Banda Aceh | Fokusinspirasi.com — Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud Al Haythar menerima kunjungan Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Adriaan Palm di Meuligoe Wali Nanggroe, Banda Aceh, Rabu 6 Mei 2026.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe Zulfikar Idris mengatakan, pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama Belanda–Indonesia di Aceh, terutama dalam bidang pembangunan berkelanjutan, penanganan bencana, pengelolaan lingkungan, investasi, pendidikan, dan pengembangan ekonomi kawasan.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak menegaskan komitmen untuk memperkuat hubungan kemitraan jangka panjang yang dibangun atas dasar saling menghormati, pembelajaran sejarah, dan kepentingan bersama demi masa depan Aceh yang lebih maju dan berkelanjutan.

Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda menyampaikan bahwa kunjungannya ke Aceh bertujuan untuk melihat langsung perkembangan Aceh sekaligus membahas peluang kerja sama masa depan bersama Wali Nanggroe Aceh.

“Saya datang dari Jakarta hari ini untuk bertemu Wali Nanggroe dan berbicara tentang perkembangan di Aceh, sekaligus melihatnya dari perspektif sejarah dan masa depan, apa yang bisa kita lakukan bersama, bagaimana kerja sama dapat dibangun di Aceh bersama masyarakat Aceh, untuk memastikan pembangunan yang kita harapkan dapat terwujud,” ujar Adriaan.

Ia mengatakan Pemerintah Belanda sebelumnya telah terlibat dalam penanganan banjir di Aceh melalui Dutch Relief Alliance dan berbagai organisasi lokal. Namun, menurutnya, kerja sama tersebut perlu ditingkatkan ke tahap pemulihan dan pembangunan jangka panjang.

“Sebagai Pemerintah Belanda, kami telah terlibat dalam membantu penanganan banjir melalui Dutch Relief Alliance dan organisasi lokal. Namun kini saatnya melangkah ke tahap berikutnya, pemulihan dan pembangunan kembali,” katanya.

Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui kerja sama lintas sektor, mulai dari pertanian hingga pengelolaan lingkungan dan tata kelola air.

“Apa peluang pengembangan sektor pertanian? Bagaimana kita memastikan tata kelola aliran air menjadi lebih baik? Dan yang terpenting, bagaimana kita dapat membantu masyarakat Aceh dan Belanda untuk tumbuh dan berkembang bersama?” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya budaya sebagai bagian penting dalam membangun hubungan antara Aceh dan Belanda.

“Selain itu, tentu saja budaya juga memiliki peran yang sangat penting, terutama di Aceh,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai peluang kerja sama strategis antara Aceh dan Belanda di masa mendatang.

“Kita banyak memperbincangkan bagaimana Aceh dan Belanda bisa bekerja sama, terutama dalam berbagai sektor pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Wali Nanggroe yang didampingi Staf Khusus Dr. Muhammad Raviq.

Dalam diskusi, Wali Nanggroe dan Wakil Dubes Kerajaan Belanda juga turut merefleksikan sejarah panjang hubungan Aceh dan Belanda, termasuk pengalaman pascatsunami 2004 yang menjadi momentum penting kerja sama kemanusiaan dan rekonstruksi di Aceh.

Sebagai tindak lanjut, delegasi Belanda dijadwalkan mengunjungi sejumlah wilayah terdampak bencana di Aceh untuk menilai kebutuhan lapangan sekaligus mengidentifikasi peluang kerja sama lanjutan.

The post Wali Nanggroe Bersama Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda, Bahas Penguatan Kerja Sama Strategis di Aceh appeared first on Fokus Inspirasi.

(Dibalek Citra Komunikasi Kapitalisme-Greenwashing)
 
Kamaruddin Hasan*

“Selama bahasa demi pembangunan dan keuntungan terus mengalahkan suara bumi dan kemanusiaan, maka ekosida akan terus diproduksi dan dinormalisasi oleh bandit-bandit korporat ekosida melalui parktik-praktik komunikasi kapitalisme greenwashing”.
 
ACEH | Fokusinspirasi.com – Secara singkat kita pahami dulu apa itu; ekosida, korporat, Komunikasi Kapitalisme- Greenwashing.

Pertama; Ekosida merupakan perusakan skala besar dan sistematis terhadap ekosistem, ekologi vital, lingkungan hidup yang dilakukan secara ceroboh dan sengaja. Mengakibatkan kerusakan parah dan luas yang mengancam keberlanjutan kehidupan, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, berdampak rusaknya semua sendi kehidupan manusia.

Sering kali dilakukan oleh korporasi melalui eksploitasi sumber daya alam, pencemaran, alih fungsi hutan dan lainnya. Walaupun sampai kini diupayakan untuk diakui sebagai kejahatan internasional.

Kedua; Korporat atau Corporate adalah badan usaha atau perusahaan besar yang didirikan oleh sekelompok orang, beroperasi secara terstruktur dengan dasar hukum yang jelas, serta bertujuan utama mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal dari pemilik, penjualan saham dan memiliki sistem kerja yang formal dan profesional.

Ketiga; Komunikasi Kapitalisme-Greenwashing merupakan kejahatan komunikasi yang sengaja dipoles. Bandit-bandit ekosida global tidak bekerja dengan kekerasan semata, namun bekerja dengan strategi komunikasi yang canggih, salah satunya dengan strategi greenwashing.

Praktik komunikasi dengan menampilkan citra ramah lingkungan untuk menutupi praktik perusakan. Misal dengan laporan keberlanjutan, program CSR, penanaman simbolik ribuan pohon, kampanye net zero sering kali lebih berfungsi sebagai manajemen citra ketimbang perubahan substantif.

Dalam kacamata komunikasi, greenwashing merupakan kebohongan yang dilembagakan bukan melalui dusta terang-terangan, tetapi melalui seleksi informasi dan manipulasi makna.

Masalahnya, greenwashing sering diterima dan direproduksi oleh media. Media tidak selalu berbohong, tetapi sering kali terjebak dalam logika akses, iklan dan kepentingan modal. Akibatnya, suara rakyat, korban, aktivis lingkungan kalah nyaring dibandingkan rilis pers korporasi.

Ekosida bukan hanya soal rusaknya alam, tetapi juga rusaknya komunikasi kemanusiaan. Rakyat terdampak sering tidak memiliki ruang bicara yang setara. Ketika melawan, suaranya dicap emosional, tidak ilmiah atau menghambat pembangunan.

Dalam situasi inilah hadir kekerasan simbolik, ketika bahasa, regulasi dan wacana digunakan untuk membungkam.

Data AMDAL sulit diakses, proses konsultasi publik bersifat formalitas dan kearifan lokal, pengetahuan lokal dianggap tidak relevan dibandingkan kajian teknokratis.

Bahkan rakyat-korban mengalami penghapusan ganda; sebagai korban ekologis dan sebagai subjek komunikasi. Korban kehilangan tanah, sekaligus kehilangan suara.

Ekosida global tidak selalu datang dengan suara ledakan, sering hadir dalam bentuk yang lebih sunyi dengan laporan keberlanjutan, iklan hijau dan etalase supermarket yang rapi.

Di balik bahasa ramah lingkungan itu, beroperasi bandit-bandit ekosida korporat global perusahaan raksasa yang merusak ekosistem, sambil memoles citra melalui komunikasi kapitalisme dan greenwashing.

Ekosida sebagai proyek terstruktur kapitalisme dunia, ekosida hari ini bukan lagi praktik tersembunyi di pinggiran dunia. Hadir sebagai proyek global yang terorganisir, dijalankan oleh segelintir korporasi raksasa lintas negara, didukung oleh lembaga keuangan internasional dan dinormalisasi melalui bahasa pembangunan.

Berbagai laporan ilmiah dan investigasi global menunjukkan bahwa kerusakan ekosistem berskala planet tidak terjadi secara acak, melainkan terkonsentrasi pada aktor-aktor ekonomi tertentu.

Berbagai riset internasional, seperti yang dilakukan oleh studi emisi historis perusahaan energi fosil, dikutip luas dalam laporan ilmiah dan media internasional (Nature Climate Change, Carbon Majors Report). Menunjukkan bahwa krisis iklim dan kehancuran ekosistem dunia tidak disebabkan oleh umat manusia secara umum, melainkan oleh segelintir korporasi besar.

Laporan ilmiah yang banyak dirujuk menyebutkan bahwa kurang lebih 20 perusahaan energi fosil bertanggung jawab atas porsi signifikan emisi karbon historis dunia, emisi yang memicu banjir, longsor, kekeringan dan gelombang panas ekstrem di berbagai belahan bumi.

Sebut saja, perusahaan seperti Saudi Aramco, ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, dan Gazprom tercatat sebagai kontributor terbesar emisi karbon historis sejak revolusi industri.

Studi lain mengaitkan langsung emisi perusahaan-perusahaan minyak dan gas besar dengan peningkatan gelombang panas ekstrem, banjir, kekeringan dan kematian manusia. Bahwa, kerusakan ekologi tidak lagi bersifat abstrak, tetapi berwujud penderitaan manusia yang konkret.

Ekosida juga bekerja melalui rantai pasok global, investigasi Greenpeace dan lembaga lingkungan internasional menunjukkan bahwa industri kelapa sawit, kedelai, daging dan pulp & paper berkontribusi besar terhadap deforestasi tropis, terutama di Indonesia, Brasil, dan Afrika Tengah.

Perusahaan perdagangan komoditas raksasa seperti Wilmar, Cargill, dan JBS, serta jaringan pemasok yang terhubung dengan merek global produk konsumen, berulang kali dikaitkan dengan perusakan hutan, konflik lahan dan degradasi ekosistem. Ironisnya, produk-produk hasil ekosida ini hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat global, disinilah komunikasi kapitalisme-greenwashing bekerja, kejahatan ekologis disembunyikan di balik kemasan konsumsi.

Studi lain dari Global Environmental Change menemukan bahwa dari lebih dari 5.500 perusahaan yang dianalisis di Environmental Justice Atlas, 104 di antaranya terlibat dalam sekitar 20% dari total konflik lingkungan dan sosial global.

Perusahaan-perusahaan ini disebut superconflictive karena terhubung dengan konflik berulang akibat operasi extractive industries dan proyek infrastruktur yang sering menabrak hak rakyat dan kekayaan ekosistem.

Mayoritas perusahaan merupakan multinasional dari negara maju Global North, sementara dampak kerusakan paling terasa di Global South negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin mencerminkan asimetri kekuasaan ekonomi dan lingkungan.

Artinya kerusakan iklim dan ekosistem dunia sangat terkonsentrasi pada segelintir aktor korporasi besar, terutama di sektor energi fosil, tambang, agribisnis dan kehutanan.

Kurang dari dua lusin perusahaan energi fosil tercatat sebagai mendorong pemanasan global, cuaca ekstrem dan bencana ekologis. Namun, di ruang publik, perusahaan-perusahaan itu jarang disebut sebagai pelaku kejahatan. Mereka hadir sebagai sponsor konferensi iklim, mitra transisi energi dan pelopor pembangunan berkelanjutan.

Ekosida pun tidak pernah disebut sebagai kejahatan, melainkan sebagai dampak Pembangunan, hadir sebagai sponsor konferensi iklim, mitra transisi energi dan pengusung masa depan hijau.

Bahasa yang digunakan selalu optimistis. Kerusakan disebut tantangan. Eksploitasi disebut optimalisasi. Ekosida direduksi menjadi dampak yang dapat dikelola. Tentu bahasa ini bukan kebetulan, namun sebagai strategi.

Di sinilah kejahatan dipoles lewat komunikasi kapitalisme–greenwashing, laporan Greenpeace International, Investigations on Global Commodity Supply Chains, menggambarkan ekosida global tidak hanya terjadi di lokasi tambang dan ladang minyak.

Namun bersembunyi di balik rak supermarket dunia. Produk-produk yang tampak biasa; sabun, cokelat, makanan olahan, kosmetik, kertas, hingga bahan bakar, dan lainnya sering terhubung dengan rantai pasok yang menghancurkan hutan tropis dan ruang hidup rakyat, pengetahuan lokal, adat budaya dan kearifan lokal.

Industri kelapa sawit global sebagai contoh paling nyata, berbagai investigasi organisasi lingkungan, seperti laporan Greenpeace Indonesia & Friends of the Earth, deforestasi sawit dan rantai pasok global, menunjukkan bahwa ekspansi sawit telah mendorong deforestasi besar-besaran di Indonesia.

Nama-nama perusahaan dagang komoditas dan merek global berulang kali muncul dalam laporan tersebut, walau mereka mengklaim komitmen nol deforestasi.

Hutan ditebang di Aceh dan Sumatera, tetapi produknya dipasarkan di Eropa dan Amerika dengan label berkelanjutan.

Investigasi Greenpeace pernah memaparkan bahwa rantai pasokan minyak sawit global berkontribusi besar terhadap deforestasi besar-besaran di Indonesia.

Perusahaan seperti Wilmar International disebut masih terlibat dalam perusakan hutan dan konflik lahan, sementara merek-merek global seperti Unilever, Nestlé, Colgate-Palmolive, PepsiCo, dan Mondelez terhubung ke pemasok yang merusak hutan tropis demi minyak sawit meskipun secara publik mengklaim praktik yang bersih.

Memperlihatkan bagaimana produk sehari-hari dipasok melalui jaringan yang merepresentasikan ekosida tersembunyi di balik rak supermarket
Di Aceh dan Sumatra, pola ini terasa nyata, alih fungsi hutan untuk sawit dan tambang mengubah daerah tangkapan air.

Sungai menyempit, tanah kehilangan daya serap. Ketika hujan lebat datang, banjir dan longsor menjadi keniscayaan.

Namun dalam komunikasi resmi, peristiwa itu kembali disebut sebagai bencana alam, bukan sebagai akibat kebijakan tata ruang dan ekonomi ekstraktif. Bahasa ini tidak netral, namun bekerja sebagai alat pembebasan tanggung jawab.

Dengan menyebut banjir sebagai takdir alam, keterlibatan korporasi dan negara menguap dari percakapan publik.

Terkadang yang tersisa hanya empati sesaat, bantuan darurat, lalu lupa.

Termasuk peran lembaga keuangan global memperparah keadaan, laporan koalisi organisasi masyarakat sipil internasional; Koalisi NGO Internasional (Rainforest Action Network, BankTrack, dan lain-lain), bahwa pendanaan bank terhadap sektor perusak hutan pasca-perjanjian Paris mencatat bahwa triliunan dolar dana bank dan investor terus mengalir ke sektor-sektor berisiko tinggi terhadap hutan dan ekosistem, termasuk sawit, tambang dan energi fosil. Ironisnya tentu, lembaga yang sama, aktif mempromosikan kebijakan ESG (Environmental, Social, Governance) dan investasi hijau.

Diantaranya tercakup grup besar seperti JBS (Brasil), Cargill (AS), serta grup bisnis yang terlibat aktivitas di Indonesia; Royal Golden Eagle dan Sinarmas.

Menunjukkan bahwa dana investasi institusional sering mendukung aktivitas yang mempercepat deforestasi, degradasi lahan dan konflik agrarian, meskipun secara resmi juga mempublikasikan kebijakan ramah lingkungan.

Tentu, tidak ada ekosida tanpa modal, perspektif komunikasi politik ekonomi, bank dan investor berperan sebagai aktor ekosida yang tidak terlihat, karena jarang muncul di garis depan konflik lingkungan, tetapi menentukan arah pembangunan melalui keputusan pendanaan.

Bank dan lembaga keuangan global bekerja sebagai pendana senyap ekosida.

Beginilah wajah ekosida yang dilegalkan, ekosida tidak bekerja di ruang gelap, tetapi di ruang terang; laporan tahunan, iklan televisi, media baru, media sosial dan rak-rak ritel global.

Rakyat sebagai Konsumen hanya melihat produk akhir, seperti hilangnya hutan, sungai tercemar dan lainnya, sedangkan rakyat, komunitas adat kehilangan ruang hidup.

Dalam perspektif komunikasi kritis, hal ini merupakan kekerasan simbolik dan wacana. Korporasi tidak membantah kerusakan ekologis; mereka cukup memastikan bahwa kerusakan itu tidak pernah dikaitkan langsung dengannya.

Media, sadar atau tidak, sering ikut mereproduksi narasi ini melalui rilis pers dan jargon pembangunan.

Tentu, musibah Aceh dan Sumatra bukan sekadar peristiwa alam, merupakan pesan yang terus diabaikan. Pesan tentang ekosistem yang runtuh, tata ruang yang rusak dan sistem ekonomi yang menormalisasi kehancuran.

Pertambangan misalnya, sering dikomunikasikan sebagai motor pembangunan daerah, tetapi kenyataannya meninggalkan lanskap rusak, pencemaran sungai dan konflik berkepanjangan dengan masyarakat lokal.

Sekali lagi, bahasa pembangunan berfungsi sebagai alat normalisasi kehancuran. Namun, seperti biasa, pesan itu segera diredam oleh bahasa resmi; curah hujan tinggi, cuaca ekstrem, anomali iklim.

Semua terdengar netral, tidak ada pelaku, tidak ada penanggung jawab dan disinilah komunikasi bekerja sebagai alat kekuasaan.

Aceh–Sumatra bukan pengecualian, karena bagian dari pola ekosida global, hilangnya Gampong-Gampong dan nyawa di Aceh-Sumatera hari ini sebagai dampak dari keputusan ekonomi yang dibuat jauh dari sana; di ruang rapat korporasi dan pasar global.

Namun selama bahasa pembangunan dan keuntungan terus mendominasi, ekosida akan tetap dipahami sebagai nasib bukan kejahatan.

Korporasi ekosida global memahami satu hal bahwa persepsi rakyat lebih menentukan daripada fakta ekologis.

Sehingga, alih-alih menghentikan praktik destruktif, malah membangun narasi hijau.

Laporan keberlanjutan dicetak tebal. Iklan bertema alam diperbanyak. Istilah net zero, ESG dan responsible sourcing diulang tanpa henti. Inilah strategi greenwashing praktik komunikasi yang memoles citra, bukan mengubah perilaku.

Kerusakan tetap berjalan, tetapi bahasa yang digunakan berubah. Deforestasi disebut alih fungsi lahan. Pencemaran air disebut insiden operasional. Penggusuran masyarakat adat disebut relokasi.

Kejahatan tidak dihapus, hanya disamarkan oleh istilah teknokratis. Pada saat itulah bandit-bandit ekosida yang berantai; lokal, regional, nasional dan global paling berbahaya; merusak sambil terus berbicara atas nama masa depan.

Ekosida merupakan kejahatan bandit-bandit yang dikomunikasikan, dari berbagai data global tersebut, jelas bahwa bandit-bandit ekosida korporat global tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengendalikan cara kerusakan itu dikomunikasi untuk dipahami.

Tidak sekadar mengeksploitasi sumber daya, tetapi juga mengelola narasi, membingkai kehancuran sebagai pembangunan dan menggeser kesalahan ke alam, cuaca bahkan ke rakyat itu sendiri.

Aceh–Sumatra, Amazon, Afrika, dan wilayah lain di Global South hanyalah panggung penderitaan dari sistem yang sama, diproduksi oleh bandit-bandit korporat ekosida.

Selama bahasa demi pembangunan dan keuntungan terus mengalahkan suara bumi dan kemanusiaan, maka ekosida akan terus diproduksi dan dinormalisasi oleh bandit-bandit korporat ekosida melalui parktik-praktik komunikasi kapitalisme greenwashing.

*Akademisi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Malikussaleh

The post BANDIT-BANDIT KORPORAT EKOSIDA GLOBAL appeared first on Fokus Inspirasi.

Banda Aceh | Fokusinspirasi.com – Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIC) melaksanakan pameran foto bertajuk setelah gelombang reda di museum tsunami Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengenang ketangguhan masyarakat Aceh serta respons kemanusiaan global setelah tsunami Samudra Hindia tahun 2004.

Dalam pameran foto ini mengabadikan perjalanan pemulihan yang mendalam, mulai dari kehancuran akibat bencana pada 26 Desember 2004 hingga upaya rekonstruksi yang dilakukan setelahnya. Melalui gambar-gambar yang kuat, pameran ini menceritakan kisah tentang bertahan hidup, solidaritas, dan pembaruan.

Foto-foto yang ditampilkan dalam pameran ini menyoroti berbagai tonggak penting dalam pemulihan Aceh pasca-tsunami, termasuk rekonstruksi Pelabuhan Ulee Lheue, pembangunan rumah dan fasilitas medis, pemulihan layanan kesehatan, serta inisiatif yang mendukung lapangan kerja dan pendidikan.

Pameran tersebut juga turut menyoroti peran penting yang dimainkan oleh berbagai badan PBB dalam mendukung pemerintah Indonesia, baik dalam respons darurat maupun upaya rekonstruksi jangka panjang. Lembaga-lembaga seperti ILO, IOM, UN-Habitat, UNDP, UNFPA, UNESCO, UNHCR, UNICEF, UNOCHA, UNOPS, WFP, dan WHO bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, organisasi lokal, serta relawan dalam memulihkan kehidupan dan komunitas yang terdampak.

Kepala Museum Tsunami Aceh, Syahputra Azwar, dalam sambutannya, mengatakan, pentingnya pameran ini dalam menjaga ingatan kolektif dan mendidik generasi mendatang. Pameran ini adalah bukti dari semangat kolaborasi yang telah terjalin sejak proses pemulihan Aceh pasca-tsunami.

“Pameran ini juga bukan sekadar dokumentasi sejarah, tetapi juga pengingat akan pentingnya solidaritas global dalam menghadapi bencana,” sebutnya.

Azwar menambahkan, diharapkan kepada masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memperoleh pelajaran berharga dari perjalanan pemulihan Aceh. Setiap foto yang ditampilkan tidak hanya menangkap momen dalam sejarah, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana di masa depan,” tambah Putra.

Direktur Pusat Informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNIC) Jakarta, Miklos Gaspar, menegaskan, pameran ini mencerminkan aksi kolektif yang membentuk pemulihan Aceh. Pasca-tsunami, dunia bersatu untuk membantu Aceh bangkit. Melalui foto-foto ini, dapat dilihat bagaimana UNICEF memastikan anak-anak tetap dapat belajar, bagaimana UNDP berperan dalam membangun kembali infrastruktur.

“Serta bagaimana UNESCO memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana, dan berbagai badan PBB berkontribusi dalam memulihkan layanan kesehatan dan mata pencaharian. Pameran ini bukan hanya penghormatan terhadap upaya tersebut, tetapi juga pengingat akan pelajaran yang telah kita peroleh untuk meningkatkan respons kemanusiaan di masa depan,” ujar Gaspar.

Diharapkan juga melalui pameran ini menjadi ruang permanen untuk refleksi, pembelajaran, dan advokasi kesiapsiagaan bencana. Dengan menampilkan momen-momen ketangguhan serta kerja sama internasional, pameran Setelah Gelombang Reda menegaskan pentingnya persatuan dalam menghadapi krisis.

Museum Tsunami Aceh tersebut didirikan pada tahun 2007 sebagai peringatan terhadap gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Selain berfungsi sebagai tempat mengenang, museum ini juga menjadi pusat edukasi bencana bagi masyarakat.

Saat ini, museum tersebut memiliki sekitar 478 koleksi, yang terdiri dari berbagai artefak, dokumentasi, serta instalasi interaktif yang menggambarkan besarnya dampak bencana dan upaya mitigasi di masa depan.

Museum ini telah menjadi salah satu destinasi wisata edukasi utama, menarik perhatian wisatawan lokal maupun internasional. Pada tahun 2024, museum ini mencatat total 326.680 pengunjung, termasuk 20.384 wisatawan mancanegara dan 306.296 wisatawan domestik.

The post UNIC Pamerkan Foto Bertajuk Setelah Gelombang Reda di Museum Tsunami Aceh appeared first on Fokus Inspirasi.

Aceh Timur | Fokusinpirasi.com – Muhammad Hanfiah (40), korban penembakan di perairan Malaysia sempat mengirim pesan ke istri menyatakan bahwa dirinya sedang dalam masalah.

Hal itu disampaikan langsung oleh istri korban Mawaddah. Wanita ini juga mengaku sangat ingin bertemu dan berkomunikasi langsung dengan suaminya yang sedang menjalani perawatan di salah satu rumah sakit Malaysia.

“Suami sempat mengirim pesan jika dia sedang bermasalah dan meminta saya untuk tidak menghubunginya,” kata Mawaddah, Selasa, 28 Januari 2025.

Muhammad Hanafiah dan Andry Ramadhana (30), warga Aceh menjadi korban dalam insiden penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat, 24 Januari 2025.

Andry Ramadhan merupakan penduduk asal Gampong Keude Pante Raja, Kecamatan Panteraja, Pidie Jaya. Sementara Muhammad Hanafiah warga Gampong Alue Bugeng, Kecamatan Peureulak Timur, Aceh Timur. (R/N)

The post Korban Penembakan Asal Aceh Timur Sempat Kabari Istri sedang Bermasalah appeared first on Fokus Inspirasi.

Lhokseumawe | Fokusinspirasi.com – Dua warga Aceh ikut menjadi korban dalam insiden penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Selangor Malaysia, Jumat, (24/1/2025).

Keduanya yakni Andry Ramadhana (30) warga asal Gampong Keude Pante Raja, Kecamatan Pante Raja, Kabupaten Pidie yang mengalami luka tembak di lengan. Sedangkan Muhammad Hanafiah (40) warga Gampong Alue Bugeng Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur yang tertembak dibagian paha.

Muhammad Hanafiah bersama Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami luka saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit di Malaysia. Sedangkan satu WNI bernama Basri Warga Rokan Hulu Riau yang berperan sebagai Awak Buah Kapal (ABK) meninggal dunia akibat insiden penembakan tersebut. Sementara Andry Ramadhana masih menjalani pengobatan secara terpisah pada sebuah klinik di Malaysia.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dapil Aceh, H. Sudirman Haji Uma, mengatakan, insiden penembakan tersebut terjadi saat para Pekerja Migran Indonesia (PMI) unprocedural yang berjumlah 26 orang, termasuk 2 warga Aceh hendak keluar dari Malaysia secara ilegal menggunakan boat.

“Namun boat yang ditumpangi oleh 26 WNI tersebut terdeteksi yang kemudian saling kejar mengejar serta salib menyalib dengan kapal patroli APMM,” kata Haji Uma, Senin, (27/1/25).

Haji Uma mengatakan, hingga selanjutnya petugas maritim Malaysia itu melepas tembakan membabi buta kearah boat WNI yang berjarak antara 20 meter hingga 25 meter ditengah malam gelap.

Boat yang ditumpangi para WNI tersebut berhasil melarikan diri usai penembakan, dan merapat dikawasan hutan bakau daerah Banting yang masih di kawasan Selangor Malaysia. Setelah itu para korban dibawa ke rumah sakit Serdang Selangor Malaysia oleh Tekong.

Berdasarkan pernyataan kepolisian di Malaysia, lanjutnya, bahwa penembakan terjadi karena adanya perlawanan oleh WNI. Namun hal ini telah dibantah oleh saksi korban yang selamat.

“Saya konfirmasi ke korban secara berulang dan pengakuannya tidak ada perlawanan sama sekali. Menurutnya, mereka bisa melawan dengan apa sebagai sipil dan tanpa alat,” ujar Haji Uma.

Haji Uma menambahkan, terkait ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya diplomatik agar kasus ini dilakukan pengusutan oleh Pemerintah Malaysia.

Untuk itu, Haji Uma mengaku, telah berkomunikasi dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia/Badan Hukum Indonesia (PWNI/BHI) Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha dan mendapat informasi jika kasus ini akan diupayakan penyelesaiannya secara hukum melalui pendekatan diplomatik.

“Saya telah berkomunikasi dengan Pak Judha Nugraha Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu, kasus ini akan didorong melalui upaya diplomatik agar diusut tuntas oleh otoritas pemerintah Malaysia dan diselesaikan secara hukum yang berlaku,” tutup Haji Uma.

The post Identitas dan Kronologi Dua Warga Aceh Ditembak di Perairan Malaysia appeared first on Fokus Inspirasi.

Aceh Utara | Fokusinspirasi.com – Wadah Inspirasi Berbagi (WIB) kembali mengadakan seminar bertaraf internasional bersama ulama asal Mesir Syeikh Mohamed Khodary Ahmed Dief, di Dayah Terpadu Almuslimun, Aceh Utara.

Ketua Yayasan Wadah Inspirasi Berbagi (WIB), Tgk M. Fatahillah, mengatakan, seminar ini bertajuk Daurah Tajwid Talaqqi dan Bersanad. Kitab yang dipilih adalah kitab dasar dalam ilmu tahsin Alquran berjudul Tuhfatul Athfal karya Syeikh Sulaiman Al-Jamzuri.

“Acara berlangsung selama satu pekan penuh di Aula Dayah Terpadu Almuslimun sejak 11 Januari hingga 18 Januari 2025,” kata Tgk M. Fatahillah, Kamis, (23/1/25).

Tgk M. Fatahillah, mengatakan, daurah ini merupakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara yang menyurati pimpinan dayah di beberapa kecamatan hingga dihadiri oleh peserta dari kalangan dayah dan juga peserta umum.

Lanjutnya, acara tersebut dilaksanakan untuk menumbuhkan rasa penting di masyarakat terhadap ilmu tajwid. Dimana fenomena saat ini adalah banyaknya orang yang membaca Alquran tapi tidak paham dengan ilmu baca Alquran dengan benar.

“Selama kegiatan berlangsung, peserta nampak sangat antusias dengan banyaknya pertanyaan kepada Syeikh seputar ilmu tajwid bahkan hingga ilmu qiraat,” sebut Tgk M. Fatahillah

Dalam kegiatan itu, Penerjemah, Tgk. Machsalmina Hasan pun mengurai penjelasan Syeikh dengan apik tanpa ada yang tertinggal. Syeikh sendiri mengakui sangat puas dengan terjemahan dari alumni MUDI Mesra tersebut dan menyebutkan seolah penyampaiannya diterjemahkan oleh seorang Azhariy.

The post Wadah Inspirasi Berbagi Gelar Daurah Internasional di Aceh Utara appeared first on Fokus Inspirasi.

Korea Selatan  I Fokusinspirasi.Com – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol resmi ditangkap, Rabu kemarin. Ini menjadi eskalasi baru dari drama perpolitikan di Negeri Ginseng.

Bagaimana kronologi dan penyebabnya? Lalu benarkah Yoon bisa dihukum mati?

Berikut rangkuman  Fokusinspirasi.Com  mengutip dari media CNBC Indonesia, Kamis (16/1/2025).

Kronologi

Mengutip AFP, penangkapan terjadi setelah ratusan penyidik dari lembaga korupsi Korsel, CIO, beserta polisi menggerebek kediamannya sejak dini hari. Awalnya penyidik dan polisi dihalangi Dinas Keamanan Presiden (PSS), paspamres resmi, Yoon.

Laporan menyebut adu jotos dan dorong-dorongan sempat terjadi saat upaya penangkapan dilakukan dan menyebabkan satu orang luka-luka. Penyidik bahkan harus mengendap-endap naik dengan tangga ke atap rumah Yoon membuka kawan berduri yang dipasang untuk menjalankan tugas penangkapan.

Semula, pengacara Yoon mengumumkan bahwa Yoon telah setuju untuk berbicara dengan penyidik, bahwa ia telah memutuskan untuk meninggalkan kediaman untuk mencegah “insiden serius”, pertumpahan darah antara penyidik dan penjaganya. Namun tak lama setelah pengumuman itu penyidik CIO menyebut Yoon telah berhasil ditangkap.

“Markas Besar Investigasi Gabungan melaksanakan surat perintah penangkapan untuk Presiden Yoon Suk Yeol hari ini (15 Januari) pukul 10:33 pagi ,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, para penjaga Yoon memang memasang barikade di kediaman itu, mengubahnya menjadi apa yang disebut oposisi sebagai “benteng”. Para pendukung Yoon juga dilaporkan memenuhi lokasi dan meneriakkan “surat perintah ilegal!”.

Sebanyak 30 anggota parlemen dari partai Yoon, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, juga memblokir para penyelidik. Namun CIO dan polisi telah menegaskan upaya penghalauan adalah melanggar hukum dan penyelewengan kekuasaan.

Setelah penangkapannya, Yoon dapat ditahan hingga 48 jam berdasarkan surat perintah yang ada. Para penyelidik perlu mengajukan surat perintah penangkapan lain untuk menahannya.

Tim hukum Yoon telah berulang kali mengecam surat perintah itu sebagai ilegal. Dalam penyelidikan paralel, persidangan pemakzulan Yoon dimulai pada hari Selasa dengan sidang singkat setelah ia menolak hadir.

Penangkapan ini membuat sejarah. Karena Yoon menjadi presiden pertama di negeri itu yang ditangkap saat sedang menjabat.

Penyebab

Presiden Korsel ditangkap setelah menghadapi tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini adalah buntut dari pemberlakuan darurat militer, yang diumumkannya 3 Desember lalu.

Berdasarkan laporan Reuters, dekrit tersebut berisi sejumlah larangan antara lain tidak boleh ada kegiatan politik, termasuk di Majelis Nasional atau parlemen Korsel. Militer juga melarang upaya menggulingkan pemerintahan, serta memanipulasi opini publik.

Aksi mogok kerja hingga demonstrasi juga dilarang. Militer pun bisa memberi sanksi bagi siapa pun yang melanggar dekrit.

Ia juga menyebut adanya pengaruh Korea Utara (Korut). Setelah pengumuman Yoon bahkan mengirimkan tentara ke Majelis Nasional, untuk menghentikan anggota dewan memberikan suara untuk menolak dekritnya.

Yoon mengatakan deklarasi darurat militernya itu adalah “tindakan pemerintahan” yang berguna untuk mengirim peringatan ke oposisi, terutama Partai Demokrat, atas apa yang ia sebut penyalahgunaan legislatif”. Namun enam jam kemudian, ia mencabut pemberlakuan darurat militer itu.

Hal ini menimbulkan chaos. Warga Korsel turun ke jalan mendemonya berhari-hari, memintanya turun dari jabatan Presiden.

Menteri dan stafnya juga berjamaah mengundurkan diri. Menteri Pertahanan Korel Kim Yong Hyun misalnya mengaku menyesal dengan adanya arahan darurat militer ini.

“Pertama-tama, saya sangat menyesalkan dan bertanggung jawab penuh atas kebingungan dan kekhawatiran yang ditimbulkan kepada publik terkait darurat militer… Saya telah bertanggung jawab penuh atas semua hal yang terkait dengan darurat militer dan telah mengajukan pengunduran diri saya kepada presiden,” kata Kim dalam sebuah pernyataan.

Sidang Pemakzulan

Di sisi sidang pemakzulan Yoon sebenarnya sudah dimulai sejak 14 Januari. Mahkamah Konstitusi (MK) negara itu bersiap untuk mempertimbangkan apakah akan mencabut tugas kepresidenan pria 61 tahun itu seiring upaya gagalnya mendeklarasikan darurat militer.

Sidang pemakzulan ini akan berlangsung lima kali. Sidang lain akan dilakukan tanggal 16, 21, 23 Januari, dan 4 Februari.

Intinya, pengadilan akan memutuskan dua masalah utama. Yakni apakah deklarasi darurat militer Yoon tidak konstitusional dan apakah itu ilegal.

“Kasus pemakzulan ini hanya berfokus pada situasi darurat militer, jadi faktanya tidak terlalu rumit,” kata pengacara Kim Nam-ju.

“Karena sebagian besar individu yang terlibat telah didakwa dan faktanya telah ditetapkan, sepertinya tidak akan memakan waktu lama,” tambahnya.

Pengadilan memiliki waktu hingga 180 hari sejak tanggal 14 Desember, saat menerima kasus tersebut, untuk membuat keputusan. Pemakzulan presiden bukan pertama di Korea di mana mantan presiden Roh Moo-hyun dan Park Geun-hye juga menerima hal yang sama di 2004 dan 2016-2017.
Jika pemakzulan diterima maka presiden baru harus dipilih dalam 60 hari.

Terancam Hukuman Mati

Yoon sendiri kini terancam penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Ini akan terjadi jika ia terbukti bersalah dalam kasus ini.
Kasusnya tergolong pemberontakan. Ini menimbulkan konsekuensi hukuman amat berat bagi Yoon.

The post Kronologi dan Sebab Presiden Korsel Ditangkap, Bisa Dihukum Mati appeared first on Fokus Inspirasi.

GAZA | Fokusinspirasi.Com– Pemerintah Qatar mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyetujui gencatan senjata Gaza, Rabu waktu setempat. Lalu apa saja poin-poinnya?

Berikut  Rangkuman Fokusinspirasi.Com.  mengutip  dari  media  CNBC Indonesia,AFP, Kamis (16/1/2025).

1.Mulai 19 Januari

Gencatan senjata akan dimulai Minggu, 19 Januari nanti. Ini terjadi persis sebelum pelantikan Presiden AS Terpilih Donald Trump.

Sebelumnya Trump memang menegaskan perang tersebut harus selesai sebelum ia dilantik. Jika tidak akan “ada neraka” yang muncul.

2.Ada 3 Tahap

Perjanjian gencatan senjata sendiri akan berlangsung tiga tahap. Belum jelas berapa lama gencatan berlangsung, tapi tahap pertama akan memakan waktu 42 hari.

Baru tahap satu yang diungkap detil. Sementara tahap dua dan tiga belum, namun akan diselesaikan di fase satu.

Namun mediator bersama Qatar, AS, dan Mesir akan memantau kesepakatan gencatan senjata melalui badan yang berpusat di Kairo. Bakal ada mekanisme yang jelas untuk menegosiasikan tahap dua dan tiga gencatan senjata.

“Mendesak ketenangan di Gaza sebelum kesepakatan mulai berlaku,” ujar Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani.

3.Pembebasan Sandera di Gaza dan Tahanan di Israel

Pada tahap pertama kesepakatan, sebanyak 33 sandera Israel yang diculik Hamas ke Gaza akan dibebaskan. Mereka yang dibebaskan adalah perempuan sipil dan rekrutan militer perempuan, anak-anak, orang tua, termasuk warga sipil yang sakit dan terluka.

Sebagai gantinya, ratusan warga Palestina yang ditahan Israel akan dibebaskan. Namun, seorang pejabat Israel mengatakan angka itu tergantung berapa banyak dari 33 sandera yang masih hidup.

Dua sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan, kelompok itu meminta ribuan dibebaskan. Termasuk mereka yang dijatuhi hukuman panjang.

“Jumlah tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai ganti sandera Israel pada tahap kedua dan ketiga akan diselesaikan selama 42 hari pertama,” kata Sheikh Mohammed.

Negosiasi tahap kedua akan dimulai pada hari ke-16 gencatan senjata tahap awal. Tahap ini, merujuk laporan Times of Israel, akan mencakup pembebasan tawanan yang tersisa, termasuk “tentara pria, pria usia militer Israel, dan jenazah sandera yang terbunuh”.

4.Tentara Israel Mundur di Gaza

Selama gencatan senjata awal yang berlangsung 42 hari, pasukan Israel akan mundur dari daerah padat penduduk Gaza. Menurut Sheikh Mohammed INI untuk “memungkinkan pertukaran tahanan, serta pertukaran jenazah dan pemulangan orang-orang yang mengungsi”.

Israel nantinya akan mempertahankan zona penyangga di Gaza selama tahap pertama. Pasukan Israel diperkirakan akan tetap berada hingga 800 meter di dalam Gaza yang membentang dari Rafah di selatan hingga Beit Hanun di utara.

“Pasukan Israel tidak akan sepenuhnya mundur dari Gaza sampai semua sandera dikembalikan”, kata pejabat Israel.

Media Haaretz mengatakan Israel menginginkan pergerakan penduduk dari Gaza selatan ke utara. Sumber yang dekat dengan Hamas mengatakan pasukan Israel akan mundur dari koridor Netzarim ke arah barat menuju Jalan Salaheddin di timur, yang memungkinkan orang-orang yang mengungsi untuk kembali melalui pos pemeriksaan elektronik yang dilengkapi dengan kamera.

“Tidak akan ada pasukan Israel yang hadir, dan militan Palestina akan dilarang melewati pos pemeriksaan selama pemulangan para pengungsi,” katanya.

5.Gencatan Senjata Permanen

Qatar mengharapkan gencatan senjata ini menjadi halaman terakhir perang. Negeri yang dari awal memimpin pembicaraan gencatan senjata dan menjadi rumah petinggi Hamas itu berharap semua pihak akan berkomitmen untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian.

Namun Presiden AS Joe Biden mengatakan fase kedua yang belum diselesaikan akan membawa “akhir permanen perang”. Biden mengatakan tahap kedua akan mencakup pertukaran pembebasan sandera yang masih hidup, termasuk tentara pria. Kemudian semua pasukan Israel yang tersisa akan ditarik dari Gaza.

The post Poin-Poin Kesepakatan Gencatan Senjata Gaza, Israel-Hamas Damai appeared first on Fokus Inspirasi.

Lhokseumawe | Fokusinspirasi.com –Gelombang kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh kembali mengingatkan kita semua akan pentingnya solidaritas kemanusiaan dalam menghadapi krisis global .

Menurut data UNHCR dari November 2023 hingga Oktober 2024, 17 kapal yang membawa 2.026 pengungsi Rohingya, 73% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Mereka mendarat di Aceh dan Sumatera Utara. Hingga saat ini, 1.175 pengungsi masih tinggal di tempat penampungan sementara di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.

Humanitarian & Resilience Program Coordinator Yayasan Geutanyoe, Surya Ramli. memberi paparan pada saat Media Briefing (Jakarta, 12 Des 2024) tentang kondisi terkinipengungsi Rohingya di Aceh.

Sebagian besar pengungsi tiba adalah perempuan dan anak-anak yang mengalami trauma akibat perjalanan panjang, dan kondisi kesehatan yang memprihatinkan.

Banyak dari mereka, kata Surya, membutuhkan perawatan medis segera serta dukungan psikososial untuk memulihkan kondisi mereka, bahkan ada yang meninggal dunia setidak nya tercatat sekitar 20 pengungsi meninggal di perairan Aceh ketika menempuh perjalanan ini.

Menurut Surya Ramli koordinator program Yayasan Geutanyoe, ketika terjadi pendaratan di Aceh.

Yayasan Geutanyoe sebagai organisasi kemanusiaan segera mengerahkan tim untuk memberikan dukungan kemanusiaankepada para pengungsi.

“Melihat keadaan pengungsi Rohingya yang sangat memprihatinkan, kami berupaya untuk memberikan bantuan berupa kebutuhan dasar untuk pengungsiRohingya, kata Surya atau yang biasa di panggil Brosur ini.

Selain dukungan kemanusiaan bagi pengungsi, Yayasan Geutanyoe juga menekankan pentingnya mendukung masyarakat sekitar pengungsian. Kehadiran pengungsi seringkali memberikan tekanan tambahan pada sumber daya lokal.

Oleh karena itu, upaya kemanusiaan juga harus mencakup penguatan kapasitas masyarakat setempat agar dapat mengelola situasi ini dengan baik tanpa mengorbankan kebutuhan mereka sendiri serta mendapatkan manfaat dalam hal peningkatan kapasitas dan ekonomi, seperti yang disampaikan Al Fadhil direktur Yayasan Geutanyoe pada saat media briefing.

Jayanti Aarnee perwakilan SUAKA memberi paparan tentang situasi dan kondisi pengungsi secara Nasional

Suaka menambahkan bahwa setidaknya hingga November 2024, terdapat 90 aduan terkait permasalahan hukum yang dialami pengungsi di Jakarta dan sekitarnya.

Kasus tersebut terdiri dari permasalahan terkait pembatasan hak, penentuan status pengungsi, implementasi hukum nasional, hingga solusi untuk pengungsi dari pihak berwenang.

Jayanti Aarnee perwakilan SUAKA menyatakan bahwa sepertinya belum ada ketertarikan dari pemerintah pusat terkait isu HAM pengungsi luar negeri di Indonesia untuk tahun 2025 yang menyebabkan sulitnya proses advokasi hak-hak pengungsi.

SUAKA bersama dengan AJAR dan Dompet Dhuafa kemudian menginisiasi untuk melakukan pertemuan bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya pada awal Desember membahas usaha yang bisa dilakukan untuk tahun 2025.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan upaya yang baik dari Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah pengungsi dari luar negeri.

“Namun, Peraturan Presiden tersebut belum menjawab tantangan secara komprehensif dan butuh penguatan nilai-nilai hak asasi manusia dalam prinsip penerapannya,” ujarnya.

Jayanti menambahkan bahwa saat ini isu yang cukup difokuskan juga terkait kesehatan mental dan kekerasan berbasis gender.

“Saat ini Komnas Perempuan tengah aktif dalam memantau kondisi pengungsi perempuan dan anak di Indonesia” sebagaimana disebutkan oleh Jayanti.

Perwakilan komnas perempuan pun turut hadir dalam media briefing yang sedang berlangsung diwakili oleh ibu Santyawati Mashudi selaku komisioner. “

“Karenanya, kami mengajak teman-teman pers untuk duduk bersama mendiskusikan tantangan tantangan dalam isu pengungsi luar negeri, khususnya peran media dalam menjalankan kontrol sosial dan pendidikan kepada masyarakat,” tutup Al Fadhil.

The post Kebijakan Dalam Krisis Pengungsi Rohingya appeared first on Fokus Inspirasi.