Aceh Utara | Fokusinspirasi.com — Kondisi jalan Kemukiman Krueng Pasee, tepatnya berada antara Desa Tengoh, Desa Tanjong Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, dikeluhkan warga karena mengalami kerusakan parah dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan, 10 Juni 2026.

Jalan yang menjadi akses utama masyarakat tersebut kini berubah seperti kubangan. Lumpur tebal menggenangi badan jalan sehingga warga yang beraktivitas setiap hari harus ekstra hati-hati saat melintas. Kondisi ini juga meningkatkan risiko kecelakaan, khususnya bagi pengendara sepeda motor.

Saat musim kemarau, persoalan lain muncul. Debu yang beterbangan dari jalan rusak disebut mengganggu kenyamanan warga dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.

Jalan tersebut menjadi jalur penting bagi masyarakat, mulai dari anak-anak yang pergi ke sekolah, petani yang menuju lahan pertanian, hingga warga yang membutuhkan akses menuju pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara.

Arifin, salah seorang warga Gampong Blang, Kecamatan Syamtalira Aron, mengatakan kondisi jalan tersebut sudah berlangsung selama sekitar 20 tahun tanpa penanganan serius dari pemerintah.

“Sudah lama sekali kondisi jalan seperti ini. Kalau hujan jadi lumpur, kalau panas debunya luar biasa. Perbaikan hanya dilakukan secara darurat oleh masyarakat atau bantuan swadaya dari dermawan setempat,” ujar Arifin.

Menurutnya, warga tidak menuntut pembangunan yang mewah, melainkan hanya mengharapkan akses jalan yang layak, aman, dan dapat digunakan dengan nyaman.

“Padahal kami tinggal di lingkungan perusahaan minyak dan gas bumi yang dulu di kelola Exxonmobil yang sudah mengakhiri operasional ladang minyak dan gas sejak oktober 2015, kini perusahaan PT Pema Global Energi mengelola minyak dan gas bumi. Kami tidak meminta jalan yang mewah, hanya ingin jalan yang layak dan manusiawi. Bagaimana Aceh Utara bisa bangkit kalau masyarakat masih harus melewati jalan berlumpur setiap hari,” katanya.

Sementara itu, Bupati Aceh Utara Ismail saat dikonfirmasi terkait keluhan warga menyarankan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Aceh Utara, Jafar, karena dirinya sedang berada di Jakarta.

Sementara itu, Jafar,  Kepala Dinas PU Aceh Utara, belum merespon panggilan konfirmasi.

Warga berharap pemerintah daerah dapat segera memperhatikan kondisi jalan tersebut karena menjadi urat nadi aktivitas masyarakat di kawasan Kemukiman Krueng Pasee.

The post Puluhan Tahun Terabaikan, Jalan Bak Kubang Kerbau di Aceh Utara Dikeluhkan Warga: Kami Hanya Ingin Jalan Layak appeared first on Fokus Inspirasi.

Aceh Utara | Fokusinspirasi.com — Laporan dugaan penyelewengan penggunaan Dana Desa Tanjong Baroh, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, telah diterima oleh Inspektorat Aceh Utara. Namun, laporan tersebut masih menunggu jadwal audit karena keterbatasan personel dan banyaknya laporan yang sedang ditangani, 10 Juni 2026.

Sekretaris Inspektorat Aceh Utara, Fakhmy, membenarkan pihaknya telah menerima pengajuan laporan terkait dugaan penggunaan anggaran Desa Tanjong Baroh. Ia menyebutkan, sesuai Peraturan Bupati Aceh Utara, persoalan tersebut sebelumnya telah diserahkan ke pihak kecamatan untuk dilakukan tindak lanjut melalui mekanisme penyelesaian di tingkat kecamatan.

“Memang ada laporan yang masuk terkait Desa Tanjong Baroh. Awalnya sesuai aturan, sudah diserahkan ke kecamatan untuk ditindaklanjuti. Namun karena belum menemukan kesepakatan, akhirnya masuk ke Inspektorat,” ujar Fakhmy.

Menurutnya, Inspektorat bukan tidak menindaklanjuti laporan masyarakat, namun keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu kendala dalam mempercepat proses pemeriksaan.

“Saat ini ada sekitar delapan laporan yang sudah masuk agenda, termasuk Desa Tanjong Baroh. Selain itu, ada lima perkara yang sedang dalam proses audit untuk kebutuhan penegakan hukum, baik di Kejaksaan maupun kepolisian,” katanya.

Fakhmy menjelaskan, setelah sejumlah perkara yang sedang berjalan selesai, pihaknya akan melakukan audit terhadap penggunaan Dana Desa Tanjong Baroh. Hasil audit nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Setelah audit selesai, hasilnya akan dibuat dalam bentuk laporan untuk ditindaklanjuti oleh Tuha Peut desa,” jelasnya.

Ia menambahkan, apabila dalam proses audit ditemukan indikasi penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi, mekanisme penanganan akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

“Inspektorat akan memberikan kesempatan kepada geuchik untuk menindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan. Namun sesuai nota kesepahaman, apabila ditemukan unsur pidana, dapat dilimpahkan kepada aparat penegak hukum. Tuha Peut juga memiliki kewenangan untuk melaporkan sesuai data dan temuan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Camat Samudera, Ilyas, mengatakan persoalan Desa Tanjong Baroh sebelumnya telah beberapa kali dimediasi di tingkat kecamatan, namun belum menemukan titik temu.

“Mediasi sudah dilakukan beberapa kali, tetapi belum ada kesepakatan. Karena itu, hasil akhirnya dilimpahkan ke Inspektorat Aceh Utara untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Ilyas.

Ia menyebutkan, mantan geuchik Desa Tanjong Baroh juga telah menyatakan kesediaan untuk dilakukan audit terhadap penggunaan anggaran desa.

“Geuchik terdahulu juga sepakat menyurati Inspektorat agar dilakukan audit. Jika nantinya ditemukan ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai, tentu akan mengikuti proses sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Gampong Tanjong Baroh, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, mempertanyakan penggunaan anggaran desa tahun 2025 yang dinilai belum memberikan kejelasan kepada masyarakat.

Salah seorang warga, Marzuki, menyebut terdapat sejumlah kegiatan yang menggunakan anggaran desa namun diduga belum terealisasi sebagaimana mestinya.

Beberapa kegiatan yang dipersoalkan antara lain pembangunan Jalan Dokter Mukhtar dengan nilai anggaran sekitar Rp270 juta, jalan usaha tani sekitar Rp80 juta, serta pemasangan paving block di halaman meunasah yang dianggarkan sebesar Rp51 juta.

Selain itu, warga juga mempertanyakan adanya penarikan dana desa senilai sekitar Rp273 juta yang diduga dilakukan setelah masa jabatan kepala desa sebelumnya berakhir. Menurut warga, hal tersebut perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait guna menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Marzuki mengatakan, sejumlah penggunaan anggaran tersebut diduga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga memunculkan dugaan adanya kegiatan yang bersifat fiktif. Karena itu, masyarakat meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh aparat pengawas internal pemerintah.

“Laporan terkait dugaan tersebut sudah kami sampaikan kepada Inspektorat Aceh Utara sejak Januari 2026. Kami berharap ada tindak lanjut yang jelas agar masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa sebenarnya,” kata Marzuki.

Senada dengan itu, unsur Tuha Peut Gampong Tanjong Baroh juga meminta kejelasan mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada Inspektorat. Mereka berharap lembaga pengawas tersebut segera turun ke lapangan untuk melakukan audit dan verifikasi terhadap penggunaan anggaran desa tahun 2025.

Warga berharap Inspektorat Aceh Utara segera melakukan pemeriksaan guna memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai ketentuan, transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

The post Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa Tanjong Baroh Masuk Waiting List Audit Inspektorat Aceh Utara appeared first on Fokus Inspirasi.

Aceh Utara | Fokusinspirasi.com– Sejumlah warga Gampong Tanjong Baroh, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, mempertanyakan penggunaan anggaran desa tahun 2025 yang dinilai belum memberikan kejelasan kepada masyarakat.

Salah seorang warga, Marzuki, menyebut terdapat sejumlah kegiatan yang menggunakan anggaran desa namun diduga belum terealisasi sebagaimana mestinya.

Beberapa kegiatan yang dipersoalkan antara lain pembangunan Jalan Dokter Mukhtar dengan nilai anggaran sekitar Rp270 juta, jalan usaha tani sekitar Rp80 juta, serta pemasangan paving block di halaman meunasah yang dianggarkan sebesar Rp51 juta.

Selain itu, warga juga mempertanyakan adanya penarikan dana desa senilai sekitar Rp273 juta yang diduga dilakukan setelah masa jabatan kepala desa sebelumnya berakhir. Menurut warga, hal tersebut perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait guna menghindari munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Marzuki mengatakan, sejumlah penggunaan anggaran tersebut diduga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan sehingga memunculkan dugaan adanya kegiatan yang bersifat fiktif. Karena itu, masyarakat meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh oleh aparat pengawas internal pemerintah.

“Laporan terkait dugaan tersebut sudah kami sampaikan kepada Inspektorat Aceh Utara sejak bulan Januari 2026. Kami berharap ada tindak lanjut yang jelas agar masyarakat mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa sebenarnya,” kata Marzuki.

Senada dengan itu, unsur Tuha Peut Gampong Tanjong Baroh juga meminta kejelasan mengenai perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada Inspektorat. Mereka berharap lembaga pengawas tersebut segera turun ke lapangan untuk melakukan audit dan verifikasi terhadap penggunaan anggaran desa tahun 2025.

Warga berharap Inspektorat Aceh Utara segera melakukan pemeriksaan guna memastikan pengelolaan dana desa berjalan sesuai ketentuan, transparan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara kepala desa, Zulhelmi, kepala desa tanjong baroh, berdasarkan desakan dari masyarakat meminta pihak terkait segera menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan, demi keberlanjutkan pembangunan dan berkembangnya desa.

Mantan Kepala Desa Tanjong Baroh, Kecamatan Samudera, Aceh Utara, Munawar, hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp, namun yang bersangkutan belum merespons.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Aceh Utara, Andrie, saat dihubungi mengatakan pihaknya menerima ratusan laporan yang masuk dari masyarakat. Untuk informasi lebih rinci terkait penanganan laporan, ia menyarankan agar menghubungi Sekretaris Inspektorat Aceh Utara.

Sekretaris Inspektorat Aceh Utara, Fakhmy, mengakui saat ini pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat, sementara jumlah personel yang tersedia terbatas. Menurutnya, sesuai Peraturan Bupati, setiap laporan yang masuk harus melalui proses telaah terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti.

“Karena banyaknya laporan yang masuk, sebagian laporan kemungkinan masih berada dalam daftar tunggu (waiting list),” ujarnya.

Saat ditanya mengenai belum adanya tindak lanjut terhadap laporan tersebut, Fakhmy menjelaskan bahwa pemanggilan pihak-pihak terkait merupakan bagian dari proses tindak lanjut awal. Namun hingga saat ini, Inspektorat belum melakukan audit terhadap laporan dimaksud.

Ia menambahkan, pihaknya akan memberikan konfirmasi lebih lanjut berdasarkan data administrasi terkait waktu masuknya laporan serta perkembangan penanganannya, karena ia sedang tidak di kantor.

Warga akan terus memantau perkembangan laporan di inspektorat dan berharap laporan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran desa tersebut dapat segera ditindaklanjuti secara transparan dan profesional demi mendukung kemajuan serta keberlanjutan pembangunan di Desa Tanjong Baroh.

The post Warga Tanjong Baroh Duga Penyelewengan Dana Desa 2025, Minta Inspektorat Segera Audit appeared first on Fokus Inspirasi.

Padang | Fokusinspirasi.com – Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal (IT) Teluk Kabung melaksanakan kegiatan transplantasi terumbu karang di perairan Pulau Pasumpahan, Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kota Padang, Kamis (6/6).

Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pertamina Patra Niaga IT Teluk Kabung, Human Initiative, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Kelurahan Teluk Kabung Selatan, serta Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Teluk Olo Sungai Pisang sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

Transplantasi terumbu karang dilakukan menggunakan metode Artificial Reef Concrete (ARC), yaitu teknik rehabilitasi terumbu karang dengan memanfaatkan kerangka buatan berbahan beton sebagai media tumbuh dan berkembangnya fragmen karang. Pada kegiatan ini, fragmen terumbu karang yang sehat diambil dari sumber yang sesuai, kemudian dipasang pada struktur ARC untuk direplikasi dan dikembangkan menjadi habitat baru bagi berbagai biota laut.

Area perairan Pulau Pasumpahan dipilih karena memiliki potensi keanekaragaman hayati laut yang tinggi serta menjadi salah satu kawasan yang memiliki peran penting dalam mendukung keseimbangan ekosistem pesisir di Teluk Kabung Selatan. Melalui transplantasi terumbu karang ini diharapkan dapat meningkatkan tutupan karang, memperbaiki habitat ikan, serta mendukung keberlanjutan sumber daya laut bagi masyarakat pesisir.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga ekosistem laut. Melalui transplantasi terumbu karang ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya rehabilitasi lingkungan pesisir sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut,” ujarnya.

Lurah Teluk Kabung Selatan, Darusman, menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang dilakukan untuk melestarikan perairan di wilayah Teluk Kabung.

“Kami berterima kasih kepada Pertamina telah melakukan kegiatan ini di Teluk Kabung Selatan, semoga dengan adanya transplantasi terumbu karang sebagai rumah biota laut dapat bermanfaat bagi masyarakat kami yang bekerja sebagai nelayan,” ujar Darusman

Sementara, Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Marwan, menyampaikan bahwa Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berperan aktif terhadap pelestarian lingkungan.

“Kami memberikan apresiasi pada Pertamina atas kegiatan konservasi kawasan pesisir dan peran aktifnya dalam pengembangan terumbu karang di Sungai Pisang ini.”

Kegiatan ini juga melibatkan masyarakat dan kelompok pengawas pesisir setempat sebagai bentuk penguatan peran komunitas dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Dengan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, program rehabilitasi terumbu karang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Melalui sinergi antara pemerintah, perusahaan, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat, kegiatan transplantasi terumbu karang ini menjadi langkah nyata dalam mendukung upaya konservasi laut serta mewujudkan lingkungan yang lebih lestari bagi generasi mendatang. Hal ini selaras dengan SDGs 14, yaitu Ekosistem Laut.

The post Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Pertamina Transplantasi Terumbu Karang di Pulau Pasumpahan appeared first on Fokus Inspirasi.

Banda Aceh | Fokusinspirasi.com — Penemuan cadangan gas raksasa di Blok South Andaman menjadi kabar positif bagi sektor energi nasional. Dengan estimasi cadangan mencapai 8 hingga 10 triliun kaki kubik (TCF), temuan tersebut disebut sebagai salah satu penemuan gas terbesar di Asia Tenggara dalam beberapa dekade terakhir.

Pemerintah pusat menaruh harapan besar terhadap proyek tersebut sebagai salah satu penopang ketahanan dan swasembada energi nasional di masa depan. Saat ini, Mubadala Energy bersama para mitranya terus mempercepat tahapan pengembangan lapangan gas tersebut dengan target produksi awal pada 2028.

Di tengah rencana pengembangan proyek tersebut, muncul berbagai tanggapan dari sejumlah elemen masyarakat Aceh terkait isu penyaluran gas dari Andaman ke Pulau Jawa melalui jaringan pipa.

Salah satunya disampaikan Misbahuddin atau yang akrab disapa Marcos, mantan anggota Tentara Nasional Aceh (TNA) Sagoe Malikussaleh, Daerah II Wilayah Samudera Pase. Ia menilai pengelolaan sumber daya gas di Aceh harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat daerah penghasil.

“Dalam beberapa hari terakhir masyarakat Aceh mendengar adanya rencana pembangunan pipa gas Andaman menuju Pulau Jawa. Kami berharap pemerintah pusat mempertimbangkan secara matang kebijakan tersebut dan memastikan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat Aceh,” kata Marcos dalam keterangannya.

Menurutnya, Aceh selama ini masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, ia meminta pemerintah mengedepankan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Marcos juga menyatakan dukungannya terhadap upaya hilirisasi industri migas di Aceh. Ia mendorong agar gas dari Blok South Andaman dapat diolah terlebih dahulu di fasilitas yang tersedia di Aceh, termasuk Kilang Arun di Lhokseumawe.

“Kami mendukung pengelolaan gas Andaman melalui proses hilirisasi di Aceh sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada masyarakat daerah dinilai penting untuk menjaga rasa keadilan dan memperkuat stabilitas sosial di Aceh.

Marcos berharap pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dapat melibatkan masyarakat Aceh dalam proses pengambilan keputusan terkait pengembangan Blok South Andaman, sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi daerah maupun kepentingan nasional.

Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi pemerintah terkait skema penyaluran gas dari Blok South Andaman, termasuk mengenai rencana pembangunan jaringan pipa menuju wilayah lain di Indonesia.

The post Mantan TNA/GAM Soroti Wacana Penyaluran Gas Andaman ke Jawa, Dorong Hilirisasi di Aceh appeared first on Fokus Inspirasi.

JAKARTA – Fokusinspirasi.Com ~ PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan bisnis yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap praktik bisnis berwawasan lingkungan, BNI berhasil mempertahankan kinerja positif di bidang Environmental, Social, and Governance (ESG), sekaligus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam agenda transisi energi menuju target net zero emission Indonesia.
‎
‎Wakil Direktur Utama BNI, Alexandra Askandar, menegaskan bahwa perseroan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan profitabilitas dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Strategi bisnis berkelanjutan yang diterapkan BNI dinilai mampu menciptakan nilai tambah tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan ekosistem ekonomi nasional.
‎
‎Salah satu pencapaian penting BNI pada tahun 2025 adalah keberhasilannya mempertahankan MSCI ESG Rating pada level A, sekaligus meningkatkan skor penilaian dari Sustainalytics. Capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa tata kelola perusahaan BNI dinilai semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan keberlanjutan global.
‎
‎Pengakuan internasional ini semakin memperkuat posisi BNI sebagai salah satu institusi perbankan nasional yang konsisten menerapkan prinsip ESG dalam strategi bisnis inti. Di tengah meningkatnya perhatian investor global terhadap aspek keberlanjutan, konsistensi BNI menjaga standar ESG juga memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek bisnis jangka panjang perusahaan.
‎
‎Tidak hanya dari sisi tata kelola, implementasi keberlanjutan BNI juga tercermin dalam efisiensi operasional perusahaan. Sepanjang tahun 2025, BNI mencatat total penghematan energi mencapai 559.194 Giga Joule (GJ). Pencapaian tersebut didorong oleh penerapan standar Green Building di berbagai kantor operasional, optimalisasi digitalisasi layanan, hingga pengurangan konsumsi kertas melalui transformasi proses bisnis berbasis teknologi.
‎
‎Langkah efisiensi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan emisi karbon nasional dan mendorong ekonomi rendah karbon. Digitalisasi yang dilakukan BNI tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya operasional, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penurunan jejak karbon perusahaan.
‎
‎Di sektor pembiayaan, BNI juga terus memperbesar porsi green portfolio melalui ekspansi kredit ke sektor-sektor berkelanjutan. Penyaluran pembiayaan untuk energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam hayati, bangunan hijau, serta transportasi ramah lingkungan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif sepanjang tahun.
‎
‎Peningkatan pembiayaan hijau ini menjadi bagian dari kontribusi aktif BNI dalam mendukung dekarbonisasi nasional sekaligus mempercepat transformasi pelaku usaha menuju model bisnis yang lebih berkelanjutan. Dukungan terhadap sektor hijau juga diharapkan mampu menciptakan peluang ekonomi baru yang lebih inklusif dan berdaya tahan tinggi.
‎
‎Meski menghadapi tantangan ekonomi global, kontribusi BNI terhadap perekonomian nasional tetap solid. Perseroan terus menciptakan nilai ekonomi bagi para pemangku kepentingan, termasuk menjaga pembagian dividen secara optimal. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip ESG tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan bisnis, melainkan justru menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan perusahaan di masa depan.
‎
‎Ke depan, BNI optimistis dapat terus memperkuat perannya sebagai penggerak ekosistem ekonomi hijau nasional melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang ESG, inovasi digital berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor.
‎Dengan kombinasi antara performa finansial yang sehat dan komitmen nyata terhadap lingkungan, BNI membuktikan bahwa pertumbuhan bisnis dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan demi menciptakan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan hidup Indonesia.ujarnya •

The post BNI Pertahankan Rating ESG Global, Kredit Hijau Terus Tumbuh Dorong Transisi Energi Nasional appeared first on Fokus Inspirasi.

Aceh Utara| Fokusinspirasi.com – Kondisi Pasar Geudong (Keude Geudong) yang kini semakin sepi dan kehilangan perannya sebagai pusat perdagangan masyarakat mendapat perhatian serius dari kalangan mahasiswa.

Fajar Ramadhan, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Samudera (IMA-SAMUDERA), menilai kemunduran Pasar Geudong bukan persoalan biasa, melainkan masalah yang harus menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut pengelolaan aset daerah yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan masyarakat Aceh Utara, khususnya Kecamatan Samudera dan sekitarnya.
‎
‎Menurut Fajar, Keude Geudong pernah menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di wilayah tersebut. Aktivitas jual beli berlangsung setiap hari, pedagang memperoleh penghasilan, dan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah. Namun, kondisi saat ini sangat berbeda. Kawasan yang dahulu ramai kini terlihat sepi dan kehilangan denyut ekonominya.
‎
‎”Bek meuen-meuen bak kanot bu ureung chik kamo (Jangan main-main di periuk nasi orang tua kami)“. Keude Geudong adalah milik rakyat dan menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Jika revitalisasi dan pembangunan dilakukan atas nama kemajuan, maka masyarakat berhak mengetahui hasil dan manfaatnya. Jangan sampai yang dijanjikan adalah kemajuan, tetapi yang dirasakan masyarakat justru kemunduran,” tegas Fajar.
‎
‎Fajar menjelaskan bahwa Pasar Geudong merupakan aset daerah yang pengelolaannya berada di bawah PT Bina Usaha Perseroda sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan, pembangunan, revitalisasi, maupun pemanfaatan aset tersebut harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
‎
‎Ia menambahkan bahwa Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD menegaskan bahwa BUMD didirikan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
‎
‎”Jika sebuah aset daerah yang dulunya menjadi pusat ekonomi masyarakat justru mengalami kemunduran, maka wajar apabila publik mempertanyakan efektivitas pengelolaannya. Pemerintah dan pihak terkait perlu memberikan penjelasan yang terbuka kepada masyarakat,” ujar Fajar.
‎
‎Atas dasar itu, Kami Mahasiswa Samudera meminta Bupati Aceh Utara, DPRK Aceh Utara, Inspektorat, BPK, BPKP, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk melakukan audit serta evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Pasar Geudong. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa pengelolaan aset daerah benar-benar berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
‎
‎”Masyarakat berhak mengetahui mengapa pusat ekonomi yang telah hidup selama puluhan tahun kini mengalami kemunduran yang begitu drastis. Audit harus dilakukan secara terbuka dan objektif agar persoalan yang sebenarnya dapat diketahui. Jika ada kesalahan kebijakan, kelalaian, atau penyimpangan dalam pengelolaannya, maka harus dievaluasi dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
‎
‎Mahasiswa juga menegaskan bahwa apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hukum, atau tindakan yang merugikan keuangan daerah maupun masyarakat, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu.
‎
‎”Keude Geudong bukan hanya deretan kios dan bangunan pasar. Ia adalah ruang hidup masyarakat, tempat banyak keluarga mencari nafkah dan menggantungkan harapan.

Ketika pasar ini kehilangan fungsinya, yang terdampak bukan hanya aktivitas perdagangan, tetapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung padanya. Karena itu, sudah saatnya semua pihak serius mencari solusi dan memastikan Pasar Geudong kembali hidup sebagaimana mestinya,” tutup Fajar.

The post Kemunduran Pasar Geudong Jadi Sorotan, Mahasiswa Minta Audit Menyeluruh Pengelolaan Aset Daerah appeared first on Fokus Inspirasi.

Aceh Utara | Fokusinspirasi.com — Sudah enam bulan sejak banjir bandang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Utara, khususnya Kecamatan Samudera yang disebut-sebut sebagai salah satu daerah paling parah terdampak. Namun hingga hari ini, korban bencana mengaku belum menerima kejelasan terkait bantuan pemulihan dari pemerintah, (28/05/26).

Keluhan demi keluhan terus disampaikan warga. Mereka mempertanyakan lambannya pencairan bantuan, mulai dari uang jadup, bantuan rehabilitasi rumah, hingga dana pemulihan ekonomi atau stimulan dari Kementerian Sosial. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, masyarakat merasa seperti ditinggalkan setelah musibah berlalu.

Praktisi hukum Riki Iswandi turut menyoroti lambannya penanganan tersebut. Ia mengaku kecewa terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dinilai belum mampu menghadirkan kepastian bagi korban banjir meski sudah berlalu setengah tahun.

“Enam bulan bukan waktu yang singkat. Masyarakat korban banjir sampai hari ini masih bertanya-tanya, apakah data belum selesai, atau masih terus diperbaiki? Kalau memang ada kendala, harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, Kecamatan Samudera merupakan salah satu wilayah dengan dampak terparah saat banjir melanda. Banyak warga kehilangan harta benda, rumah rusak, usaha lumpuh, masih tinggal di tenda, bahkan ada yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan akibat belum pulihnya kondisi ekonomi keluarga.

Ia meminta Bupati Bupati Aceh Utara untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang menangani persoalan bantuan bencana, termasuk bagian pendataan dan instansi terkait seperti BPBD maupun tim penanganan bantuan sosial.

“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lambannya birokrasi. Bila ada pihak yang tidak kompeten atau menghambat pencairan bantuan, maka harus segera dievaluasi. Jangan biarkan penderitaan rakyat berlarut-larut,” tegasnya.

Riki juga mengingatkan bahwa masyarakat korban banjir saat ini bukan lagi membutuhkan janji, melainkan tindakan nyata. Ia berharap pemerintah daerah dapat lebih serius memperjuangkan hak-hak masyarakat yang hingga kini masih menunggu uluran bantuan dari pemerintah pusat.

Di sejumlah desa di Kecamatan Samudera, bekas banjir masih menyisakan luka mendalam. Sebagian rumah warga belum sepenuhnya diperbaiki, aktivitas ekonomi belum stabil, dan banyak masyarakat kecil yang harus berjuang sendiri untuk bangkit dari keterpurukan.

“Kasihan masyarakat kecil. Ketika banjir datang, mereka kehilangan segalanya. Tetapi setelah air surut, mereka kembali harus menghadapi kenyataan pahit karena bantuan yang diharapkan tak kunjung tiba,” tambahnya.

Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya hadir saat bencana terjadi dan kamera menyorot penderitaan rakyat, tetapi juga hadir ketika korban membutuhkan kepastian untuk kembali melanjutkan hidup mereka dengan layak.

Sementara itu, saat ditanya mengenai total anggaran dari pemerintah pusat yang diperuntukkan bagi pemulihan pascabencana, Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil atau yang akrab disapa Ayah Wa mengatakan persoalan anggaran lebih tepat dijelaskan oleh bagian keuangan daerah.

Saat ditanya berapa total anggaran pemulihan paskabencana diterima Aceh Utara? “Persoalan anggaran sebaiknya ditanyakan ke bagian keuangan,” ujar Ayah Wa, usai melakukan pertemuan dengan sejumlah Wartawan Aceh Utara dan Lhokseumawe, di Aula Kantor Bupati Aceh Utara pada Selasa, 26 Mei 2026.

Saat ditanya terkait persentase pemulihan pascabencana, Ayah Wa mengakui proses pemulihan bencana saat ini masih tergolong rendah.

Namun demikian, ia memastikan penyaluran bantuan bagi korban bencana terus berjalan dan tidak mengalami kendala berarti.

“Sebenarnya tidak ada kendala. Untuk beberapa kecamatan sudah mulai disalurkan dengan nilai hampir Rp29 miliar. Sementara untuk kecamatan terdampak lainnya akan menyusul dalam waktu dekat karena data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah diserahkan ke Kementerian Sosial,” jelasnya.

The post Enam Bulan Pascabanjir, Korban Menanti Kepastian: Praktisi Hukum Desak Bupati Aceh Utara Evaluasi Kinerja Penanganan Bencana appeared first on Fokus Inspirasi.

Jakarta | Fokusinspirasi.com— Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah melakukan silaturahmi sekaligus pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdulla Salem Al-Dhaheri, di Kedutaan Besar UEA, Jakarta, Senin (25/5/2026).
‎
‎Pertemuan tersebut membahas penjajakan kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan UEA di sejumlah sektor, khususnya terkait lingkungan hidup dan energi.
‎
‎Dalam pertemuan itu, Wagub Aceh menyampaikan pentingnya kolaborasi internasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh, termasuk upaya menjaga kelestarian kawasan hutan dan ekosistem Gunung Leuser yang menjadi salah satu paru-paru dunia.
‎
‎Selain isu pelestarian lingkungan, pembahasan juga menyentuh peluang kerja sama di bidang energi serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah Aceh berharap kemitraan dengan UEA dapat membuka ruang investasi dan program-program pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
‎
‎Fadhlullah juga menjajaki peluang kerja sama pengembangan sektor pariwisata, khususnya kawasan Sabang yang dinilai memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan. Pengembangan wisata bahari, ekowisata, hingga infrastruktur pendukung pariwisata menjadi bagian dari pembahasan dalam pertemuan tersebut.
‎
‎Menurut Fadhlullah, Aceh memiliki potensi besar di sektor sumber daya alam, energi terbarukan, hingga pariwisata yang dapat dikembangkan melalui sinergi dengan mitra internasional.

The post Wagub Aceh Jajaki Kerja Sama Lingkungan, Energi dan Wisata dengan UEA appeared first on Fokus Inspirasi.

Jakarta | Fokusinspirasi.com – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem) mendadak muncul di pintu ruang rapat Badan Lagislasi DPR-RI, Jakarta, Senin (25 Mei 2026). Hari itu, Banleg DPR_RI sedang Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR Aceh membahas revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Seperti pengunjung umumnya, Mualem yang ditemani Sekretaris Daerah Aceh Nasir Syamaun serius menyimak jalannya RDP revisi UUPA.

“Saya memang ingin menyaksikan sendiri proses revisi UUPA ini,” kata Mualem. “Saya mengapresiasi DPR Aceh yang berupaya berbuat terbaik untuk Aceh.”

Tak berapa lama kemudian, datang Ketua Banleg DPR-RI, Dr Bob Hasan, dan mengajak Mualem dan Nasir ke ruang VIP Banleg. Sebelumnya, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah juga terlihat datang ke Banleg DPR-RI sebelum rapat berlangsung. “Semangat ya,” kata Dek Fadh kepada anggota DPR Aceh yang menghadiri RDP.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Dr Nurlis Effendi, yang ikut hadir dalam RDP revisi UUPA tersebut menjelaskan bahwa rapat berjalan dengan baik. “Tidak ada perdebatan. Hanya ada upaya untuk menyelaraskan draft revisi UUPA dari DPR-RI dengan usulan DRP Aceh dan Pemerintah Aceh,” kata Nurlis.

RDP di Banleg DPR-RI berlangsung pada pukul 14.40-15.00. Ketua Panja Banleg DPR-RI Rapat, Ahmad Imam Sukri, mengatakan pada prinsipnya revisi ini dilakukan untuk kebaikan rakyat Aceh. “Bagaimana kita semua dapat memahami dengan baik tentang apa yang disepakati,” katanya.

Setelah dipersilahkan memberi tanggapan, Ketua DPR Aceh, Zulfadhli (Abang Samalanga), membuka pembicaraan dan beriterimakasih kepada Banleg DPR-RI yang telah mengundang tim DPR Aceh. “Saya persilahkan Wakil Ketua DPR Aceh (Ali Basrah) untuk membacakan tanggapan,” kata Abang Samalanga.

Secara umum, dari tanggapan DPR Aceh yang dibacakan Ali Basrah, terdapat 28 poin perubahan pada sejumlah pasal UUPA versi revisi. Termasuk pada konsideran. Sebelumnya, DPR Aceh dan Pemerintah Aceh mengusulkan perubahan pada 8 pasal dan satu pasal tambahan.

Namun, setelah ditelaah oleh Tim Pembahas Revisi UUPA dari DPR Aceh dan Pemerintah Aceh, dari 28 poin perubahan tersebut yang tidak sinkron hanya 8 poin yang berkaitan dengan kewenangan Aceh.

“Banleg DPR-RI akan membahas lagi 8 poin tersebut. Sedangkan Dana Otsus Aceh di dalam draft revisi UUPA itu sudah dicantumkan setara 2,5 persen plafon Dana Alokasi Umum Nasional,” kata Nurlis.

Sebelumnya, Mualem telah menyebutkan dua poin penting pada revisi UUPA yaitu tentang kewenangan Pemerintah Aceh sesuai MoU Helsinki, dan Dana Otsus setara 2,5 persen plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

The post Mualem Saksikan Langsung RDP DPR-RI Bahas Revisi UUPA appeared first on Fokus Inspirasi.