanyaannya berubah menjadi: “Mengapa hal ini penting?” “Apa dampaknya bagi masyarakat?” “Menurutmu apakah kebijakan ini adil?”“Jika kamu menjadi pengambil keputusan, apa yang akan kamu lakukan?” maka otak siswa mulai bekerja lebih dalam.

Sederhananya: ubah pertanyaan, maka berubah pula cara berpikir generasi muda.
Masalah berikutnya adalah sistem pendidikan kita masih terlalu sibuk mengejar administrasi dibanding kualitas interaksi belajar. Guru dibebani laporan, dokumen, aplikasi, dan target birokrasi yang menumpuk. Energi untuk membangun ruang diskusi yang sehat justru habis di depan layar komputer. Pendidikan akhirnya lebih sibuk terlihat “tertib” daripada benar-benar membentuk manusia berpikir.

Kondisi ini harus mulai dikritik secara serius. Kita tidak bisa terus berharap lahir generasi kreatif dari sistem yang masih menghukum kesalahan dan memuja jawaban tunggal. Sekolah harus menjadi ruang aman untuk mencoba, salah, berdiskusi, bahkan berbeda pendapat.

Yang menarik, generasi milenial dan Gen Z sebenarnya memiliki potensi besar dalam hal keberanian berekspresi. Mereka lebih terbuka, cepat belajar dan akrab dengan teknologi. Tetapi tanpa pendampingan yang tepat, keberanian itu mudah berubah menjadi sekadar keberanian impulsif di media sosial tanpa kedalaman berpikir.

Karena itu, pendidikan masa depan tidak cukup hanya mengajarkan “apa yang harus dipikirkan”, tetapi juga “bagaimana cara berpikir”.

Kasus Ocha memberi pelajaran penting bahwa keberanian intelektual bisa tetap berjalan berdampingan dengan adab. Kritik tidak harus kasar. Berbeda pendapat tidak harus menghina. Dan kecerdasan tidak harus dibuktikan dengan merendahkan orang lain. Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda seperti itu: berani, kritis, tetapi tetap santun.

Jika sekolah mampu membangun budaya yang menghargai pertanyaan, menghormati proses berpikir, dan tidak mempermalukan kesalahan, maka kita tidak hanya akan melahirkan satu Ocha.

Kita akan melahirkan ribuan generasi muda yang mampu berdiri di tengah dunia global dengan suara yang kuat, pikiran yang tajam, dan karakter yang matang.
Dan mungkin, itulah bentuk kemerdekaan berpikir yang sesungguhnya.

*Pegiat dunia pendidikan

The post OCHA BERANI BICARA: Tamparan Pendidikan Yang Masih Membungkam Siswa appeared first on Fokus Inspirasi.

(Dibalek Citra Komunikasi Kapitalisme-Greenwashing)
 
Kamaruddin Hasan*

“Selama bahasa demi pembangunan dan keuntungan terus mengalahkan suara bumi dan kemanusiaan, maka ekosida akan terus diproduksi dan dinormalisasi oleh bandit-bandit korporat ekosida melalui parktik-praktik komunikasi kapitalisme greenwashing”.
 
ACEH | Fokusinspirasi.com – Secara singkat kita pahami dulu apa itu; ekosida, korporat, Komunikasi Kapitalisme- Greenwashing.

Pertama; Ekosida merupakan perusakan skala besar dan sistematis terhadap ekosistem, ekologi vital, lingkungan hidup yang dilakukan secara ceroboh dan sengaja. Mengakibatkan kerusakan parah dan luas yang mengancam keberlanjutan kehidupan, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, berdampak rusaknya semua sendi kehidupan manusia.

Sering kali dilakukan oleh korporasi melalui eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, alih fungsi hutan dan lainnya. Walaupun sampai kini diupayakan untuk diakui sebagai kejahatan internasional.

Kedua; Korporat atau Corporate adalah badan usaha atau perusahaan besar yang didirikan oleh sekelompok orang, beroperasi secara terstruktur dengan dasar hukum yang jelas, serta bertujuan utama mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal dari pemilik, penjualan saham dan memiliki sistem kerja yang formal dan profesional.

Ketiga; Komunikasi Kapitalisme-Greenwashing merupakan kejahatan komunikasi yang sengaja dipoles. Bandit-bandit ekosida global tidak bekerja dengan kekerasan semata, namun bekerja dengan strategi komunikasi yang canggih, salah satunya dengan strategi greenwashing.

Praktik komunikasi dengan menampilkan citra ramah lingkungan untuk menutupi praktik perusakan. Misal dengan laporan keberlanjutan, program CSR, penanaman simbolik ribuan pohon, kampanye net zero sering kali lebih berfungsi sebagai manajemen citra ketimbang perubahan substantif.

Dalam kacamata komunikasi, greenwashing merupakan kebohongan yang dilembagakan bukan melalui dusta terang-terangan, tetapi melalui seleksi informasi dan manipulasi makna.

Masalahnya, greenwashing sering diterima dan direproduksi oleh media. Media tidak selalu berbohong, tetapi sering kali terjebak dalam logika akses, iklan dan kepentingan modal. Akibatnya, suara rakyat, korban, aktivis lingkungan kalah nyaring dibandingkan rilis pers korporasi.

Ekosida bukan hanya soal rusaknya alam, tetapi juga rusaknya komunikasi kemanusiaan. Rakyat terdampak sering tidak memiliki ruang bicara yang setara. Ketika melawan, suaranya dicap emosional, tidak ilmiah atau menghambat pembangunan.

Dalam situasi inilah hadir kekerasan simbolik, ketika bahasa, regulasi dan wacana digunakan untuk membungkam.

Data AMDAL sulit diakses, proses konsultasi publik bersifat formalitas dan kearifan lokal, pengetahuan lokal dianggap tidak relevan dibandingkan kajian teknokratis.

Bahkan rakyat-korban mengalami penghapusan ganda; sebagai korban ekologis dan sebagai subjek komunikasi. Korban kehilangan tanah, sekaligus kehilangan suara.

Ekosida global tidak selalu datang dengan suara ledakan, sering hadir dalam bentuk yang lebih sunyi dengan laporan keberlanjutan, iklan hijau dan etalase supermarket yang rapi.

Di balik bahasa ramah lingkungan itu, beroperasi bandit-bandit ekosida korporat global perusahaan raksasa yang merusak ekosistem, sambil memoles citra melalui komunikasi kapitalisme dan greenwashing.

Ekosida sebagai proyek terstruktur kapitalisme dunia, ekosida hari ini bukan lagi praktik tersembunyi di pinggiran dunia. Hadir sebagai proyek global yang terorganisir, dijalankan oleh segelintir korporasi raksasa lintas negara, didukung oleh lembaga keuangan internasional dan dinormalisasi melalui bahasa pembangunan.

Berbagai laporan ilmiah dan investigasi global menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem berskala planet tidak terjadi secara acak, melainkan terkonsentrasi pada aktor-aktor ekonomi tertentu.

Berbagai riset internasional, seperti yang dilakukan oleh studi emisi historis perusahaan energi fosil, dikutip luas dalam laporan ilmiah dan media internasional (Nature Climate Change, Carbon Majors Report). Menunjukkan bahwa krisis iklim dan kehancuran ekosistem dunia tidak disebabkan oleh umat manusia secara umum, melainkan oleh segelintir korporasi besar.

Laporan ilmiah yang banyak dirujuk menyebutkan bahwa kurang lebih 20 perusahaan energi fosil bertanggung jawab atas porsi signifikan emisi karbon historis dunia, emisi yang memicu banjir, longsor, kekeringan dan gelombang panas ekstrem di berbagai belahan bumi.

Sebut saja, perusahaan seperti Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, dan Gazprom tercatat sebagai kontributor terbesar emisi karbon historis sejak revolusi industri.

Studi lain mengaitkan langsung emisi perusahaan-perusahaan minyak dan gas besar dengan peningkatan gelombang panas ekstrem, banjir, kekeringan dan kematian manusia. Bahwa, kerusakan ekologi tidak lagi bersifat abstrak, tetapi berwujud penderitaan manusia yang konkret.

Ekosida juga bekerja melalui rantai pasok global, investigasi Greenpeace dan lembaga lingkungan internasional menunjukkan bahwa industri kelapa sawit, kedelai, daging dan pulp & paper berkontribusi besar terhadap deforestasi tropis, terutama di Indonesia, Brasil, dan Afrika Tengah.

Perusahaan perdagangan komoditas raksasa seperti Wilmar, Cargill, dan JBS, serta jaringan pemasok yang terhubung dengan merek global produk konsumen, berulang kali dikaitkan dengan perusakan hutan, konflik lahan dan degradasi ekosistem. Ironisnya, produk-produk hasil ekosida ini hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat global, disinilah komunikasi kapitalisme-greenwashing bekerja, kejahatan ekologis disembunyikan di balik kemasan konsumsi.

Studi lain dari Global Environmental Change menemukan bahwa dari lebih dari 5.500 perusahaan yang dianalisis di Environmental Justice Atlas, 104 di antaranya terlibat dalam sekitar 20% dari total konflik lingkungan dan sosial global.

Perusahaan-perusahaan ini disebut superconflictive karena terhubung dengan konflik berulang akibat operasi extractive industries dan proyek infrastruktur yang sering menabrak hak rakyat dan kekayaan ekosistem.

Mayoritas perusahaan merupakan multinasional dari negara maju Global North, sementara dampak kerusakan paling terasa di Global South negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin mencerminkan asimetri kekuasaan ekonomi dan lingkungan.

Artinya kerusakan iklim dan ekosistem dunia sangat terkonsentrasi pada segelintir aktor korporasi besar, terutama di sektor energi fosil, tambang, agribisnis dan kehutanan.

Kurang dari dua lusin perusahaan energi fosil tercatat sebagai mendorong pemanasan global, cuaca ekstrem dan bencana ekologis. Namun, di ruang publik, perusahaan-perusahaan itu jarang disebut sebagai pelaku kejahatan. Mereka hadir sebagai sponsor konferensi iklim, mitra transisi energi dan pelopor pembangunan berkelanjutan.

Ekosida pun tidak pernah disebut sebagai kejahatan, melainkan sebagai dampak Pembangunan, hadir sebagai sponsor konferensi iklim, mitra transisi energi dan pengusung masa depan hijau.

Bahasa yang digunakan selalu optimistis. Kerusakan disebut tantangan. Eksploitasi disebut optimalisasi. Ekosida direduksi menjadi dampak yang dapat dikelola. Tentu bahasa ini bukan kebetulan, namun sebagai strategi.

Di sinilah kejahatan dipoles lewat komunikasi kapitalisme–greenwashing, laporan Greenpeace International, Investigations on Global Commodity Supply Chains, menggambarkan ekosida global tidak hanya terjadi di lokasi tambang dan ladang minyak.

Namun bersembunyi di balik rak supermarket dunia. Produk-produk yang tampak biasa; sabun, cokelat, makanan olahan, kosmetik, kertas, hingga bahan bakar, dan lainnya sering terhubung dengan rantai pasok yang menghancurkan hutan tropis dan ruang hidup rakyat, pengetahuan lokal, adat budaya dan kearifan lokal.

Industri kelapa sawit global sebagai contoh paling nyata, berbagai investigasi organisasi lingkungan, seperti laporan Greenpeace Indonesia & Friends of the Earth, deforestasi sawit dan rantai pasok global, menunjukkan bahwa ekspansi sawit telah mendorong deforestasi besar-besaran di Indonesia.

Nama-nama perusahaan dagang komoditas dan merek global berulang kali muncul dalam laporan tersebut, walau mereka mengklaim komitmen nol deforestasi.

Hutan ditebang di Aceh dan Sumatera, tetapi produknya dipasarkan di Eropa dan Amerika dengan label berkelanjutan.

Investigasi Greenpeace pernah memaparkan bahwa rantai pasokan minyak sawit global berkontribusi besar terhadap deforestasi besar-besaran di Indonesia.

Perusahaan seperti Wilmar International disebut masih terlibat dalam perusakan hutan dan konflik lahan, sementara merek-merek global seperti Unilever, Nestlé, Colgate-Palmolive, PepsiCo, dan Mondelez terhubung ke pemasok yang merusak hutan tropis demi minyak sawit meskipun secara publik mengklaim praktik yang bersih.

Memperlihatkan bagaimana produk sehari-hari dipasok melalui jaringan yang merepresentasikan ekosida tersembunyi di balik rak supermarket
Di Aceh dan Sumatra, pola ini terasa nyata, alih fungsi hutan untuk sawit dan tambang mengubah daerah tangkapan air.

Sungai menyempit, tanah kehilangan daya serap. Ketika hujan lebat datang, banjir dan longsor menjadi keniscayaan.

Namun dalam komunikasi resmi, peristiwa itu kembali disebut sebagai bencana alam, bukan sebagai akibat kebijakan tata ruang dan ekonomi ekstraktif. Bahasa ini tidak netral, namun bekerja sebagai alat pembebasan tanggung jawab.

Dengan menyebut banjir sebagai takdir alam, keterlibatan korporasi dan negara menguap dari percakapan publik.

Terkadang yang tersisa hanya empati sesaat, bantuan darurat, lalu lupa.

Termasuk peran lembaga keuangan global memperparah keadaan, laporan koalisi organisasi masyarakat sipil internasional; Koalisi NGO Internasional (Rainforest Action Network, BankTrack, dan lain-lain), bahwa pendanaan bank terhadap sektor perusak hutan pasca-perjanjian Paris mencatat bahwa triliunan dolar dana bank dan investor terus mengalir ke sektor-sektor berisiko tinggi terhadap hutan dan ekosistem, termasuk sawit, tambang dan energi fosil. Ironisnya tentu, lembaga yang sama, aktif mempromosikan kebijakan ESG (Environmental, Social, Governance) dan investasi hijau.

Diantaranya tercakup grup besar seperti JBS (Brasil), Cargill (AS), serta grup bisnis yang terlibat aktivitas di Indonesia; Royal Golden Eagle dan Sinarmas.

Menunjukkan bahwa dana investasi institusional sering mendukung aktivitas yang mempercepat deforestasi, degradasi lahan dan konflik agrarian, meskipun secara resmi juga mempublikasikan kebijakan ramah lingkungan.

Tentu, tidak ada ekosida tanpa modal, perspektif komunikasi politik ekonomi, bank dan investor berperan sebagai aktor ekosida yang tidak terlihat, karena jarang muncul di garis depan konflik lingkungan, tetapi menentukan arah pembangunan melalui keputusan pendanaan.

Bank dan lembaga keuangan global bekerja sebagai pendana senyap ekosida.

Beginilah wajah ekosida yang dilegalkan, ekosida tidak bekerja di ruang gelap, tetapi di ruang terang; laporan tahunan, iklan televisi, media baru, media sosial dan rak-rak ritel global.

Rakyat sebagai Konsumen hanya melihat produk akhir, seperti hilangnya hutan, sungai tercemar dan lainnya, sedangkan rakyat, komunitas adat kehilangan ruang hidup.

Dalam perspektif komunikasi kritis, hal ini merupakan kekerasan simbolik dan wacana. Korporasi tidak membantah kerusakan ekologis; mereka cukup memastikan bahwa kerusakan itu tidak pernah dikaitkan langsung dengannya.

Media, sadar atau tidak, sering ikut mereproduksi narasi ini melalui rilis pers dan jargon pembangunan.

Tentu, musibah Aceh dan Sumatra bukan sekadar peristiwa alam, merupakan pesan yang terus diabaikan. Pesan tentang ekosistem yang runtuh, tata ruang yang rusak dan sistem ekonomi yang menormalisasi kehancuran.

Pertambangan misalnya, sering dikomunikasikan sebagai motor pembangunan daerah, tetapi kenyataannya meninggalkan lanskap rusak, pencemaran sungai dan konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal.

Sekali lagi, bahasa pembangunan berfungsi sebagai alat normalisasi kehancuran. Namun, seperti biasa, pesan itu segera diredam oleh bahasa resmi; curah hujan tinggi, cuaca ekstrem, anomali iklim.

Semua terdengar netral, tidak ada pelaku, tidak ada penanggung jawab dan disinilah komunikasi bekerja sebagai alat kekuasaan.

Aceh–Sumatra bukan pengecualian, karena bagian dari pola ekosida global, hilangnya Gampong-Gampong dan nyawa di Aceh-Sumatera hari ini sebagai dampak dari keputusan ekonomi yang dibuat jauh dari sana; di ruang rapat korporasi dan pasar global.

Namun selama bahasa pembangunan dan keuntungan terus mendominasi, ekosida akan tetap dipahami sebagai nasib bukan kejahatan.

Korporasi ekosida global memahami satu hal bahwa persepsi rakyat lebih menentukan daripada fakta ekologis.

Sehingga, alih-alih menghentikan praktik destruktif, malah membangun narasi hijau.

Laporan keberlanjutan dicetak tebal. Iklan bertema alam diperbanyak. Istilah net zero, ESG dan responsible sourcing diulang tanpa henti. Inilah strategi greenwashing praktik komunikasi yang memoles citra, bukan mengubah perilaku.

Kerusakan tetap berjalan, tetapi bahasa yang digunakan berubah. Deforestasi disebut alih fungsi lahan. Pencemaran air disebut insiden operasional. Penggusuran masyarakat adat disebut relokasi.

Kejahatan tidak dihapus, hanya disamarkan oleh istilah teknokratis. Pada saat itulah bandit-bandit ekosida yang berantai; lokal, regional, nasional dan global paling berbahaya; merusak sambil terus berbicara atas nama masa depan.

Ekosida merupakan kejahatan bandit-bandit yang dikomunikasikan, dari berbagai data global tersebut, jelas bahwa bandit-bandit ekosida korporat global tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengendalikan cara kerusakan itu dikomunikasi untuk dipahami.

Tidak sekadar mengeksploitasi sumber daya, tetapi juga mengelola narasi, membingkai kehancuran sebagai pembangunan dan menggeser kesalahan ke alam, cuaca bahkan ke rakyat itu sendiri.

Aceh–Sumatra, Amazon, Afrika, dan wilayah lain di Global South hanyalah panggung penderitaan dari sistem yang sama, diproduksi oleh bandit-bandit korporat ekosida.

Selama bahasa demi pembangunan dan keuntungan terus mengalahkan suara bumi dan kemanusiaan, maka ekosida akan terus diproduksi dan dinormalisasi oleh bandit-bandit korporat ekosida melalui parktik-praktik komunikasi kapitalisme greenwashing.

*Akademisi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Malikussaleh

The post BANDIT-BANDIT KORPORAT EKOSIDA GLOBAL appeared first on Fokus Inspirasi.

(Bahasa diam paling jujur, Kemanusiaan, krisis Komunikasi dan ekologis)

Kamaruddin Hasan*

Aceh | Fokusinspirasi.com – Bendera putih yang berkibar di Aceh pasca banjir dan longsor bukan sekadar kain yang digantung di depan rumah warga, jalan dan di ranah ruang publik. Makna bahasa komunikasi paling jujur yang lahir dari situasi paling ekstrem, hadir dari manisfestasi penderitaan rakyat, menjadi pesan komunikasi paling sunyi namun paling keras dan penuh makna kemanusiaan.

silent communication, pesan yang tidak diucapkan tetapi sangat kuat dampaknya. Bendera putih makna jeritan tanpa suara. Hal tersebut muncul ketika seluruh saluran formal negara, kebijakan, pembangunan dan sistem komunikasi lingkungan dan kebencanaan gagal menjangkau manusia pada saat paling genting.

Ketika kata-kata kehilangan daya, ketika saluran formal lumpuh, ketika negara hadir terlalu lambat, rakyat berbicara melalui simbol. Simbol itu berbentuk bendera putih.

Dalam ilmu komunikasi, momen ketika rakyat memilih simbol ketimbang kata-kata menjadi tanda bahwa komunikasi struktural telah runtuh. Ketika warga Aceh mengibarkan bendera putih, sesungguhnya sedang di sampaikan bukan hanya kami butuh bantuan, tetapi juga pesan yang jauh lebih dalam, kami sedang ditinggalkan oleh sistem. Bendera putih di Aceh tidak berkibar di medan perang, tetapi di medan ketidakadilan ekologis. Bukan tanda kalah, tetapi tanda bahwa manusia kalah oleh sistem-sistem pembangunan yang mengabaikan lingkungan, tata ruang, partisipasi warga, nilai kearifan lokal dan keselamatan.

Simbol ini beresonansi kuat dengan kejujuran eksistensial, kepasrahan yang bermartabat dan solidaritas sosial. Menjadi makna komunikasi yang lahir dari kesadaran kolektif.

Pesan yang lahir dari penderitaan otentik memiliki daya sentuh yang lebih kuat dibandingkan narasi resmi yang steril. Bendera putih menjadi pesan empatik paling kuat yang dimiliki rakyat.

Ilmu Komunikasi memahami bendera putih sebagai pesan nonverbal kolektif-universal, pesan darurat yang diproduksi oleh komunitas rentan, korban musibah, ditujukan kepada siapa saja baik lokal, regional, nasional dan global. Tentu yang masih memiliki prinsip humanisme dan nurani.

Pesan tanpa pengeras suara, namun menggema lebih keras daripada pidato kekuasaan. Bendera putih menjadi medium rakyat, pesan visual yang dapat dibaca oleh siapa saja, mampu bekerja lintas bahasa, lintas identitas, lintas kelas sosial, lintas teknologi dan lintas negara.

Rakyat tidak pasif menunggu, tapi aktif memproduksi pesan demi bertahan hidup. Itulah prinsip komunikasi dari bawah, komunikasi yang lahir bukan dari ruang rapat, tetapi dari genangan air dan tanah longsor.

Mengibarkan bendera putih bukan tindakan tanpa beban psikologis dan spikososial, pengakuan bahwa daya tahan telah mencapai batas. Simbol ini lahir dari trauma kolektif, kehilangan rumah, mata pencaharian bahkan anggota keluarga.

Dalam kerentanan itulah muncul kekuatan sosial, bendera putih memicu empati, menggerakkan solidaritas dan membangkitkan nilai gotong royong Aceh yang berakar kuat dalam sejarah sosialnya.

Menjadi panggilan moral bagi siapa pun yang masih mampu mendengar. Dalam komunikasi empatik, pesan yang lahir dari penderitaan otentik memiliki daya penggerak yang besar.

Bendera putih tidak memerlukan retorika. Kejujuran sebagai kekuatannya.
Bendera putih dalam semiotika komunikasi bukan sekadar tanda, melainkan representasi realitas sosial. Mampu memadatkan banyak makna sekaligus sebut saja krisis pangan, kelelahan fisik, trauma psikologis, ketakutan dan harapan untuk hidup yang lebih bermakna.

Bendera putih sebagai narasi penderitaan yang diringkas dalam satu simbol. Simbol ini juga menyimpan ironi pahit, karena berkibar di wilayah yang seharusnya dilindungi oleh kebijakan pembangunan dan tata ruang yang berkelanjutan. Bendera putih menjadi tanda kekalahan manusia oleh sistem yang di ciptakan sendiri.

Pandangan Roland Barthes, bahwa bendera putih sebagai penanda (signifier). Kondisi darurat, kelaparan, ketidakberdayaan sebagai petanda (signified), dan kegagalan perlindungan, ketimpangan bantuan dan ketidakadilan ekologis menjadi makna mitologis. Ketika simbol ini muncul secara masif, maka bukan lagi pesan individual melainkan menjadi diskursus sosial.

John Galtung, menyebut situasi seperti ini sebagai kekerasan structural. Ketika sistem sosial, ekonomi dan politik secara tidak langsung melukai manusia.

Banjir dan longsor mungkin disebut bencana alam, tetapi penderitaan yang menyertainya merupakan bencana komunikasi, kebijakan dan kemanusian. Menunjukkan tidak berfungsinya komunikasi dua arah antara negara dan rakyatnya.

Informasi mengalir satu arah, kebijakan dibuat tanpa mendengar suara lokal dan partisipasi rakyat hanya jargon proyek. Sehingga bendera putih menjadi kritik visual terhadap absennya komunikasi partisipatif dan empatik. Bahwa rakyat tidak hanya korban bencana, tetapi juga korban pembangunan yang bisu terhadap risiko ekologis.

Bencana Aceh tentu tidak bisa dilepaskan dari krisis ekologi, deforestasi, alih fungsi lahan, tambang dan pembangunan tanpa etika lingkungan. Perspektif ekologi komunikasi dipahami sebagai relasi manusia alam menjadi relasi komunikatif.

Alam berbicara melalui banjir dan longsor namun pesannya terabaikan dan diabaikan. Sehingga bendera putih menjadi simbol bahwa komunikasi antara manusia dan alam telah rusak. Tanda bahwa alam telah lama memberi peringatan, tetapi suara itu kalah oleh kepentingan ekonomi dan politik.

Dalam Ilmu Komunikasi Kritis, simbol ini sebagai counter-narrative terhadap optimisme palsu pembangunan. Membongkar ilusi bahwa pertumbuhan selalu berarti kemajuan. Maka, ketika bendera putih berkibar, yang runtuh bukan hanya rumah rakyat, tetapi legitimasi moral pembangunan itu sendiri.

Untuk itu, bendera putih di Aceh sebagai pesan yang tidak boleh dinormalisasi, jika hanya menjadi pemandangan biasa, maka semua kita telah gagal sebagai rakyat komunikasi atau mahkluk komunikasi.

Tugas utama semua kita bukan sekadar menurunkan bendera itu dengan bantuan sesaat, emergensi, rehabilitasi, rekonstruksi, atau psikososal, tetapi mencegahnya berkibar kembali melalui komunikasi yang adil, kebijakan yang ekologis dan pembangunan yang mendengar, partisipatif dan berpusat pada rakyatnya.

Sejatinya, bendera putih bukan tanda menyerah pada hidup,
namun jeritan agar hidup dipertahankan dan dianggap penting. Maka, dalam jeritan itulah, Ilmu Komunikasi diuji, apakah hanya menjadi teori di ruang akademik, atau benar-benar menjadi jembatan antara penderitaan dan keadilan.

*Dosen ilmu komunikasi Fisip Unimal

The post MAKNA SIMBOL BENDERA PUTIH PERSPEKTIF  ILMU KOMUNIKASI appeared first on Fokus Inspirasi.

Kamaruddin Hasan*

“Aceh hari ini berada di persimpangan, apakah memilih mendengar suara alam dan menata ulang cara hidup, atau terus menunda hingga kesabaran alam benar-benar habis? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan bukan hanya masa depan Aceh, tetapi juga martabat manusia yang mengaku beriman, berakal dan beradab”.

Lhokseumawe | Fokusinspirasi.com – Aceh hari ini seperti ruang sunyi yang sedang ditegur alamnya sendiri. Banjir datang hampir tiap tahun, longsor menyapu lereng-lereng gunung, sungai meluap tanpa ampun, hutan menipis dan laut perlahan kehilangan keseimbangannya.

Semua terjadi berulang, seolah alam sedang berkata dengan suara yang semakin keras; “Aku sudah lelah dan muak.” Kita saja tidak mendengar, tidak mau mendengar, menyepelekan atau bahkan mengabaikannya.

Aceh yang selama berabad-abad dikenal sebagai serambi mekkah, tanah iman, tawakkal, tanah perlawanan. Negeri para ulama, negeri para syuhada, negeri darussalam, negeri syariat, negeri Iskandar Muda, sebagai bansa teuleubeh ateuh roung donya.

Negeri yang paling sering berbicara tentang iman, syariat dan moralitas.
Namun dalam praktik pengelolaan lingkungan alam, sering kali nilai spiritual terpisah dari kebijakan pembangunan.

Sangat baik rajin membangun masjid, tetapi abai menjaga alam hutan, itu tidak baik. Fasih berbicara tentang halal-haram, tapi lupa bahwa merusak lingkungan alam sama dengan dosa sosial.

Aceh sama sekali tidak kekurangan nilai dan simbol negeri syariat, tetapi kehilangan etika ekologis tauhid, yang seharusnya manusia sebagai khalifah dimuka bumi raḥmatan lil-‘ālamīn rahmat bagi alam semesta, bukan kerakusan atas bumi.

Kini Aceh berdiri di ujung kesabaran alam. Bukan karena takdir semata, melainkan karena akumulasi kesalahan manusia yang terlalu lama diabaikan, dibenarkan, bahkan dinormalisasi atas nama pembangunan dan mengejar pertumbuhan ekonomi berbasis ekstraksi. Padahal pendekatan ekonomi ekstraksi; paling primitive, kuno, bodoh, tolol alias ngeet.

Akhirnya Aceh kembali tenggelam; sungai meluap, tanah longsor, rumah-rumah rakyat hilang entah kemana. Gampong banyak hilang ditelan banjir, lumpur dan kayu-kayu gelondongan yang berserakan di mana-mana, bahkan ratusan meninggal dunia. Sawah, tambak, ternak, rumah, harta benda, tempat usaha, keude, pasar tengelam diterjang banjir, lumpur dan kayu-kayu gelondongan.

Setiap musim hujan kini selain pertanda berkah, juga menghadirkan kecemasan yang berulang dan mendalam. Bahkan bagi banyak warga di gampong-gampong, hujan tidak lagi dinanti, namun mulai ditakuti.

Alam Aceh seolah sedang berbicara, mula-mula pelan, kini semakin keras. Lihat saja, dalam satu dekade terakhir, Aceh mengalami peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan longsor.

Fenomena ini tidak lagi dapat dipahami sebagai kejadian alam semata, melainkan sebagai akumulasi kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan.

Bencana hadir terlalu sering, terlalu dekat, dan terlalu merata. Seolah alam sedang berada di ujung kesabarannya.
Secara ilmiah, bencana ekologis bukanlah peristiwa tunggal. Bencana ini mata rantai sebab-akibat.

Data kebencanaan menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi banjir dan longsor di Aceh berkorelasi kuat dengan deforestasi, alih fungsi lahan, tambang terbuka, perkebunan skala besar dan tata ruang yang abai daya dukung lingkungan.

Hutan Aceh yang seharusnya menjadi benteng ekologis Sumatera, perlahan terkoyak, daerah tangkapan air rusak, Sungai-sungai kehilangan sempadan alaminya. Gunung dilukai oleh galian-galian tambang dan deforestasi. Ketika hujan turun, air tidak lagi diserap, tetapi dilepaskan dengan kemarahan yang meluluhlantakan semua yang menghadangnya.

Secara sains lingkungan, realitas ini bukan fenomena misterius, tapi hukum alam membuktikannya.

Aceh bukan negeri yang asing dengan musibah, sejarah panjangnya dipenuhi berbagai ujian cobaan, sebut saja; perang kolonial, konflik bersenjata, gempa bumi, tsunami, banjir dan longsor. Namun yang terjadi hari ini terasa berbeda. Jika dulu bencana hadir sebagai peristiwa besar yang jarang, kini mulai menjelma rutinitas tahunan.

Dari wilayah pesisir hingga pedalaman, dari daerah aliran sungai hingga lereng pegunungan, ancaman datang berulang dan sering kali dengan dampak yang sama; kehilangan nyawa, kerugian, trauma dan ketidakpastian.

Musibah banjir dan longsor bukan sekadar kehendak langit, Alam tidak pernah murka. hanya bereaksi saja. Hutan yang gundul, dialih fungsikan, sungai yang disempitkan, gunung yang dilukai dan rawa yang ditimbun contoh luka-luka ekologis yang pelan-pelan berubah menjadi bencana, air tidak lagi diserap tanah dan vegetasi, namun dilepaskan sekaligus ke permukiman.

Aceh sesungguhnya memiliki modal ekologis yang besar. Sebagai provinsi dengan salah satu tutupan hutan terluas di Sumatra, Aceh seharusnya memiliki ketahanan lingkungan yang lebih baik.

Namun alih fungsi lahan, pembukaan hutan, aktivitas ekstraktif, serta tata ruang yang lemah telah menggerus fungsi ekologis tersebut.

Ketika hujan ekstrem datang yang kini makin sering akibat perubahan iklim bencana menjadi keniscayaan, bukan kejutan.

Maka dalam hal ini, sangat diutamakan kejujuran kolektif, mendengar hati nurani, kembali ke fitrah sebagai khalifah, adanya keseimbangan antara kecerdasan intelektual/pengetahuan, spiritualitas dan emosional.

Sehingga kalau ada yang menyebut bencana sebagai takdir tanpa evaluasi kebijakan manusia adalah bentuk pengingkaran terhadap ilmu pengetahuan sekaligus moralitas, etika public dan etika ekologis tauhid.

Allah SWT, telah mengingatkan: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia.”. Ayat ini secara eksplisit mengaitkan kerusakan alam dengan perbuatan manusia.

Dalam perspektif modern, pesan ini sejalan dengan pendekatan ekologi yang menempatkan krisis lingkungan sebagai hasil interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Ayat tersebut bukan sekadar nasihat dan pedoman spiritual, melainkan cermin etika ekologis.

Namun dalam praktik, sering kali menempatkan bencana semata sebagai ujian Allah. Perspektif ini sah secara teologis, tetapi menjadi berbahaya jika menutup evaluasi kebijakan manusia.

Dalam etika Islam sendiri, manusia ditempatkan sebagai khalifah penjaga bumi, bukan penguasa yang bebas mengeksploitasi. Menjadi khalifah berarti bertanggung jawab, menahan diri dan menjaga keseimbangan. Ketika izin mudah dikeluarkan, ketika tata ruang diabaikan, ketika kepentingan jangka pendek mengalahkan keselamatan jangka panjang, maka yang terjadi bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kegagalan moral.

Alam Aceh tidak butuh pidato panjang, yang dibutuhkan keputusan berani, keputusan yang berpihak pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan hidup.Tentu, kritik ini bukan penolakan terhadap pembangunan, Aceh membutuhkan pembangunan, tentu pembangunan berpusat pada manusia (people centerd development).

Pembangunan tanpa berpusat manusia, tanpa etika lingkungan hanya akan memindahkan risiko ke rakyat dan generasi mendatang.

Aceh sangat membutuhkan pergeseran paradigma, dari pembangunan eksploitatif, ekonomi ekstraksi. Menuju pembangunan berkelanjutan berbasis moralitas dan etika.

Integrasi sains lingkungan, kebijakan publik, kearifan lokal dan nilai keagamaan bukan sekadar wacana moral, melainkan keharusan strategis untuk mengurangi risiko bencana dan konflik sosial di masa depan.

Aceh sesungguhnya ada solusi di depan mata, sebagai jalan pulang dengan menyatukan Iman, Ilmu dan Alam, yaitu warisan kearifan lokal Aceh yang kuat, hukum adat, sistem pengelolaan berbasis komunitas yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan hidup. Nilai-nilai ini perlu dihidupkan dan diperkuat kembali, bukan sebagai romantisme masa lalu, tetapi sebagai solusi kontekstual masa depan.

Di saat yang sama, kebijakan harus berbasis data dan ilmu pengetahuan. Perencanaan tata ruang, pengelolaan daerah aliran sungai dan perlindungan kawasan hutan harus menjadi prioritas. Tanpa itu, doa dan teknologi akan sama-sama kehilangan daya guna. Di sinilah nilai-nilai agama menemukan makna publiknya. Agama bukan sekadar ritual, tetapi etika hidup bersama, dengan sesama manusia dan dengan alam.

Ketika iman mendorong kebijakan yang adil dan ilmu pengetahuan menuntun praktik yang tepat, maka pembangunan tidak lagi menjadi ancaman bagi lingkungan.

Sebelum kesabaran alam benar-benar habis, selalu ada kesempatan untuk berubah sebelum penyesalan datang tanpa jeda. Jika hutan terus menyusut, banjir akan menjadi rutinitas. Jika alam runtuh, iman kehilangan rumahnya. Pada tahap tersebut, yang tersisa bukan lagi perdebatan kebijakan, melainkan penyesalan kolektif.

Aceh hari ini berada di persimpangan, apakah memilih mendengar suara alam dan menata ulang cara hidup, atau terus menunda hingga kesabaran alam benar-benar habis? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan bukan hanya masa depan Aceh, tetapi juga martabat manusia yang mengaku beriman, berakal dan beradab.

*Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unimal

The post ACEH DI UJUNG KESABARAN ALAM appeared first on Fokus Inspirasi.

Oleh Kamaruddin Hasan*

Aceh | Fokusinspirasi.com – Secangkir kupi di tengah gelap. Aceh selalu punya cara sendiri untuk bertahan. Ketika listrik padam, jaringan komunikasi terputus dan kecemasan menyelimuti rumah-rumah akibat bencana, masyarakat Aceh tidak sepenuhnya kehilangan arah.

Di tengah gelap itu, secangkir kopi tetap mengepul. Waroeng kupi yang dalam keseharian sering dianggap ruang santai dan obrolan ringan, berubah menjadi simpul kehidupan sosial. Mampu menyalakan kembali harapan, menyambung kabar dan merawat kewarasan kolektif.

Fenomena ini bukan kebetulan. Waroeng kupi di Aceh sebagai ruang sosial, publik yang telah lama beresonansi dengan kehidupan masyarakatnya.

Dari diskusi politik, obrolan adat, hingga perbincangan agama dan ekonomi rakyat, semua menemukan tempatnya di meja-meja kayu yang sederhana. Saat bencana datang, resonansi sosial itu menguat, memantul dan menjelma menjadi daya lenting sosial yang nyata.

Dalam perspektif sosiologi perkotaan dan komunikasi sosial pembangunan, Waroeng Kupi menjadi infrastruktur sosial, infrastruktur tidak selalu berbentuk jalan, gedung, jaringan telekomunikasi atau jaringan listrik.

Ada infrastruktur sosial, ruang, relasi dan praktik yang menopang keberlangsungan hidup masyarakat. Waroeng kupi di Aceh sebagai contoh paling nyata dari infrastruktur sosial tersebut.

Ketika badai, banjir, langsor atau pemadaman Listrik, kehilangan karingan HP yang mampu melumpuhkan sistem formal, waroeng kupi justru mengambil alih fungsi-fungsi penting tersebut; menjadi pusat informasi, tempat mengisi daya perangkat komunikasi, ruang kerja darurat, bahkan ruang belajar alternatif. Mahasiswa dosen menjalankan perkuliahan daring, pelajar mengerjakan tugas sekolah, jurnalis mengirim berita dan warga mencari kabar keluarga, semuanya terjadi di ruang publik yang sama.

Dalam hal ini, boleh saja Negara absen sesaat, tetapi masyarakat Aceh tidak sepenuhnya rapuh. Hadir mekanisme bertahan yang lahir dari kebiasaan, kedekatan sosial dan kepercayaan bersama.

Waroeng kupi menjadi bukti bahwa ketahanan sosial tidak selalu dibangun dari atas, melainkan tumbuh dari bawah dari praktik sehari-hari yang sering dianggap biasa saja.

Musibah bencana memiliki satu sifat yang paradoksal; menghancurkan, tetapi juga membuka. Dalam situasi darurat, identitas sosial yang biasanya kaku, usia, profesi, kelas ekonomi, bahkan status sosial menjadi cair. Di waroeng kupi, pejabat duduk berdampingan dengan buruh, dosen berbagi colokan listrik dengan mahsiswa, siswa SMA dan warga kota berbincang dengan pendatang tanpa canggung.

Realitas inilah yang disebut sebagai resonansi sosial dengan nilai kebersamaan, solidaritas dan empati yang dipantulkan secara kolektif. Resonansi ini tidak diciptakan secara instan saat bencana datang. Namun, akumulasi panjang dari budaya Aceh yang menjunjung tinggi musyawarah, kebersamaan, saling bantu dan penghormatan terhadap sesama.

Resonansi sosial Masyarakat Aceh mampu mencairkan berbagai sekat.
Waroeng kupi mempercepat proses resonansi tersebut, menjadi ruang aman secara sosial dan emosional.

Di sana, orang bukan hanya bertukar informasi, tetapi juga menyalurkan kecemasan, ketakutan dan harapan. Dalam obrolan ringan tentang cuaca, listrik atau kabar Gampung halaman, terselip proses penyembuhan sosial yang sering luput dari perhatian kebijakan publik.

Aceh bukan wilayah yang asing dengan bencana. Tsunami 2004, konflik berkepanjangan, banjir, longsor dan badai tropis telah membentuk ingatan kolektif masyarakatnya. Ingatan ini membuat masyarakat Aceh memiliki sensitivitas tinggi terhadap krisis, sekaligus kemampuan beradaptasi yang kuat.

Dalam konteks ini, waroeng kupi berfungsi sebagai ruang penyimpanan ingatan sosial. Di sanalah pengalaman masa lalu dibicarakan, dibandingkan dan dimaknai ulang.

Warga saling mengingatkan, saling menenangkan dan secara tidak langsung membangun narasi bersama tentang bagaimana menghadapi musibah.

Resonansi sosial yang lahir dari ingatan kolektif ini penting. Mampu mencegah kepanikan berlebihan, memperkuat solidaritas dan menjaga kohesi sosial. Ketika informasi resmi terlambat atau simpang siur, jaringan informal di waroeng kupi sering kali menjadi rujukan pertama yang dipercaya.

Masyarakat Aceh tidak memisahkan secara tegas antara ruang sosial, publik, emosional dan spiritual. Dalam obrolan di waroeng kupi, isu bencana sering dikaitkan dengan nilai keagamaan; ujian, musibah, kesabaran dan ikhtiar. Dimensi ini memberi makna pada penderitaan, sekaligus kekuatan untuk bertahan.

Kupi, dalam konteks ini, bukan sekadar minuman, menjadi medium perjumpaan, simbol ketenangan, dan sarana merawat hubungan sosial.

Aroma kupi yang hangat di tengah gelap dan sunyi memiliki efek psikologis yang nyata; menenangkan, menguatkan dan menegaskan bahwa seseorang tidak sendirian menghadapi krisis.

Pengalaman Aceh menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur fisik dan teknologi. Pemerintah perlu mengakui dan melibatkan infrastruktur sosial yang sudah hidup di tengah masyarakat.

Waroeng kupi, meunasah dan ruang publik informal lainnya harus dipandang sebagai mitra strategis dalam komunikasi bencana.

Pendekatan yang inklusif dan berbasis budaya lokal akan membuat kebijakan lebih efektif dan diterima masyarakat. Alih-alih meminggirkan ruang-ruang informal, negara seharusnya belajar dari daya adaptif yang telah terbukti bekerja di lapangan.

Aceh antara waroeng kupi, resonansi sosial dan musibah bencana merupakan kisah tentang daya tahan manusia. Di tengah krisis, masyarakat Aceh menunjukkan bahwa solidaritas tidak selalu lahir dari pidato resmi atau instruksi birokrasi, melainkan dari kebiasaan berkumpul, berbagi dan saling mendengar.

Waroeng kupi mengajarkan bahwa ketahanan sosial dibangun dari relasi yang hangat, ruang yang inklusif dan kepercayaan bersama. Dalam secangkir kupi, Aceh merawat ingatan, harapan dan keberanian untuk terus bertahan dalam situasi dan kondisi apapun.

Kamaruddin Hasan

Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unimal

The post Aceh Antara Waroeng Kupi, Musibah Bencana dan Resonansi Sosial appeared first on Fokus Inspirasi.

Oleh: Don Muji Alfurqan                                  Tokoh Muda Aceh

Indonesia | Fokusinspirasi.com – Ketika bencana melanda Sumatra dan Aceh baik banjir bandang dan, longsor, gempa, maupun krisis ekologis yang berulang harapan masyarakat hanya satu, negara hadir sepenuhnya.

Namun harapan itu kembali dipatahkan ketika pemerintah tidak menetapkan bencana nasional yang begitu luas dan melumpuhkan sebagai bencana nasional. Keputusan ini bukan sekedar persoalan administratif, tetapi menyentuh langsung pada soal kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

Tidak ditetapkannya status bencana nasional berdampak nyata. Akses bantuan menjadi terbatas, koordinasi lintas lembaga melemah, dan beban penanganan sebagian besar dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang jelas memiliki sumber daya terbatas.

Akibatnya, korban bencana harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan bantuan layak, layanan kesehatan darurat, dan pemulihan kehidupan yang manusiawi. Dalam situasi seperti ini, negara seolah hadir setengah hati.

Pertanyaannya apakah ini bisa disebut sebagai krisis kemanusiaan? Jawabannya, ya. Ketika rakyat kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, akses pangan, dan layanan kesehatan, sementara negara tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, maka yang terjadi bukan sekadar bencana alam, melainkan bencana kemanusiaan.

Penderitaan yang dibiarkan berlarut-larut adalah bentuk kegagalan moral dan politik.

Lebih jauh lagi, muncul istilah yang menyakitkan namun relevan untuk direnungkan.

Pembunuhan Secara Halus

Ini tentu bukan pembunuhan dalam arti harfiah, tetapi sebuah metafora keras untuk menggambarkan pembiaran sistematis.

Ketika negara tahu ada penderitaan massal namun memilih untuk tidak mengambil langkah maksimal, maka negara sedang membiarkan rakyatnya perlahan-lahan hancur oleh penyakit, kelaparan, trauma, dan kemiskinan struktural pascabencana.

Sebagai pemuda asli Aceh, saya tidak bisa menutup mata. Aceh memiliki sejarah panjang penderitaan, konflik, dan bencana. Dari tsunami hingga bencana ekologis hari ini, Aceh terlalu sering diuji.

Maka ketika bencana kembali datang dan negara tidak memberikan status nasional, rasa keadilan itu kembali dilukai. Seolah-olah penderitaan di pinggiran tidak sepenting penderitaan di pusat kekuasaan.

Pemerintah seharusnya memahami bahwa menetapkan bencana Aceh sebagai bencana nasional bukan soal gengsi politik atau hitung-hitungan anggaran semata. Ini adalah pernyataan sikap bahwa setiap nyawa warga negara bernilai sama, di mana pun mereka berada. Negara tidak boleh hadir dengan logika minimalis ketika rakyatnya berada dalam kondisi maksimal menderita.

Jika negara terus abai, maka kritik akan semakin keras. Bukan karena kebencian, tetapi karena cinta pada kemanusiaan dan keadilan. Sebab negara yang besar bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, tetapi dari keberaniannya melindungi rakyat yang paling lemah ketika mereka paling membutuhkan.

Aceh dan Sumatra Tidak Meminta Belas Kasihan. Kami Menuntut Tanggung Jawab Negara

Kami sangat menyayangi merah putih dan garuda selalu di dada, namun sayangnya para Pemimpin Republik sekarang sangat lah menyiksa hati kami rakyat aceh, alam di EKPLOITASI  bagaimana kondisi kami anak negeri untuk melewati bencana ini ,70 persen rakyat bergantung pada sawah ,tambak dan perkebunan kini lenyap akibat musibah bencana alam. Rakyat aceh kini tidak bisa bergerak untuk mengatasi kerbelangsungan kehidupan ini ,sedangkan mata pencarian hanya di sektor itu saja.

Bagaimana saya tidak menduga Pemerintah telah melakukan kejahatan kemanusian seperti ini, kita sangat membutuhkan uluran tangan dari semua pihak untuk membantu masyarakat aceh dan Sumatra yang terdampak musibah banjir, malah dengan hati riang gembira para menteri kabinet merah putih, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih sanggup mengatasi seluruh masalah bencana Sumatera.

Menlu Sugiono: Indonesia Belum Buka Pintu Bantuan Negara Asing Tangani Bencana Sumatera

Apakah ini bukan sebuah kekejaman politik ekstrem untuk aceh, mengingat aceh daerah konflik lahirlah perdamaian sehingga sebuah kutukan Istana untuk aceh, kalau tidak menetapkan bencana nasional dan tidak sanggup mengatasi persoalan banjir maka jangan menghambat bantuan dari luar. Sungguh ironis dan lucu kalau ada pun bantuan dari luar negeri untuk banjir di Sumatra ini pun akan dikenakan cukai apa ini tidak lucu.

Semoga sehat Negeriku Indonesia, kita mencintai republik ini dan Aceh adalah bagian dari republik Indonesia.

The post Bencana Nasional Tak Kunjung Ditetapkan, Pemuda Aceh: Ini Krisis Kemanusiaan dan Pembunuhan Secara Halus appeared first on Fokus Inspirasi.

Oleh Kamaruddin Hasan

Indonesia | Fokusinspirasi.com – Tulisan opini ini merupakan refleksi dari beberapa opini beberapa tahun lalu tentang; Menuju Negara sebanarnya, menuju Negara Manusia dengan Potensi Hati? dan Hakikat Negara Manusia.

Semestinya ada saat-saat tertentu dalam perjalanan sebuah negara bangsa berhenti sejenak untuk introspeksi, merenung, menatap lebih jauh ke belakang dan bertanya dengan jujur; apakah negara masih seperti yang di cita-citakan atau justru tersesat dalam negara yang kita ciptakan sendiri? negara macam apa yang sebenarnya sedang di jalani? negara seperti apa yang semestinya diperjuangkan? Ada jarak yang semakin lebar antara negara yang sedang berjalan dengan negara yang diimpikan rakyat.

Memang hasil karya manusia Nusantara yang paling fundamental salah satu adalah negara. Negara menjadi pranata sebagai prestasi peradaban manusia Nusantara untuk tujuan fitrahnya, demi kebahagiaan dunia akhirat, melahirkan, menghidupkan, menjaga dan menjalankan Negara.

Sebagai pranata dari hasil proses integrasi secara holistik komprehensif dari berbagai unsur; institusi, lembaga, konvensi, adat, tradisi, norma budaya dan lian-lain. Negara ini, disepakati untuk dijalankan dan diselenggarakan dengan nilai-nilai ketuhanan, keadilan, peradaban, kebersamaan dan azas kedaulatan rakyat.

Negara yang melindungi segenap yang hidup didalamnya, melindungi yang melahirkan dan menghidupkannya.
Tentu harapannya, negara yang memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, peduli aktif dalam ketertiban dunia, perdamaian dan keadilan.

Negara yang besar ini dihuni oleh manusia-manusia yang melahirkannya dengan belakang etnik, agama, suku, dan bangsa yang beragam. Sehingga sangat aneh, ketika negara ini tidak memahami betul jati diri, identitas, akar budaya bangsanya, yang notabene negara dilahirkan, dihadirkan, dihidupkan oleh manusia-manusia hebat nusantara.

Kealpaan Negara terhadap yang melahirkan, menghadirkan, menghidupkan; memunculkan kekecewaan dan kehilangan kepercayaan. Suatu negara kehilangan kepercayaan rakyatnya, hanya tingggal tunggu waktu kehancuran.

Negara tidak pernah dibangun hanya dengan deretan pasal, prosedur birokrasi atau institusi formal. Negara hidup melalui denyut moral, kehendak kolektif dan komitmen rakyatnya pada nilai-nilai yang diyakini sebagai dasar kebersamaan.

Indonesia hari ini berada pada sebuah persimpangan; satu sisi memiliki energi demografi, kekayaan sumber daya dan modal sosial yang besar; sisi lain menghadapi jurang kerentanan yang semakin lebar. Ketika kesenjangan sosial menajam, ketika kepercayaan publik terhadap institusi menurun, ketika hukum dipersepsikan tidak lagi berpihak pada kebenaran. Apakah masih pantas negara ini diperjuangan?

Berbagai pertanyaan muncul, ini tidak lahir dari pesimisme, melainkan dari kecemasan rakyat yang rasional. Sebab negara hanya dapat bertahan bila terus menerus memperbarui kontrak sosialnya dengan rakyat.

Indonesia saat ini menunjukkan gejala bahwa kontrak itu rapuh. Rakyat merasakan ketidakpastian ekonomi, elit politik dianggap terlalu jauh dari persoalan rakyat dan struktur sosial tampak membeku dalam stratifikasi yang tidak adil.

Dalam kondisi seperti ini, refleksi tentang kembali ke negara sebenarnya bukan nostalgia romantik, tetapi upaya untuk memahami apa yang hilang, apa yang menyimpang dan apa yang harus diperbaiki.

Negara yang retak di tengah kemajuan semu; indonesia sering dipuji sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil dan modernisasi yang cepat. Namun kemajuan yang tampak di permukaan seringkali menutupi luka-luka sosial yang dalam.

Banyak keluarga yang bekerja keras setiap hari tetapi tetap miskin. Banyak anak muda yang berpendidikan namun tidak memperoleh pekerjaan yang layak. Banyak desa yang kaya sumber daya tetapi tertinggal karena pembangunan yang tidak merata. Ketika realitas-realitas ini berjalan bersamaan, kemajuan makro di satu sisi, tekanan mikro di sisi lain, hadirlah paradoks yang menyakitkan; negara ingin maju tanpa benar-benar menyejahterakan.
Titik inilah rakyat melihat negara seperti rumah besar yang berhias megah di luar, namun lampunya redup dan fondasinya rapuh. Rakyatnya bertahan dengan rasa cemas, sementara sebagian kecil menikmati kenyamanan berlebih.

Fenomena ini membuat rakyat mempertanyakan legitimasi moral negara, apakah negara masih bekerja untuk rakyat semua atau hanya untuk sebagian? Ketika pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab dengan kebijakan yang solutif, kepercayaan rakyat menurun. Turunnya kepercayaan sebagai awal dari kejatuhan negara, bukan hanya secara fisik dengan berbagai musibah bencana alam, melainkan secara fundamental kejatuhan mental dan moral.

Negara mulai kehilangan wibawa, kehilangan kehangatan dan yang paling fatal kehilangan makna.

Negara kehilangan makna; suatu bangsa dapat terus bertahan meskipun miskin materi, tetapi tidak akan bertahan lama bila kehilangan makna. Makna negara Indonesia terletak pada solidaritas, keberagaman, keadilan, musyawarah dan gotong royong. Itulah alasan historis mengapa republik ini berdiri.

Namun ketika kepentingan kelompok lebih dominan daripada kepentingan kolektif, ketika suara rakyat kalah oleh transaksi, ketika hukum tunduk pada kekuasaan, makna itu memudar bahkan hilang.

Sering terdengar istilah krisis kepemimpinan, krisis keadilan atau krisis moral. Namun sejatinya yang di hadapi lebih dari sekadar krisis, tetapi erosi fundamental terhadap landasan filosofis negara. Erosi ini tidak selalu tampak dalam berita besar; hadir dalam hal-hal kecil yang terlihat setiap hari; pejabat yang tidak memberi teladan, birokrasi yang mempersulit, rakyat yang kehilangan kepercayaan untuk bersuara atau anak-anak muda yang merasa negaranya tidak menyediakan masa depan.

Jika kondisi ini dibiarkan, negara hanya akan menjadi struktur administratif kosong tanpa jiwa. Kondisi inilah yang dimaksud sebagai di ambang kehancuran: kehilangan makna sehingga rakyat berhenti mempercayainya sebagai alat mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Refleksi untuk kembali ke negara yang sebenarnya; kembali ke negara sebenarnya berarti kembali ke prinsip-prinsip elementer yang membuat Indonesia pernah menjadi simbol harapan.

Negara yang melindungi, bukan menakut-nakuti, negara yang mendengar, bukan membungkam, negara yang merawat, bukan meninggalkan. Untuk kembali ke negara sebenarnya, minimal ada tiga refleksi besar yang harus dihidupkan kembali.

Menghidupkan kedaulatan moral Negara; Negara tidak akan pernah kuat bila moral pemimpin dan institusinya rapuh.

Kedaulatan politik tidak ada artinya tanpa kedaulatan moral. Indonesia membutuhkan teladan, bukan hanya peraturan. Pemimpin yang jujur, birokrat yang bersih, penegak hukum yang adil, adalah simbol yang menciptakan legitimasi. Ketika moral negara bangkit, rakyat akan kembali percaya, hanya kepercayaanlah energi terbesar yang dapat dimiliki republik.

Membangun Keadilan sebagai prioritas negara; tidak ada negara yang bertahan tanpa keadilan. Ketimpangan saat ini bukan semata masalah ekonomi, tetapi masalah rasa. Rasa diperlakukan tidak adil memicu kemarahan sosial yang mudah meledak.

Keadilan harus menjadi inti dari semua kebijakan, mulai keadilan pendidikan, keadilan kesehatan, keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan sosial, adat budaya, keadilan pangan dan lainya.

Negara yang adil merupakan negara yang kokoh, negara yang tidak adil adalah negara yang retak dan rapuh bahkan tidak pantas diperjuagkan dan dipertahankan.

Mengembalikan Negara ke rasa kebersamaan; Negara yang sebenarnya adalah negara yang dirasakan milik bersama, bukan milik elite atau birokrasi.

Itulah esensi awal Indonesia, bangsa yang dibangun dari semangat kolektif, bukan kepentingan individu. Konsep kebersamaan ini harus dihidupkan melalui partisipasi rakyat, transparansi kebijakan, dialog sosial, dan gotong royong.

Ketika rakyat kembali merasa memiliki negara, mereka akan menjaganya. Negara tanpa rasa kepemilikan adalah negara yang kehilangan identitas rumahnya sendiri.

Mengapa harus segera kembali ke Negara sebenarnya; Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri sebelum mencapai titik tidak kembali. Tanda-tanda keretakan sudah tampak, tetapi landasan moral, historis, dan kultural bangsa ini masih kuat.

Dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa negara yang sehat tidak akan lahir dari rutinitas birokrasi, tetapi dari keberanian moral untuk kembali pada nilai-nilai yang membuat utuh sebagai negara bangsa.

Kembali ke negara sebenarnya bukan slogan politis; menjadi proses perenungan nasional. Untuk jujur melihat kekeliruan, berani memperbaiki arah dan rela menempatkan kepentingan negara bangsa di atas kepentingan pribadi.

Hal ini bukan perjuangan satu kelompok atau satu generasi, tetapi perjuangan seluruh rakyat lintas generasi. Tentu belum terlambat untuk berubah, tetapi untuk pulih, harus terlebih dahulu berani bercermin; melihat luka yang telah menganga, mengakui kesalahan structural, kultural dan menuntut negara kembali kepada dirinya yang sejati; negara yang melindungi rakyat, bukan negara yang diam ketika rakyatnya dirampok oleh sistem yang seharusnya melayani rakyat.

Refleksi ini sudah sering menjelma, namun terus dihidupkan untuk menjadi gerakan moral bersama dari kampus, sekolah, pesantren, gampong, kota, media, komunitas muda, LSM, hingga institusi negara maka Indonesia tidak hanya akan terhindar dari kehancuran, tetapi justru memasuki babak baru sebagai negara yang matang, adil, manusiawi dan bermartabat. Itulah negara yang sebenarnya, itulah negara yang layak di perjuangkan Kembali dan dipertahankan.

Kamaruddin Hasan
Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unimal

The post Kembali ke Negara Sebenarnya appeared first on Fokus Inspirasi.

(Sebagai Khalifah Di Muka Bumi?)

Indonesia | Fokusinspirasi.com – Ketika amanah khalifah diuji oleh bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh-Sumatera pada akhir November 2025, tentu bukan hanya tragedi ekologis, tetapi juga tragedi moral dan spiritual bagi manusia.

Kerusakan alam hari ini bukan sekadar akibat proses alamiah, melainkan cermin dari bagaimana manusia menjalankan atau mengabaikan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Dalam nilai-nilai keagamaan, termasuk Islam, manusia ditempatkan sebagai penjaga, pelindung dan pengelola bumi. Namun ketika alam, hutan dijadikan komoditas, sungai dijadikan tempat pembuangan dan tanah diperlakukan tanpa penghormatan, akhirnya amanah itu jadi retak.

Musibah bencana banjir dan longsor silih berganti termasuk yang terjadi November 2025 seharusnya membawa manusia pada kesadaran penuh, bahwa merajut kembali ekosistem alam tidak bisa dilakukan tanpa merajut kembali kesadaran manusia sebagai khalifah dimuka bumi, menjadi seutuhnya makhluk beragama, makhluk berakal, berakhlak, bermoral, beretika dengan salah satu kewajibannya menjaga keseimbangan bumi.

Memang belum terlambat, manusia untuk kembali menunduk, merenung dan bertanya apakah sudah layak disebut penjaga bumi atau justru perusak terbesar ekosistem ini?

Ketika ekosistem alam menyampaikan pesan, dengan Alam yang senantiasa berbicara, tetapi manusia sering tuli. Banjir besar, longsor, kekeringan, dan perubahan iklim merupakan bahasa alam ketika keseimbangan terganggu.

Di Aceh-Sumatera dan banyak wilayah lain, hilangnya jutaan hektar hutan dalam dua dekade terakhir telah memutus jalinan ekologis yang selama ribuan tahun melindungi kehidupan manusia. Akar-akar yang dulu menahan tanah kini tak lagi ada.

Pohon-pohon yang dulu memecah curah hujan telah diganti oleh bangunan, perkebunan monokultur dan deforestasi proses hilangnya tutupan hutan secara permanen yang mengubah lahan hutan menjadi non-hutan akibat penebangan pohon skala besar, pembakaran, konversi lahan perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur yang seringkali dilakukan manusia dan berdampak serius pada lingkungan, iklim, dan keanekaragaman hayati.

Ketika hujan deras tiba pada mulai November- Desember (baca:keunongsa atau keunenong 1), alam tidak lagi mampu menahan serangan air. Sungai meluap, lereng ambruk, gampông- gampông terendam, bahkan “hilang” dalam hitungan jam. Kehilangan nyawa, rumah, kebun dan masa depan. Namun di balik itu semua, alam sebenarnya sedang menyampaikan pesan; kembalikan keseimbangan, kembalikan keharmonisan, penjaga bukan perusak, kembalikan manusia sebagai khalaifah dimuka bumi.

Dalam pandangan spiritual, alam bukan sekadar objek; sebagai makhluk yang tunduk pada hukum Tuhan. Ketika manusia merusaknya, manusia sejatinya telah melanggar amanah kosmik yang diberikan kepadanya. Ekosistem alam rusak karena ekosistem moral manusia ikut rusak.

Dalam Konsep khalifah fil ardh (pemakmur bumi) mengandung dua inti besar yaitu amanah dan tanggung jawab. Amanah berarti bumi tidak dimiliki manusia, tetapi dititipkan kepada manusia.

Tanggung jawab berarti manusia wajib mengelola bumi dengan keseimbangan, keadilan dan kasih sayang. Namun beberapa dekade terakhir, manusia lebih sering bertindak sebagai perusak ketimbang pemakmur.

Ketika hutan ditebang tanpa reboisasi, amanah dilanggar. Ketika air sungai dipenuhi limbah, tanggung jawab ditelantarkan. Ketika tanah diambil habis-habisan tanpa memperhatikan daya dukung, keseimbangan tergoyahkan. Ketika pembangunan hanya mementingkan ekonomi jangka pendek, nilai moral digeser ke pinggir.

Musibah Sumatera 2025 memperlihatkan ketidakselarasan antara manusia dan amanah kekhalifahan. Namun dalam bencana, mesti juga melihat secercah Cahaya; relawan berdatangan, masyarakat saling membantu, dan solidaritas lintas agama dan budaya kembali menguat. Tentu, ini bukti bahwa fitrah manusia sebagai khalifah belum sepenuhnya padam hanya tertutup oleh kerak keserakahan dan kelalaian yang terlalu lama dibiarkan.

Merajut kembali harmoni ekosistem alam bersama manusia berarti mengajak manusia kembali ke esensi identitas spiritualnya sebagai khalifah, bukan sekadar penghuni bumi.

Pemulihan ekosistem bukan hanya kerja teknis, tetapi juga kerja moral dan budaya. Untuk itu, ada beberapa langkah besar yang mesti disegerakan, antara lain; pemulihan ekosistem alam melalui pendekatan iman dan ilmu, melakukan reboisasi, konservasi, rehabilitasi sungai dan tata ruang berbasis risiko adalah instrumen teknis.

Namun tanpa nilai spiritual yang memandu, upaya ini hanya bertahan sementara. Kesadaran ekologis yang lahir dari iman memunculkan rasa takut berbuat kerusakan, rasa malu meninggalkan amanah dan rasa cinta terhadap ciptaan Tuhan.

Pendidikan khalifah sejak dini; anak-anak mesti diajarkan bukan hanya sains lingkungan, tetapi juga etika lingkungan. Mesti belajar bahwa membuang sampah sembarangan bukan hanya melanggar aturan, tetapi mengkhianati amanah sebagai penjaga bumi.

Kampus, sekolah, pesantren, lembaga sosial, lembaga adat dan media harus menjadi ruang untuk mengajarkan dua hal sekaligus yaitu literasi lingkungan dan literasi sosial.

Masyarakat perlu tahu bahwa menjaga sungai berarti menjaga sesama. Mengurangi sampah berarti mengurangi risiko orang lain terkena penyakit.

Poin penting adalah mesti mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal kedalam literasi ekologis.

Selanjutnya, kebijakan publik tentang ekosistem yang berorientasi pada keberlanjutan, pemerintah perlu memastikan bahwa manusia tidak hanya menjadi khalifah dalam tutur kata, tetapi dalam praktik kebijakan.

Termasuk penegakan hukum tegas terhadap perusak hutan, pemulihan ekosistem berbasis partisipasi, pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan generasi mendatang serta penggunaan teknologi ramah lingkungan.
Membangun sistem informasi bencana yang cepat, akurat, dan humanis adalah kunci mengikat kembali jaringan sosial.

Komunikasi yang jujur dan empatik dapat mengurangi kepanikan dan memperkuat tindakan kolektif. Juga diperlukan rekonstruksi tata ruang dan pengelolaan lahan berbasis partisipasi. Community based environmental management menjadi jembatan antara kebutuhan alam dan kepentingan sosial.

Ketika masyarakat dilibatkan, rasa memiliki meningkat dan kerusakan dapat diminimalisir. Termasuk menguatkan nilai gotong royong yang menjadi fondasi ekosistem sosial, budaya saling menjaga dan saling membantu mesti dipertahankan sebagai mekanisme penopang ketahanan komunitas.

Manusia mesti menyadari bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tetapi pinjaman dari anak cucu. Jika gagal menjadi khalifah, generasi mendatang mewarisi kerusakan yang tidak mereka buat.

Mengingatkan manusia bahwa hubungan dengan bumi bukanlah hubungan kepemilikan, melainkan hubungan tanggung jawab. Jika sesuatu dianggap sebagai warisan nenek moyang, biasanya merasa bebas menggunakannya sesuka hati seolah-olah sudah menjadi hak penuh untuk dinikmati tanpa batas.
Tetapi ketika bumi dipahami sebagai pinjaman dari anak cucu, perspektif berubah menjadi sadar bahwa segala tindakan hari ini memiliki konsekuensi langsung terhadap generasi yang akan datang.

Manusia mesti bertindak sebagai penjaga, bukan sebagai penguasa yang berhak mengeksploitasi alam tanpa batas. Bukan pemilik terakhir bumi; hanya penumpang sementara yang berkewajiban mengembalikan bumi dalam kondisi minimal sama baiknya, atau bahkan lebih baik, kepada generasi mendatang.

Banjir dan longsor Sumatera 2025 merupakan peringatan keras namun penuh cinta bahwa alam ingin diperlakukan dengan hormat. Alam ingin manusia kembali kepada fitrah kekhalifahannya dengan menjaga, merawat dan melestarikan.

Belum terlambat untuk merajut kembali hubungan harmoni dan suci secara berkelanjutan; ekosistem alam dan manusia sebagai khalifah, tentunya bukan sekadar tugas ekologis, tetapi ibadah yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, alam dan sesama.

Kamaruddin Hasan

Penulis adalah Dosen Ilmu Komunikasi Fisip Unimal.

The post MERAJUT KEMBALI EKOSISTEM ALAM BERSAMA MANUSIA appeared first on Fokus Inspirasi.